PBAK 1

Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

• Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang berlawanan dengan kewajiban, tugas, fungsi, wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, yang berakibat memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

• Penggunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang berlawanan dengan kewajiban, tugas, fungsi, wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, yang berakibat memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

• Penggunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang berlawanan dengan kewajiban, tugas, fungsi, wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, yang berakibat kerugian negara atau perekonomian negara.

• Penggunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang berlawanan dengan kewajiban, tugas, fungsi, wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya.

Berikut ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan korupsi, kecuali:

• Rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat.

• Kebijakan pemerintah yang tidak transparan dan akuntabel.

• Lembaga hukum yang lemah dan tidak efektif.

• Korupsi sudah menjadi budaya di masyarakat.

Dampak korupsi terhadap perekonomian negara, antara lain:

• Menurunnya pertumbuhan ekonomi.

• Meningkatnya angka kemiskinan

• Menurunnya daya saing produk dalam negeri

• Semua jawaban benar

Upaya untuk mencegah korupsi dapat dilakukan dari berbagai pihak, antara lain

• Pemerintah

• Masyarakat

• Lembaga swasta

• Semua jawaban benar

Pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan cara:

• Meningkatkan penegakan hukum

• Meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat

• Melakukan reformasi birokrasi

• Semua jawaban benar