
UH Lembaga Negara 9C
Authored by Helwa lutfiana
Other
6th - 8th Grade
Used 3+ times

AI Actions
Add similar questions
Adjust reading levels
Convert to real-world scenario
Translate activity
More...
Content View
Student View
28 questions
Show all answers
1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
3 mins • 1 pt
Perhatikan data berikut!
(1). Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar,
(2). Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara,
(3). Memilih Presiden dan Wakil Presiden,
(4). Melantik Presiden dan Wakil Presiden,
(5). Memberhentikan Presiden dan/ Wakil Presiden sesuai UUD
Berdasarkan data di atas yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditandai oleh nomor ….
1, 2, 3
1, 4, 5
2, 3, 4
3, 4, 5
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
3 mins • 1 pt
MPR adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tertinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Setelah amandemen UUD 1945, anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD dengan jumlah .....
152 orang
575 orang
650 orang
711 orang
3.
FILL IN THE BLANKS QUESTION
3 mins • 1 pt
Ketua MPR RI sejak tahun 2019 hingga sekarang bernama (a)
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
3 mins • 1 pt
Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah
MPR
Menteri dalam negeri, luar negeri dan pertahanan
menteri dalam negeri dan luar negeri
Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik dengan suara terbanyak kedua saat pemilu
5.
FILL IN THE BLANKS QUESTION
3 mins • 1 pt
Salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berada di pusat dengan jumlah anggota sebanyak 575 orang dinamakan (a)
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
3 mins • 1 pt
Hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dinamakan dengan hak....
Hak imunitas
Hak angket
Hak interpelasi
Hak menyatakan pendapat
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
3 mins • 1 pt
Hak DPR akan penjelasan pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Hak angket
Hak imunitas
Hak menyatakan pendapat
Hak interpelasi
Access all questions and much more by creating a free account
Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Classlink

Continue with Clever
or continue with

Microsoft
%20(1).png)
Apple
Others
Already have an account?