Soal Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Panitera Pengganti - PN

1. Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77 / Dju / SK / HM02.3 / 2 / 2018 tanggal 26 Februari 2018 dan telah dirubah dalam Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239 / Dju / SK / HM02.3 / 11 / 2019 tanggal 12 November 2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ), maka di bawah ini adalah tujuan PTSP yang benar :

• a. Untuk menunjukkan performance pengadilan yang modern terkait dengan keikutsertaan instansi pemerintah pada zona integritas menuju WBK dan WBBM;
• b. Untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang ditetapkan;
• c. Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel dan anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN ).
• d. Jawaban a,b, dan c benar ;
• e. Jawaban b dan c benar ;

2. Pejabat Pengelola PTSP adalah :

• Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Wakil Ketua Pengadilan Negeri;
• Panitera Pengadilan Tinggi / Pengadilan Negeri ;
• Sekretaris Pengadilan Tinggi / Pengadilan Negeri ;
• Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tinggi / Pengadilan Negeri ;
• Ketua Pengadilan Tinggi / Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Negeri.

3. Pejabat yang bertugas sebagai Pelaksana Monitoring dan Evaluasi SIPP sesuai dengan Surat Dirjen Badilum Nomor 34 / DJU3 / HM02.3 / 1 / 2000 tanggal 27 Januari 2020 dan ditegaskan kembali dalam Surat Dirjen Badilum Nomor 352 / DJU / HM.02.3 / 3 / 2021 ttg akurasi dan pengendalian mutu data SIPP adalah :

• Ketua Pengadilan Tinggi / Ketua Pengadilan Negeri ;
• Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Wakil Ketua Pengadilan Negeri ;
• Panitera Pengadilan Tinggi / Panitera Pengadilan Negeri ;
• Para Panitera Muda pada Kepaniteraan Muda Masing – Masing ;
• Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan.

4. Yang diinput dalam SIPP oleh Panitera Pengganti adalah :

• Data mediator dan hasil mediasi, penundaan sidang, ruang sidang dan agenda sidang, data putusan sela, data gugatan Intervensi, putusan akhir, putusan gugur, putusan verstek dan verzet ;
• Seperti pada huruf a ditambah memasukkan gugatan ;
• Jawaban pada huruf a dan b ditambah sita jaminan ;
• Jawaban a, b dan c benar ;
• Jawaban a kurang lengkap.

5. Berita Acara Sidang ( BAS ) sering didapatkan banyak versi, untuk menghindari perbedaan-perbedaan tersebut maka Panitera Pengganti harus :

• Mengunduh format ( template ) BAS pada aplikasi SIPP ;
• Menyesuaikan selera Ketua Majelis ;
• Menyesuaikan dengan BAS yang dibuat oleh Panitera Pengganti lain ;
• Menyesuaikan dengan arahan Panitera ;
• Jawaban a, b, c dan d benar.

6. Putusan pengadilan sebelum ditandatangani harus terlebih dahulu diparaf oleh:

• Pembuat konsep ;
• Ketua Majelis ;
• Ketua Majelis dan Panitera Pengganti ;
• Ketua Majelis dan Panitera ;
• Ketua Pengadilan dan Majelis Hakim.

7. Sesuai SE Dirjen Badilum Nomor 3 / DJU / HM02.3 / 6 / 2014 tentang Administrasi Peradilan Berbasis Teknologi Informasi, maka semua data kegiatan perkara harus diunggah dalam SIPP selambat-lambatnya :

• 3 hari setelah kegiatan selesai ;
• 7 hari setelah kegiatan selesai ;
• 24 Jam atau satu hari setelah kegiatan selesai.;
• Setelah memperoleh persetujuan dari ketua majelis ;
• Setelah memperoleh persetujuan dari ketua pengadilan ;

8. Untuk memastikan seberapa jauh kebenaran data - data yang diunggah dalam SIPP, maka data tersebut dapat dipantau pada :

• a. Aplikasi Monitoring Implemantasi SIPP ( MIS ) ;
• b. Kepaniteraan Hukum ;
• c. PTSP ;
• d. E- Lentera ;
• e. Jawaban a, b, c dan d benar.

9. Perkara permohonan sebagaimana diatur dalam Buku II Mahkamah Agung di bawah ini dapat diajukan ke pengadilan, kecuali :

• Permohonan pengangkatan anak ;
• Permohonan ijin menjual ;
• Permohonan pengangkatan sebagai wali ;
• Permohonan untuk mengganti nama ;
• Permohonan untuk menyatakan seseorang adalah ahli waris almarhum.

10. Menurut Mahkamah Agung manakah yang benar :

• PK ( Peninjauan Kembali ) perkara perdata bisa dilakukan lebih dari satu kali, sedangkan PK perkara pidana hanya boleh dilakukan satu kali ;
• PK perkara perdata dan pidana sama-sama hanya bisa dilakukan satu kali ;
• PK perkara perdata dan pidana sama - sama hanya bisa dilakukan lebih dari satu kali;
• PK perkara perdata hanya boleh dilakukan satu kali, sedangkan PK perkara pidana boleh dilakukan lebih dari satu kali ;
• Tidak ada jawaban yang tepat.