Pre Tes Ankum Teknis 1 (Jafung)

Jabatan Fungsional Analis Hukum diatur pada...

• Peraturan Menteri PAN RB Nomor 50 Tahun 2020

• Peraturan Menteri PAN RB Nomor 51 Tahun 2020

• Peraturan Menteri PAN RB Nomor 50 Tahun 2021

• Peraturan Menteri PAN RB Nomor 50 Tahun 2022

• Peraturan Menteri PAN RB Nomor 51 Tahun 2020

Jenjang jabatan fungsional hukum terdiri dari...

• Analis Hukum Ahli Pertama, Muda, dan Madya

• Analis Hukum Ahli Pertama, Madya, dan Utama

• Analis Hukum Ahli Pratama, Muda, Madya, dan Utama

• Analis Hukum Ahli Pertama, Muda, Madya, dan Utama

• Analis Hukum Ahli Pratama, Madya, dan Utama

Instansi pembina jabatan fungsiona analis hukum adalah...

• Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Dalam Negeri RI

• Badan Hukum Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Dalam Negeri RI

• Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM RI

• Badan Hukum Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI

• Badan Hukum Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Hukum dan HAM RI

Jabatan Fungsional Analis Hukum dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Hukum diatur pada...

• Peraturan Menteri PAN RB Nomor 50 Tahun 2022

• Peraturan Menteri PAN RB Nomor 51 Tahun 2022

• Peraturan Menteri PAN RB Nomor 50 Tahun 2020

• Peraturan Menteri PAN RB Nomor 51 Tahun 2020

• Peraturan Menteri PAN RB Nomor 52 Tahun 2022

Unsur kegiatan jabatan fungsional analis hukum terdiri dari...

• Unsur Utama dan Unsur Penunjang

• Unsur Utama dan Unsur Pengembangan Profesi

• Unsur Utama, Unsur Pengembangan Profesi, dan Unsur Penunjang

• Unsur Utama, Unsur Primer, dan Unsur Sukunder

• Unsur Utama, Unsur Pengembangan Diri, dan Unsur Tambahan

Konvensi ketatanegaraan termasuk juga dalam kategori...

• Hukum tertulis

• Hukum tidak tertulis

• Hukum alam

• Hukum konvensional

• Peraturan Perundang-Undangan

Sumber hukum tertinggi dalam sistem hukum di Indonesia adalah...

• Pancasila

• UUD 1945

• Undang-Undang

• Konstitusi

• Konvensi

Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur pada...

• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011

• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011

• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012

Jenis peraturan perundang-undangan tertinggti pada hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah...

• Pancasila

• UUD 1945

• Undang-Undang

• Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

• Konvensi Ketatanegaraan

Secara historis dan yudiris, berdasarkan cirinya maka Indonesia dapat dikatakan menganut sistem hukum...

• Anglo Saxon

• Unwritten Law

• Belanda

• Eropah Kontinental

• Anglo Kontinental