SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

1. Lembaga tertinggi dalam susunan lembaga peradilan di Indonesia adalah ….

• A. Pengadilan umum

• B. Pengadilan Agama

• C. Mahkamah Agung

• D. Pengadilan Tata usaha Negara

• E. Pengadilan Militer

2. Pengadilan Tinggi merupakan organ kekuasaan kehakiman dalam lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di tingkat …

• A. Provinsi

• B. Kecamatan

• C. Ibu Kota Negara

• D. Kabupaten/Kota

• E.Kelurahan

3.Pengadilan Negeri merupakan organ kekuasaan kehakiman dalam lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di tingkat …

• A. Provinsi

• B. Kecamatan

• C. Ibu Kota Negara

• D. Kabupaten/Kota

• E. Kelurahan

4.Tugas dari Peradilan Agama adalah memeriksa dan memutuskan perkara-perkara ….

• A. Yang timbul dalam umat Islam yang berkaitan dengan perceraian

• B. Yang berhubungan dengan pencemaran nama baik seseorang

• C. Yang berkaitan dengan perkara-perkara semua umat agama di Indonesia

• D. Yang muncul berkaitan dengan munculnya aliran baru dalam agama Islam

• E. Yang berkaitan dengan pernikahan semua agama di Indonesia

5.Lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus semua sengketa tata usaha negara adalah …

• A. Pengadilan Umum

• B. Pengadilan Agama

• C. Peradilan Militer

• D. Pengadilan Tata Usaha Negara

• E. Mahkamah Agung

6.Seorang terpidana dapat melakukan upaya hukum terakhir setelah melalui proses hukum dengan catatan upaya hukum dimaksud menunjukkan adanya bukti baru dalam kasus itu. Dari wacana diatas menunjukkan adanya upaya hukum yang dilakukan terpidana yaitu berupa ...

• A. Kasasi

• B. Banding

• C. Amnesti

• D. Rehabilitasi

• E. Peninjauan kembali

7.Perhatikan data dibawah ini !

1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir UU terhadap UUD tahun 1945

2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945

3. Mengusulkan pengangkatan hakim Agung serta menegakan dan menjaga kehormatan dan martabat hakim agung.

4. Lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

5. Mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerah

6. Mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan atau Wakil Presiden dan hanya memberhentikan Presiden dan wakil Presiden pada masa jabatannya. Berdasarkan data tersebut diatas, yang merupakan wewenang dari Mahkamah Konstitusi adalah pada nomor ....

• A. 1 dan 2

• B. 2 dan 5

• C. 3 dan 6

• D. 4 dan 5

• E. 5 dan 6

8.Pengadilan tingkat kedua ialah......

• A. Pengadilan negeri

• B. Pengadilan tinggi

• C. Mahkamah agung

• D. Mahkamah konstitsui

• E. Pengadilan Agama

9.Yang termaksud lembaga peradilan yang ada di Indonesia adalah.....

• A. BPK

• B. Presiden

• C. Mahkamah Agung

• D. Kabinet

• E. DPR

10. 10. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna meneggakkan hukum dan keadilan, pernyataan ini adalah isi dari UUD 1945 terkait dengan kekuasaan kehakiman, yakni pasal…

• A. 24 ayat (1)

• B. 24 ayat (2)

• C. 24 ayat (3)

• D. 24 A

• E. 24 B