Asessmen Formatif Bab 2

Konstitusi dalam pengertian sempit adalah  ....

• keputusan presiden

• UUD

• UU

• peraturan lalu lintas

• peraturan presiden

Konsep konstitusi mengandung makna hukum ….

• tertulis

• tidak tertulis

• alam

• dasar

• darurat

Jika dalam UUD NRI Tahun 1945, mengatur untuk membuat UU presiden harus bekerjasama dengan DPR, menunjukan konstitusi berfungsi  ....

• Penentu  atau pembatas kekuasaan

• Pengatur hubungan antar organ negara

• Pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara

• Pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara

• Penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang sah kepada organ negara

Pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan  penyelenggaraan kekuasaan negara, contohnya ....

• Presiden menyatakan perang kepada negara lain

• Ketua DPR berkunjung ke Lombok setelah gempa

• Presiden menyumbang sapi dalam rangka Idul Adha

• Ketua MPR menjadi pembicara tentang Pancasila dalam seminar tema Pancasila Sakti

• DPD melakukan perubahan UUD

1. Konstitusi hanya dapat dirubah jika menggunakan proses khusus adalah konstitusi yang bersifat

• permanen

• rigid

• flexsibel

• tertulis

• tidak tertulis

UUD NRI tahun 1945, menjadi pemersatu bangsa Indonesia, yang demikian menunjukan fungsi konstitusi negara sebagai ....

• Simbolik

• Rekayasa sosial

• Reformasi sosial

• sarana kontrol

• interaksi

Norma hukum tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan RI adalah ….

• Pancasila

• UUD NRI tahun 1945

• Keputusan MPR

• Undang-undang

• Keputusan Presiden

Tujuan dari bangsa dan negara terletak dalam …

• Alinea I Pembukaan UUD NRI tahun 1945

• Alinea II Pembukaan UUD NRI tahun 1945

• Alinea III Pembukaan UUD NRI tahun 1945

• Alinea IV Pembukaan UUD NRI tahun 1945

• Peraturan tambahan

Di era Reformasi Lembaga yang berwenang untuk merubah peraturan dibawah UUD 1945 adalah  ....

• Presiden

• MPR

• DPR

• MK

• MA

Jika presiden melakukan tindak pidana korupsi, maka yang berhak untuk memutuskan presiden telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dapat diberhentikan dari jabatannya adalah ….

• Rakyat, karena presiden langsung dipilih rakyat

• Mahkamah Konstitusi

• MPR selaku pemegang kedaulatan rakyat

• Hakim tindak pidana korupsi

• KPK