
Perumusan dan pengesahan UUD NRI tahun 1945
Authored by marti isna
Social Studies
10th Grade
Used 8+ times

AI Actions
Add similar questions
Adjust reading levels
Convert to real-world scenario
Translate activity
More...
Content View
Student View
20 questions
Show all answers
1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 5 pts
Istilah konstitusi diserap dari bahasa Inggris yang berasal dari bahasa latin constituere yang berarti menetapkan atau mendirikan, namun pengertian yang dimiliki dimana konstitusi merupakan ....
hukum dasar
kebiasaan
norma
adat istiadat
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 5 pts
Pada masa persidangan kedua BPUPK, dibentuk panitia Hukum Dasar dengan anggota 19 orang yang diketuai oleh ...
M Yamin
Soepomo
Moh Hatta
Soekarno
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 5 pts
Hasil sidang kedua BPUPK yang berlangsung pada tanggal 10-17 Juli 1945 adalah
pembentukan panitia sembilan
perumusan dasar negara
piagam Jakarta
rancangan undang-undang dasar
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 5 pts
Dalam sidang pertama PPKI pada Tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan keputusan penting bagi kehidupan bernegara, salah satu keputusan tersebut adalah ...
menetapkan dan atau mengesahkan UUD NRI tahun 1945
membubarkan BPUPK
merubah rumusan sila pertama dalam Pancasila
membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 5 pts
Tiap negara tentunya mempunyai lembaga-lembaga negara yang memegang masing-masing kekuasaan. lembaga-lembaga tersebut harus saling berhubungan antara satu lembaga dengan lembaga lainnnya agar pemerintahan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. berdasarkan contoh tersebut, kostitusi memiliki fungsi, yaitu ...
menghadirkan keadilan
memberikan ketertiban
menghadirkan keadilan
menentukan dan membatasi kekuasaan negara
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 5 pts
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang telah dirancang dalam sidang kedua BPUPK telah ditetapkan dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh ...
BPUPK
PPKI
Panitia Sembilan
MPRS
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 5 pts
Dalam urutan peraturan perundang-undangan, peraturan dibawah Undang-Undang Dasar seperti undang-undang, peraturan presiden, dan peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Hal ini menandakan kedudukan kosntitusi, yaitu sebagai...
hukum dasar
hukum tertinggi
hukum adat
hukum tertulis
Access all questions and much more by creating a free account
Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Classlink

Continue with Clever
or continue with

Microsoft
%20(1).png)
Apple
Others
Already have an account?