Post Test PATT

Iuran bagi pekerja penerima upah di lingkungan pemerintah daerah adalah sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan, dengan ketentuan

• 1% dibayar oleh Pemberi Kerja; dan 4% dibayar oleh Peserta

• 4% dibayar oleh Pemberi Kerja; dan 1% dibayar oleh Peserta

• 3% dibayar oleh Pemberi Kerja; dan 2% dibayar oleh Peserta

• 2% dibayar oleh Pemberi Kerja; dan 3% dibayar oleh Peserta

Selain menunjukan nomor JKN KIS, saat ini peserta ketika berobat bisa menggunakan?

• Nomor KK

• Nomor Induk Kependudukan

• Nomor JKN

Batas paling tinggi gaji atau upah sebagai dasar perhitungan iuran bagi peserta pekerja penerima upah  di lingkungan pemerintah daerah

• Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah)

• Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah)

• Sebesar upah minimum kabupaten/kota

• Sebesar Upah minimum provinsi

Yang bukan menjadi bagian peserta PPU Pemerintah Daerah adalah

• PNS Daerah

• Pimpinan dan anggota DPRD

• Bupati dan Wakil Bupati

• TNI/POLRI

Batas paling tinggi gaji atau upah per bulan Peserta PPNPN  yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran adalah sebesar

• UMK/UMP

• Penghasilan tetap

• Gaji/upah pokok + tunjangan keluarga

• 12.000.000

Strategi penagihan iuran PBPU yang berlaku untuk seluruh peserta menunggak

• SMS Blast

• Telekolekting

• Kader JKN

• Agen Institusi

Pelayanan Kesehatan dilakukan secara berjenjang sesuai Indikasi Medis dan Kompetensi fasilitas Kesehatan dimulai dari FKTP , KECUALI dalam Kondisi

• Stabil

• Gawat Darurat

• Sembuh

• Atas Permintaan Sendiri

Pelayanan Spesialistik bisa didapatkan oleh peserta JKN pada Fasilitas Kesehatan sebagai berikut

• Dokter Praktek Keluarga

• Puskesmas

• Instalasi Gawat Darurat

• Poli Rumah Sakit

Sistem pembayaran program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama (FKTP) adalah

• Kapitasi dan Non Kapitasi

• Paket INACBG

• Luar paket INACBG (Non INACBG)

• Casemix

Pelayanan Kesehatan yang tidak dijamin sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 adalah sebagai berikut,  Kecuali

• Pelayanan meratakan gigi atau ortodonsi

• Pelayanan yang dilakukan di luar Negri

• Transfusi darah

• Pelayanan Kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah