Delik TIPIKOR apakah aku?

Delik TIPIKOR apakah aku?

Professional Development

5 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

Penyusunan LK SKPD

Penyusunan LK SKPD

Professional Development

10 Qs

Ada apa dengan Pak Didik?

Ada apa dengan Pak Didik?

Professional Development

10 Qs

Coaching Clinic Sesi 3 & 4 - Perjadin Luar Kota, Narsum, Tim

Coaching Clinic Sesi 3 & 4 - Perjadin Luar Kota, Narsum, Tim

Professional Development

10 Qs

LTV Witel Kaltara 2020

LTV Witel Kaltara 2020

Professional Development

10 Qs

Pemahaman Refleksi Pengelolaan Kinerja Guri, Kepala Sekolah Tahu

Pemahaman Refleksi Pengelolaan Kinerja Guri, Kepala Sekolah Tahu

Professional Development

10 Qs

Seputar PPDP

Seputar PPDP

Professional Development

6 Qs

PERUMAHSAKITAN RSUD

PERUMAHSAKITAN RSUD

Professional Development

10 Qs

SPECIALTY IN HISTORY

SPECIALTY IN HISTORY

Professional Development

10 Qs

Delik TIPIKOR apakah aku?

Delik TIPIKOR apakah aku?

Assessment

Quiz

Other

Professional Development

Medium

Created by

Luqman Putra

Used 8+ times

FREE Resource

5 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

3 mins • 1 pt

Pengurusan DUPAK Tenaga Kesehatan

Bu Mawar Adalah Seorang Perawat Tenaga Ahli Madya di RSUD J. Mengingat masa kerja yang telah ditempuh, prestasi berikut Pendidikan keterampilan yang dimiliki, Mawar mencoba mengajukan kenaikan jabatan kepada Komita DUPAK RSUD J. Berkas-berkas persyaratan telah disampaikan kepada Ketua Tim Verifikator DUPAK RSUD J yaitu Ibu Melati yang merangkap juga sebagai Kepala Personalia RSUD J. Sebelum berkas dinyatakan lengkap, Ibu Melati menyatakan ada biaya administrasi kepada Pusat yaitu sebesar

Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah)

merugikan keuangan negara

Suap

Pemerasan

Gratifikasi

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

3 mins • 1 pt

Pak Jojon Merupakan Direktur Dari Sebuah Perusahaan, Ia Ingin Membuka Anak Perusahaan Kemudian Ia Mendaftarkan Usahanya Tersebut Ke Dalam Sistem OSS Dan Sudah Melakukan Proses Pembayaran. Namun Hingga Saat Ini, Sertifikat Standar Yang Dibutuhkan Oleh Pak Jojon Untuk Menjalankan Usahanya Tidak Juga Diproses. Karena Lamanya Proses Penerbitan Ini, Pak Jojon Pun Mendatangi

Dinas Setempat Dan Meminta Agar Penerbitan Sertifikat Standarnya Dipercepat. Untuk Memperlancar Keinginannya Ini, Pak Jojon Memberikan Sebuah Jam Tangan Tag Heuer Kepada Pak Nonon Selaku Pejabat Terkait Agar Mau Membantunya. Pak Nonon Pun Menerima Jam Tersebut dan Membantu Pak Jojon Menerbitkan Sertifikat Standarnya

pemerasan

suap

curang

gratifikasi

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

3 mins • 1 pt

Kasus Ambulance Ceria

Pak Cikrak adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota X. Agar mendapat dana tambahan untuk pengembangan pegawai, Pak Cikrak berinisiatif untuk menyewakan ambulan-

ambulan kepada PT ABC selama pandemik covid-19 tahun 2022

bukan tindak pidana korupsi

kerugian keuangan negara

benturan kepentingan dalam pengadaan

penggelapan dalam jabatan

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

3 mins • 1 pt

Motor Untuk Kerja

PT Sinisuka adalah kontraktor yang ditunjuk untuk memperbaiki Gedung

Serbaguna Dinas Kesehatan Kota A. Bapak Kerso adalah Kepala Dinas

Kesehatan Kota A yang baru ditunjuk bertugas menggantikan Bapak Mantap.

B Yaitu Komisaris PT Sinisuka menitipkan satu motor untuk meringankan

Dinas A Sebagai Kepala Dinas Kesehatan.

Motor tersebut sangat meringankan tugas Bapak Kerso.

Salahkah Bapak Kerso jika menerima kebaikan Bapak Mantap?

gratifikasi

suap

bukan tindak pidana korupsi

pemerasan

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

3 mins • 1 pt

Selama kurun waktu 2020 sampai dengan saat ini, RSUP YY mewajibkan

pembersihan atau disenfeksi ruangan dengan berbagai metode, salah satunya

dengan dry mist, Fumigasi dan juga perangkat pendukung APD level 3.

Karena dimungkinkan menurut peraturan, RSUP YY melakukan penunjukan

langsung untuk vendor Fumigasi dan perangkat pendukung APD level 3 oleh

PT Bersih Bersih Virus yang mana sahamnya sebesar 51% dimiliki oleh istri

Bapak A selaku Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan

suap menyuap

benturan kepentingan dalam pengadaan

kerugian keuangan negara

bukan tindak pidana korupsi