Pre Test Petugas Barang Bukti-Teknis 1

Jenis, hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang (UU) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu ...

• UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011

• UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004

• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

• Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Manakah dari pilihan di bawah ini yang bukan merupakan jenis dan hiearki peraturan perundang-undangan di Indonesia?

A.    

• Undang-Undang Dasar 1945

• Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang    

• Peraturan Pemerintah

• Putusan Pengadilan

• Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Salah satu asas dalam hierarki peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku adalah "lex superiori derogat legi inferiori" yang bermakna...

• Peraturan perundang-undangan yang bersifat lebih khusus mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat lebih umum

• Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah

• Peraturan perundang-undangan yang kemudian mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang terdahulu

• Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih tingi

• Peraturan perundang-undangan yang bersifat lebih umum mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat lebih khusus

Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat) dan bukan negara berdasarkan kekuasaan semata (machtstaat) sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu ciri dari negara hukum adalah sebagai berikut, kecuali...

• Mengenal asas legalitas

• Adanya pemisahan cabang kekuasaan negara

• Adanya mekanisme menguji peraturan perundang-undangan

• Menghormati dan melindungi hak asasi manusia

• Kekuasaan yang absolut dan inkonstitusional

• Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPP) atau disebut juga dengan istilah Integrated Criminal Justice System, maka lembaga/institusi penegak hukum di Indonesia yang berwenang melakukan penuntutan adalah...

• Kepolisian Republik Indonesia

• Kejaksaan Republik Indonesia

• Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Lembaga Pemasyarakatan

• Pengadilan

Dasar atau tahapan penegakan hukum yang harus terlebih dahulu dilakukan sebelum penuntut umum melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan adalah...

• Pra penuntutan

• Persidangan

• Pra Peradilan

• Putusan

• Penyelidikan dan Penyidikan

Jika mengacu pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti berkaitan erat dengan benda-benda yang dilakukan penyitaan dalam proses penegakan hukum baik yang dilakukan di tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan. Benda-benda yang dapat dilakukan penyitaan tersebut antara lain sebagai berikut, kecuali…

• Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana

• Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya

• Benda yang dipergunakan untuk mendukung penyidikan tindak pidana

• Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana

• Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan

Alat bukti sebagaimana diatur pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP meliputi alat bukti sebagai berikut, kecuali...

• Keterangan saksi

• Keterangan ahl

• Surat

• Pengakuan terdakwa

• Keterangan terdakwa

• Yang bukan menjadi prasyarat atau kondisi yang memungkinkan terhadap suatu benda sitaan atau barang bukti dapat dilakukan pelelangan oleh jaksa penyidik atau penuntut umum adalah...

• • Benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan

• • Benda yang penyimpangan atau pemeliharaannya membutuhkan biaya tinggi

• • Benda yang nilai guna dan/atau nilai ekonomisnya diperkirakan akan mengalami penurunan atau nilainya cepat turun

• Benda termasuk benda yang lekas busuk/lapuk

• Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya

Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan merupakan unit kerja yang berada pada organisasi dan tata kerja Kejaksaan RI setingkat...

• Cabang Kejaksaan Negeri

• Kejaksaan Negeri

• Kejaksaan Tinggi

• Kejaksaan Agung

• Jaksa Agung Muda