PKN BAB 3 KELAS 8D

Urutan peraturan perundang-undangan diatur dalam ...

• Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011

• Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011

• Pasal 22 Ayat A UUD 1945

• UUD 1945 pasal 1 ayat (3)

Answer explanation

Urutan peraturan perundang-undangan sesuai pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah letaknya diantara ...

• PERPU dan Peraturan Presiden

• Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota

• UUD 1945 dan TAP MPR

• PERPU dan UUD 1945

Answer explanation

Urutan peraturan perundang-undangan sesuai pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:

• Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

• Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

• Undang Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang

• Peraturan Pemerintah

• Peraturan Presiden

• Peraturan Daerah Provinsi

• Peraturan Daerah Kabupaten / Kota

Perubahan dalam UUD dapat dilakukan namun dengan cara adendum. Maksud dari adendum adalah ...

• Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945.

• Tetap mempertahankan NKRI.

• Menambah pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya.

• Mempertegas sistem pemerintahan presidensial.

Answer explanation

Melakukan perubahan dengan cara adendum, yakni menambah pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya.

"Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang." Kalimat tersebut merupakan isi dari ...

• UUD 1945 pasal 22 Ayat A

• Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011

• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

• UUD 1945 pasal 1 ayat (3)

Answer explanation

Untuk mewujudkan sistem hukum nasional, pasal 22 Ayat A UUD 1945 menegaskan bahwa: "Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang."

Tata cara perubahan UUD ditegaskan dalam pasal 37 UUD 1945 berikut ini, kecuali ...

• Sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR.

• Usul perubahan pasal-pasal diajukan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR.

• Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

• Putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% dikurangi satu dari anggota MPR.

Answer explanation

Yang tepat adalah Putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah satu dari anggota MPR.

Dalam Pasal 6 ditegaskan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas berikut ini, kecuali ...

• Pengayoman

• Kepribadian

• Bhinneka Tunggal Ika

• Keadilan

Answer explanation

Selanjutnya dalam Pasal 6 ditegaskan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

• Pengayoman

• Kemanusiaan

• Kebangsaan

• Kekeluargaan

• Kenusantaraan

• Bhinneka Tunggal Ika

• Keadilan

• Kesamaan kedudukan

• Ketertiban dan Kepastian hukum

• Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Sesuai amanat pasal 3 ayat (1) maka MPR berhak untuk ...

• memberhentikan dan mengangkat Presiden

• mengubah dan menetapkan UUD

• memberhentikan dan mengangkat Menteri

• mengubah dan menetapkan aturan Pemerintah

Answer explanation

Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan UUD sesuai amanat pasal 3 ayat (1).

Menurut aturan, urutan peraturan perundang-undangan paling tinggi yaitu ...

• Peraturan Presiden

• UUD 1945

• Peraturan Pemerintah

• Peraturan Daerah

Answer explanation

• Urutan peraturan perundang-undangan sesuai pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:

• Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

• Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

• Undang Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang

• Peraturan Pemerintah

• Peraturan Presiden

• Peraturan Daerah Provinsi

• Peraturan Daerah Kabupaten / Kota

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 pasal...

• 2 ayat 1

• 3 ayat 1

• 1 ayat 3

• 1 ayat 2

Answer explanation

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3) "Negara Indonesia adalah negara hukum."

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dapat dibuat oleh ...

• Lembaga negara atau pejabat yang berwenang

• Rakyat

• Semua orang

• Presiden

Answer explanation

Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.