Pre test Edukasi Penagihan Pajak

Aturan yang mengatur tentang penagihan pajak adalah :

• PMK Nomor 61 Tahun 2023

• PMK No.58 Tahun 2022

• PMK Nomor 59 Tahun 2022

• PMK Nomor 72 Tahun 2023

Dokumen dibawah ini erat kaitannya dengan proses penagihan pajak, kecuali..

• Surat Teguran

• Surat Keterangan Terdaftar

• Surat Paksa

• Surat Tagihan Pajak

Di dalam proses penagihan pajak dikenal dokumen SPPSS, yang merupakan singkatan dari..

• Surat Perintah Penagihan Serentak dan Sekaligus

• Surat Perintah Penagihan Seketika dan Seluruhnya

• Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus

• Surat Perintah Penagihan Secara Sukarela

Dalam Proses Penagihan Pajak Penerbitan Surat Paksa dapat dilakukan setelah..

• 18 hari Sejak Surat Teguran disampaikan

• 19 hari Sejak Surat Teguran disampaikan

• 20 hari Sejak Surat Teguran disampaikan

• 21 hari Sejak Surat Teguran disampaikan

Dibawah ini merupakan Penanggung Pajak atas Wajib Pajak Orang Pribadi, kecuali

• Orang Pribadi yang bersangkutan

• Istri , dalam hal kewajiban perpajakan digabung

• Ahli Waris selaku wakil

• Orang tua Wajib Pajak

Dibawah ini merupakan Penanggung Pajak atas Wajib Pajak Badan, kecuali

• Badan yang bersangkutan

• Direktur

• Konsultan Pajak

• Pemegang saham/pemilik modal

Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Wajib Pajak Badan harus dilakukan secara berurutan, kecuali terdapat kondisi dibawah yaitu

• Terdapat tanda-tanda badan akan dibubarkan

• Objek sita ditemukan

• Terdapat tanda-tanda kepailitan

• Terjadi Penyitaan atas Barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga

Berikut adalah permohonan yang dapat diajukan oleh Wajib Pajak setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita

• Permohonan Angsuran Pembayaran Utang Pajak

• Permohonan Penundaan Pembayaran Utang Pajak

• Permohonan Hitung Ulang Utang Pajak

• Permohonan Penggantian Penanggung Pajak

Kepada Wajib Pajak dapat diberikan penundaan pembayaran utang pajak , dengan ketentuan paling lama..

• 12 Bulan

• 24 Bulan

• 36 Bulan

• 48 Bulan

Dalam hal Wajib Pajak mendapatkan keputusan pengangsuran pembayaran pajak, harus dilakukan

• Penghapusan Utang Pajak

• Pencegahan Wajib Pajak

• Pencabutan Blokir

• Penyitaan