Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn XI SMK)

Pemberontak yang menyebabkan pembunuhan secara massal pada sekelompok manusia termasuk jenis pelanggaran hak asasi manusia ….

• Ringan

• Sedang

• Berat

• Umum

• Wajar

Hak asasi manusia menyangkut hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak memiliki sesuatu tidak boleh diganggu gugat karena ….

• Diturunkan dari orang tua kandung

• Dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan

• Bersifat sangat pribadi dan eksklusif

• Merupakan eksistensi manusia bermartabat

• Dilindungi oleh Negara

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk TUhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, merupakan pengertian HAM menurut …

• Komisi HAM PBB

• John Locke

• Aristoteles

• Koentjoro Poerbopranoto

• UU No. 39 Tahun 1999

Kasus penembakan mahasiswa Trisakti terjadi pada tahun ….

• 1997

• 1989

• 1998

• 1987

• 1996

Instrumen Pancasila Keppres No. 181 Tahun 1998 mengatur tentang ….

• Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan

• Pengakuan dan Jaminan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia

• Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia

• Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, maupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan

• Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel

Sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia sekarang ini, yaitu demokrasi ….

• Terpimpin

• Orde Baru

• Orde Lama

• Otoriter

• Pancasila

Terciptanya sebuah keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia menunjukan prinsip demokrasi Pancasila, yaitu ….

• Kemakmuran

• Berkeadilan social

• Otonomi daerah

• Pengadilan yang merdeka

• Pemisahan kekuasaan

Berikut tidak termasuk nilai moral yang terkandung dalam sila keempat Pancasila sebagai gambaran pemerintahan demokrasi, yaitu …

• Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia

• Keseimbangan antara hak dan kewajiban

• Mewujudkan rasa keadilan social

• Kebebasan dapat dipertanggungjawabkan cukup kepada diri sendiri

• Mewujudkan rasa keadilan social

Pembentukan partai politik pada masa revolusi diatur dalam ….

• Maklumat Wakil Presiden Nomor X Tanggal 16 Oktober 1945

• Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945

• Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945

• Penpres Nomor 2 Tahun 1959

• Pasal UUD 1945

Berikut yang tidak termasuk isi Dekrit Presiden 5 juli 1959, yaitu ….

• Menetapkan pembubaran konstituante

• Pembubaran seluruh partai politik

• Menetapkan UUD 1945 berlaku kembali

• Menetapkan tidak berlakunya UUDS 1950

• Pembentukan MPRS dan DPAS