Post Test PKP tentang Premi

Dasar hukum pemberian premi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, terdapat dalam pasal :

• 110

• 112

• 113

• 113 D

Penghargaan dalam bentuk uang dan/atau lainnya yang diberikan kepada orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau unit kerja yang berjasa dalam mengungkap dan menangani pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai, adalah pengertian dari :

• Piala

• Piagam

• Premi

• Bonus

Yang merupakan objek premi dalam kategori pelanggaran administratif adalah :

• Hasil lelang barang bukti

• Nilai atas barang yang menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh dilelang

• SPSA

• Barang bukti berupa uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dirampas negara berdasarkan putusan pengadilan

Persentase pembagian premi dari Sanksi Administrasi berupa denda untuk Penemu adalah sebesar :

• 7 %

• 10 %

• 15 %

• 5 %

Persentase pembagian premi asal Pelanggaran Pidana untuk Penyidik adalah sebesar :

• 10 %

• 13 %

• 7,5 %

• 25 %

Tujuan pemberian Premi Nasional, kecuali :

• Memperkuat kebersamaan di lingkungan DJBC

• Peningkatan kesejahteraan seluruh pegawai DJBC

• Menghabiskan anggaran

• Peningkatan kinerja seluruh pegawai

Berikut adalah kategori pegawai yang tidak mendapatkan Premi Nasional, kecuali :

• Diberhentikan sementara dari jabatan negeri

• Cuti di luar tanggungan negara

• Dipekerjakan di luar DJBC

• Cuti Tahunan

Di bawah ini adalah yang termasuk dokumen sumber denda administratif, kecuali :

• SPPBMCP

• SPSA

• SPP

• SPKTNP

Bagian premi asal pelanggaran administratif untuk DJBC adalah sebesar :

• 20 %

• 10 %

• 30 %

• 15 %

Bagian premi asal sanksi pidana berupa denda untuk DJBC adalah sebesar :

• 25 %

• 10 %

• 30 %

• 15 %