PPKP P2 Jogja

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 adalah Undang-Undang yang mengatur tentang

• Harmonisasi Peraturan Perpajakan

• Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

• Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

• Keuangan Negara

Dasar Hukum Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai adalah PMK Nomor :

• 327/PMK.04/2022

• 237/PMK.04/2022

• 723/PMK.04/2022

• 237/PMK.04/2023

  
  

Ketentuan Pasal berapakah pada UU nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan sehingga perlu untuk ditetapkan PMK 237/PMK.04/2022 untuk pelaksanaannya ?

• Pasal 38

• Pasal 39

• Pasal 40B

• Pasal 41

Pejabat Bea Cukai berwenang melakukan penelitian dugaan pelanggaran di bidang cukai, dimana hasil penelitian tersebut dapat tidak dilakukan penyidikan dalam hal :

• Terdapat Dugaan Pelanggaran sebagaiaman dimaksud dalam pasal 53 dan 57 UU Cukai

• Terdapat Dugaan Pelanggaran sebagaiaman dimaksud dalam pasal 50, 52, 54, 56, dan 58 UU Cukai

• Pelaku Dugaan Pelanggaran membayar Sanksi Administratif berupa denda sebesar 3x nilai cukai yang seharusnya dibayar

• Jawaban b dan c Benar

  
  

Pejabat Bea Cukai sebagai tim Peneliti dugaan pelanggaran di bidang cukai, menuangkan pemberitahuan dan besaran sanksi administratif berupa denda sebesar 3x nilai cukai yang seharusnya dibayar pada :

• Berita Acara Wawancara

• Surat Bukti Penindakan

• Berita Acara Pemeriksaan

• Berita Acara Penegahan

Dalam hal pelanggar mengajukan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan penyidikan, maka pelanggar melakukan penyetoran dana titipan untuk pembayaran sanksi administratif berupa denda sebesar 3x nilai cukai ke :

• Rekening salah satu anggota Tim Peneliti

• Rekening Penampungan Dana Titipan DJBC

• Rekening Kas Negara

• Menyerahkan secara tunai kepada tim peneliti

Atas Penyetoran dana titipan, pelanggar mengajukan surat permohonan penyelesaian perkara berupa tidak tidak dilakukan Penyidikan kepada Direktur atau Kepala Bea Cukai dengan dilampiri:

• Surat Pernyataan Pengakuan Bersalah

• Bukti Setor Dana Titipan

• Jawaban a dan b Benar

• Cukup Surat Permohonan Saja, Tidak Perlu ada lampiran

Surat Permohonan penyelesaian perkara berupa tidak tidak dilakukan Penyidikan diajukan oleh pelanggar dalam jangka waktu paling lama :

• 6 jam sejak pelanggar menandatangani berita acara wawancara

• 12 jam sejak pelanggar menandatangani berita acara wawancara

• 18 jam sejak pelanggar menandatangani berita acara wawancara

• 24 jam sejak pelanggar menandatangani berita acara wawancara

Barang Kena Cukai (BKC) yang terkait dugaan pelanggaran yang tidak dilakukan penyidikan :

• Ditetapkan menjadi Barang Milik Negara

• Ditetapkan menjadi Barang Dikuasai Negara

• Ditetapkan menjadi Barang Tidak Dikuasai

• Dikembalikan Kepada Pelaku

Barang-barang lain yang terkait dugaan pelanggaran yang tidak dilakukan penyidikan :

• Dapat ditetapkan menjadi Barang Milik Negara

• Dapat ditetapkan menjadi Barang Dikuasai Negara

• Dapat ditetapkan menjadi Barang Tidak Dikuasai

• Dapat Dikembalikan Kepada Pelaku