UH BAB 3

Hukum tata negara mengatur wewenang dan kewajiban alat-alat kelengkapan negara, dan mengatur hak dan kewajiban warga negara. Berikut alasan diadakannya Hukum tata negara adalah…..

• A.    Agar negara ini dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya dan apa adanya, tanpa tujuan yang jelas

• B.     Supaya negara ini rapi dan teratur saja

• C.     Supaya bangsa ini hidup dengan bebas dan merdeka tanpa ada batasan yang menghalangi kehendak mereka

• D.    Agar negara ini dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan dan cita-cita sebuah negara dapat terwujud

Arti penting pembagian kekuasaan yang membedakannya dengan pemisahan kekuasaan adalah….

• A.      Adanya kaitan/hubungan/sinergi antara semua lembaga penyelenggara negara

• B.       Adanya kaitan/hubungan/sinergi antara sebagian lembaga penyelenggara negara

• C.       Setiap lembaga mengurusi tugas dan wewenangnya masing-masing tanpa adanya sinergi

• D.      Adanya lembaga penyelenggara negara dimana presiden sebagai penguasa tertinggi

UU RI No. 28 Tahun 1999 menyatakan bahwa penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

• BENAR

• SALAH

PASANGKAN DENGAN JAWABAN YANG TEPAT

1.        Legislative 2.        Eksekutif 3.        Yudikatif 4.        Eksaminatif

a.        MPR, DPR, DPD b.        BPK c.        MPR, DPR, DPRD d.        MA, MK, KY

e.        Presiden, wakil presiden

• A.      1a, 2b, 3c, 4d

• B.       1a, 2e, 3d, 4b

• C.       1a, 2c, 3d, 4e

• D.      1b, 2c, 3d, 4e

Berikut ini merupakan contoh pelaksanaan fungsi check and balances adalah…..

• A.    Dalam penyusunan UU dan APBN hanya perlu persetujuan satu lembaga negara saja agar UU dan APBN dapat disahkan.

• B.     Dalam pengangkatan hakim agung mahkamah agung yang mempunyai peranan hanya satu lembaga negara saja yaitu KY sebagai lembaga yudikatif

• C.     Dalam penyusunan UU dan APBN harus mendapat persetujuan dua lembaga negara  yaitu DPR dan Presiden agar UU dan APBN tersebut dapat disahkan.

• D.    Dalam pengangkatan penetapan hakim agung mahkamah agung yang mempunyai peranan adalah dua lembaga negara saja yaitu KY sebagai lembaga yudikatif dan DPR sebagai lembaga legislative. Presiden tidak mempunyai andil

Sistem pemerintahan yang dipakai di Indonesia adalah….

• A.      Presidensil

• B.       Parlementer

• C.       Republic

• D.      Kesatuan

Berikut ini merupakan ciri sitem pemerintahan presidensil adalah….

JAWABAN LEBIH DARI SATU

• A.      Raja/ratu atau presiden adalah kepala negara, tidak memiliki tanggung jawab atas segala kebijakan yang diambil oleh kabinet

• B.       Eksekutif (kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri) bertanggung jawab kepada legislative

• C.       Untuk menjalankan tugasnya presiden dibantu oleh wakil presiden dan mentri-mentri yang bertanggung jawab kepada presiden

• D.      Antara presiden dan parlemen tidak bisa saling membubarkan atau menjatuhkan.

SISTEM PRESIDENSIL mengalami perubahan mulai masa Republik Indonesia Serikat (RIS) tepatnya pada…..

• A.      12 Juli 1949

• B.       27 Desember 1949

• C.       29 Desember 1949

• D.      5 Juli 1949

Dengan keluarnya Dekrit Presiden, maka sistem pemerintahan Negara Indonesia kembali menjadi sistem presidensil.

Dekrit presiden terjadi pada…..

• A.      5 Juli 1959

• B.       7 Juli 1959

• C.       9 Juli 1959

• D.      7 Mei 1959

Menurut Syamsul Bachri, dalam Jurnal Konsep Pemerintahan Indonesia Menurut UUD NRI Tahun 1945 yang dikutip oleh Daniel Susilo, istilah yang sering digunakan adalah sistem  presidensil  konstitusional.  Menurutnya, sistem presidensil konstitusional adalah kekuasaan pemerintahan presiden diatur dalam Undang-Undang Dasar, baik dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan maupun sebagai kepala negara.

• Benar

• Salah