Soal Sejarah Indonesia Pilihan 1

Kabinet yang terbentuk setelah keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah ...

• Kabinet Karya

• Kabinet Kerja

• Zaken Kabinet

• Kabinet Gotong Royong

• Kabinet Dwikora

Dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengawali terbentuknya pemerintahan orde lama salah satunya didorong oleh faktor…..

• keinginan Presiden untuk kembali menjalankan pemerintahan

• kegagalan badan konstituante merumuskan UUD baru

• ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah masa demokrasi liberal

• keinginan rakyat untuk mengembalikan kekuasaan Presiden sebagai kepala

  pemerintahan

• tuntutan rakyat agar pelaksanaan pemerintahan dikembalikan seperti yang diatur dalam UUD 1945 pasal 4 dan pasal 17

Masa demokrasi terpimpin dimulai dengan berlakunya:

• Ketetapan MPRS Nomor 1 / MPRS / 1960

• pembubaran DPR dan pembentukan DPR GR

• pembentukan Front nasional

• Dekrit presiden 5 Juli 1959

• pembentukan kabinet kerja

Konsepsi Demokrasi Terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno sejak 21 Februari 1957. Langkah pertama yang ditempuh Soekarno dalam mewujudkan konsepsi tersebut adalah... 

• membentuk Dewan Nasional

• membubarkan Dewan Konstituante

• meminta dukungan Angkatan Darat

• membentuk Kabinet Gotong Royong

• membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

Masa Demokrasi Terpimpin merupakan masa yang penuh dengan konfrontasi. Presiden Soekarno menganggap perjalanan revolusi Indonesia belumlah selesai.

Hal ini tercermin dalam salah satu pidatonya yang dijadikan Manifesto Politik Republik Indonesia yaitu.... 

• “Nawakarsa”

• “Indonesia Menggugat”

• “Jalannya Revolusi Kita”

• “To Build The World a New”

• “Penemuan Kembali Revolusi Kita”

Lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah akumulasi dari berbagai krisis yang terjadi pada Jaman Demokrasi Liberal , Berikut ini adalah berbagai krisis yang mendorong dikeluarkannya Dekrit Presiden 1959, kecuali ….

• kondisi politik yang tidak stabil akibat pergantian kabinet yang cepat.

• perubahan sistem Pemerintahan Presidential menjadi Parlementer

• kegagalan Badan Konstituante merumuskan UUD baru sebagai ganti UUD’ 1950

• terjadinya gerakan gerakan Separatis di daerah daerah mengancam keutuhan NKRI

• Negara Indonesia dalam keadaan bahaya

Pada masa Orde Lama terjadi penyimpangan terhadap pasal 23 UUD 1945. Hal tersebut terjadi ketika ....

• MPRS mengangkat Sukarno sebagai Presiden seumur hidup melalui Tap MPRS no III/MPRS/1963

• Pemimpin Lembaga Tertinggi Negara / Ketua MPRS diangkat setingkat menteri

• konsep Pancasila yang di dasarkan kepada Ketuhanan YME berubah menjadi NASAKOM

• pembentukan MPRS berdasarakan PenPres no 2 tahun 1959.

• pada tahun 1960 DPR hasil Pemilu I dibubarkan ketika DPR menolak RAPBN yang diajukan oleh Presiden.

Perhatikan telaah kebijakan politik luar negeri berikut ini :

1. membagi – bagi kekuatan dunia menjadi Nefo dan Oldefo

2. membentuk poros Jakarta – Peking – Pnompenh – Moscow

3. menjadi pengagas berdirinya ASEAN

4. menjadi anggota PBB yang ke 60

5. konfrontasi dengan Malaysia

Dari data di atas yang merupakan kebijakan politik Luar Negeri Indonesia pada masa Orde Lama adalah .....

• 1, 2 dan 5

• 2, 3 dan 4

• 3, 4 dan 5

• 1, 3 dan 4

• 1, 3 dan 5

Diakhir pemerintahannya, Orde Lama mewariskan tingkat inflasi sebesar 750% .

Faktor yang menyebabkan tingginya tingkat inflasi pada masa ini adalah....

• devisit anggaran diatasi dengan pencetakan uang besar besaran

• devisit anggaran diatasi dengan mencari pinjaman luar negeri

• terdapat tiga jenis mata uang yang beredar di masyarakat

• melemahnya nilai rupiah dan daya beli masyarakat

• melemahnya sektor perbankan akibat kredit macet

Pada masa Demokrasi Terpimpin kondisi perekonomian Indonesia mengalami stagnasi dan keterpurukan akibat kebijakan ekonomi pada masa ini mengalami banyak kendala , salah satu kendalanya adalah … .

• kebijakan ekonomi didasarkan oleh kepentingan politik Presiden terutama dalam pelaksanaan politik mercusuar

• masih terdapat campurtangan Sekutu dan Belanda dalam penentuan kebijakan ekonomi

• terdapat campur tangan negara negara komunis dalam penetuan kebijakan ekonomi

• terjadinya gerakan gerakan separatis menyedot banyak dana untuk penanggulangannya

• pengaruh komunis yang besar dalam pelaksanaan sistem ekonomi terpimpin