Post Test Penatausahaan Keuangan Daerah

Meneliti kelengkapan SPP-UP/GU/TU dan SPP-LS, melakukan verifikasi SPP, menyiapkan SPM, melakukan verifikasi penerimaan harian dan melakukan akuntansi SKPD merupakan tugas dari

• 
  Kuasa BUD

• PPK-SKPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan) SKPD

• Bidang Akuntansi

• 
  PPTK

Yang bertindak sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah adalah

• Kepala Daerah

• Ketua DPRD

• Kepala BPKAD

• Sekretaris Daerah

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD antara lain melaksanakan tugas berikut

• Menyiapkan dokumen anggaran kegiatan

• Mengendalikan pelaksanaan kegiatan

• Menyusun daftar gaji

• Melaksanakan akuntansi dan laporan keuangan

Penunjukan kuasa BUD ditetapkan dengan

• Keputusan Kepala Daerah

• Keputusan Kepala SKPD

• Keputusan PPKD

• Keputusan DPRD

Berikut merupakan tugas dan wewenang bendahara pengeluaran, kecuali

• Menyiapkan SPM

• Menerima dan menyimpan UP, GU dan TU

• Melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya

• Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran

Dokumen yg menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas pelaksanaan APBD

• Surat Penyediaan Dana (SPD)

• Aliran Kas

• SPP UP

• SPP GU

Buku Kas Umum, Buku Simpanan, Buku Pajak, Buku Panjar dan Buku Register SPP-UP/GU/TU dan LS yaitu dokumen yang digunakan oleh

• Kepala SKPD

• KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)

• PPK-SKPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan) SKPD

• Bendahara Pengeluaran

Pemungutan pajak penghasilan Pasal 22 atau PPh 22 dilakukan sehubungan dengan pembayaran atas

• Gaji dan Tunjangan

• Pembelian Barang

• Jasa

• Semua benar

Jenis pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran pemerintah meliputi

• PPh pasal 21, PPh pasal 22 dan PPh pasal 23

• PPh Pasal 21, PPh pasal 22 dan PPN

• PPN dan Bea Materai

• PPh pasal 21, PPh pasal 22 dan PPh pasal 23, PPN dan Bea Materai

Dalam setiap pembuatan bukti pembayaran, bendahara sebagai pihak penerima kuitansi terutang bea materai sebesar

• Rp. 3.000,- di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya diantara Rp.250.000,- s.d. Rp. 1.000.000,-

• Rp. 6.000,- disetiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya diatas Rp. 500.000,-

• Rp. 10.000,- disetiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya diatas Rp. 2.000.000,-

• Rp. 10.000,- disetiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya diatas Rp. 5.000.000,-