Pelatihan Kerjasama Desa

Dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama Desa adalah:

• Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

• Permendagri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Desa

• Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Di Bidang Pemerintahan Desa

• Jawaban a dan c benar

Pengertian Kerja Sama Desa menurut Permendagri 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa adalah:

• Suatu rangkaian kegiatan bersama antar Desa atau Desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

• Suatu rangkaian kegiatan bersama antar Desa atau Desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, dan pelayanan

• Suatu rangkaian kegiatan bersama antar Desa atau Desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat

• Suatu rangkaian kegiatan bersama antar Desa atau Desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan dan keamanan ketertiban

Legalitas kerja sama antar Desa berupa:

• Perjanjian Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar Desa

• Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar Desa

• Keputusan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar Desa

• Peraturan Desa Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar Desa

Di bawah ini adalah tahapan dalam melakukan kerja sama antar Desa, kecuali:

• Persiapan

• Penawaran

• Penandatanganan

• Pembinaan dan pengawasan

Pembentukan BKAD difasilitasi oleh:

• Kepala Desa inisiator

• Seluruh Kepala Desa yang terlibat dalam kerja sama antar Desa

• Camat

• Wakil-wakil Desa dalam pembentukan BKAD

Kewenangan yang ditugaskan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud terdiri atas, kecuali

• Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan Pembangunan Desa;

• Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan pemberdayaan masyarakat Desa.

• Kewenangan penugasan sebagaimana dimaksud diurus oleh Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

• Jawaban a, b, c salah

Kriteria kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain kecuali;

• urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan dan sesuai dengan prinsip efisiensi;

• mempercepat penyelenggaraan pemerintahan; dan

• kepentingan nasional yang bersifat khusus dan strategis

• Kepentingan atas dasar keinginan

makanan apakah ini?

• nasi campur

• nasi liwet

• nasi megono

• nasi padang

Pembiayaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa dibebankan pada, kecuali;

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

• Jawaban a, b, c salah

Pengertian BUM Desa menurut PP nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa adalah?

• BUM Desa adalah usaha yang dikelola oleh masyarakat Desa untuk kepentingan sekelompok orang

• BUM adalah bagian dari Badab Usaha Milik daerah yang dikelola oleh pemerintah Daerah

• BUM Desa adalah gabungan usaha pemerintah Desa dan pengusaha Desa

• BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha

  lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa