FORMATIF PENDIDIKAN PANCASILA BAB 3 PART 2

Selama kurang lebih 32 tahun masa orde baru, sistem yang diterapkan

adalah sentralisasi. Pemerintahan pusat sangat dominan, sementara

pemerintahan daerah perannya terpinggirkan. Ketika reformasi bergulir,

momentum tersebut diimanfaatkan daerah untuk menuntut hak-haknya.Merespons tuntutan tersebut, Presiden BJ. Habibie segera menyusun dan

mengeluarkan rancangan undang-undang (RUU) tentang pemerintah daerah. RUU ini kemudian dibahas dan disahkan oleh DPR menjadi UU yaitu ...

• Nomor 32 Tahun 2004

• Nomor 22 Tahun 1999

• Nomor 11 Tahun 2011

• Nomor 3 Tahun 203

Berikut ini yang bukan merupakan  ruang lingkup Urusan Pemerintahaan adalah …

• Pembangunan daerah

• Konkuren

• Absolut

• Umum

1. Berikut ini yang merupakan daerah istimera yang terdapat di Indonesia adalah …

• Papua dan Jakarta

• DIY dan NAD

• NAD dan Papua

• Jakarta dan NAD

1. Penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sisten NKRI disebut …

• Dekonsentrasi

• Sentralistik

• Sentralistik

• Desentralisasi

UU Nomor 22 Tahun 1999 disempurnakan

dengan terbitnya UU Nomor 32 Tahun 2004. Berikut ini yang bukan merupakan Prinsip-prinsip penyelenggaraan

pemerintahan daerah dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

• Otonomi daerah diterapkan dalam asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan

  tugas pembantuan;

• Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dilaksanakan di ranah

  kabupaten dan kota;

• Asas tugas pembantuan dilaksanakan di daerah provinsi, daerah

  kabupaten, daerah kota, dan desa;

• Pemerintahan berdasarkan asas terpusat pada pemeirntahan pusat

Pengertia urusan pemerintahan absolut adalah....

• urusan

  pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

• urusan pemerintahan yang dibagi

  antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/

  kota. Urusan konkuren dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan

  pemerintahan pilihan.

• urusan pemerintahan yang wajib

  diselenggarakan oleh semua daerah.

• Urusan yang hanya dilakukan Pemerintah Daerah

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat

dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip yaitu ....

• eksternal, internal, dan liquitas

• elektabilitas, kampanye, dan pemilu

• akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional.

• Kepentingan kelompok, pribadi, dan golongan

Berikut ini yang bukan merupakan Kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah sebagai berikut:

• Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah provinsi atau

  lintas negara;

• Urusan pemerintahan yang penggunanya lintas daerah provinsi atau

  lintas negara;

• Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas

  daerah provinsi atau lintas negara;

• Urusan pemerintahan yang penggunanya wilayah Kabupaten saja;

Kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah

daerah provinsi adalah sebagai berikut:

• Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;

• Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien

  apabila dilakukan oleh daerah provinsi.

• Urusan pemerintahan yang penggunanya dalam daerah kabupaten/

  kota;

• Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya

  dalam daerah kabupaten/kota;

Yang Bukan merupakan Kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah

daerah kabupaten/kota adalah sebagai berikutI: ...

• Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota;

• Urusan pemerintahan yang penggunanya lintas daerah kabupaten/

  kota;

• Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya

  dalam daerah kabupaten/kota;

• Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien

  apabila dilakukan oleh daerah provinsi.