[Sesi 41] TWK - 05 Oktober 2023

Klasifikasi sistem pemerintahan dapat ditentukan dari pihak yang menjalankan pemerintahan. Sistem Pemerintahan di Indonesia adalah …

• Presidensial

• Republik

• Monarki

• Parlementer

• Kesatuan

Lembaga Yudikatif sejak masa reformasi dan adanya amandemen UUD 1945 dijalankan oleh …

• Mahkamah Agung

• Mahkamah Konstitusi

• Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

• Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

• Dewan Pertimbangan Agung (DPA)

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan dewan yang anggota-anggotanya mewakili daerah atau provinsi masing-masing. Bagaimana mekanisme pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan berapa orang jumlah mereka yang mewakili setiap daerah atau provinsi tersebut?

• Ditunjuk langsung oleh gubernur di daerahnya masing-masing dan jumlah mereka 4 orang

• Dipilih langsung oleh seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di daerahnya masing-masing dan jumlah mereka 4 orang

• Dipilih langsung oleh rakyat di daerahnya masing-masing dan jumlah mereka 4 orang

• Dipilih langsung oleh rakyat di daerahnya masing-masing dan jumlah mereka 5 orang

• Dipilih berdasarkan prestasi dan ketokohan di daerahnya masing-masing dan jumlah mereka 5 orang

Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh …

• Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

• Presiden dengan persetujuan Majelis Permusyawaratan Rakyat

• Mahkamah Konstitusi

• Mahkamah Agung

• Jaksa Agung

Pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang di Indonesia adalah …

• Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

• Mahkamah Agung

• Mahkamah Konstitusi

• Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

• Komisi Yudisial

 Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang yang harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Jika Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat memberikan persetujuannya setelah melakukan persidangan, maka langkah yang harus dilakukan Presiden adalah …

• Mencabut peraturan pemerintah tersebut

• Merevisi peraturan pemerintah tersebut untuk kemudian mengajukannya kembali kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk meminta persetujuan

• Mengganti peraturan pemerintah tersebut dengan peraturan pemerintah yang baru

• Merubah peraturan pemerintah tersebut hingga sesuai dengan yang dikehendaki Dewan Perwakilan Rakyat

• Melakukan lobi politik kepada anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Berdasarkan UUD 1945 pasal 14 ayat (1), Presiden berhak memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari …

• Mahkamah Konstitusi

• Mahkamah Agung

• Komisi Yudisial

• Majelis Permusyawaratan Rakyat

• Dewan Perwakilan Rakyat

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24A ayat (4), pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung adalah...

• Dipilih oleh Presiden

• Dipilih oleh Presiden untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat

• Dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat

• Dipilih oleh kehakiman

• Dipilih dari dan oleh hakim agung

Asas-asas pemilihan umum adalah …

• Langsung ,umum bebas dan rahasia

• Langsung, umum, bebas, rahasia, transparan, jujur, dan adil

• Langsung umum, akuntabel, bebas, rahasia

• Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil

• Langsung umum, akuntabel, bebas, rahasia, transparan dan jujur

 Menjadi wewenang siapakah untuk memutuskan terjadinya perselisihan tentang hasil pemilihan umum?

• Komisi Yudisial

• Mahkamah Agung

• Mahkamah Konstitusi

• Kehakiman

• Komisi Pemilihan Umum (KPU)