Quiz Hukum SDL Perikanan

Yang bukan merupakan prinsip umum dalam pelaksanaan pengawasan perikanan tangkap adalah

• Prinsip Keberlanjutan

• Prinsip Kedaulatan

• Prinsip Efektif dan Efisien

• Prinsip Kesejahteraan

Dalam menjalankan mekanisme pengawasan, pelaksana wajib memahami dan menjalankan prinsip umum yang diatur dalam ketentuan khusus. Secara umum pengawasan pada kawasan tertentu disebut dengan

• Prinsip Pemberdayaan

• Code of Conduct for Responsible Fisheries

• Fisheries Principles under UNCLOS 1982

• Regional Fisheries Management Organization

Perdagangan hasil perikanan tangkap lintas negara menjadi objek dari prinsip-prinsip pada peraturan perdagangan internasional yang diatur dibawah

• FAO

• ILO

• WTO

• WHO

Kerjasama dan tindakan kooperatif sangat dibutuhkan dalam aktivitas pengawasan perikanan tangkap di wilayah laut lintas negara, khusunya negara yang memiliki laut berbatasan. Hal ini menimbang bahwa laut adalah warisan bagi seluruh umat manusia, prinsip ini diatur dalam

• Pasal 65 UNCLOS 1982

• Pasal 64 UNCLOS 1982

• Pasal 63 Code of Conduct for Responsible Fisheries

• Pasal 65 Code of Conduct for Responsible Fisheries

Yang bukan menjadi prinsip yang diatur pada pengelolaan perikanan tangkap sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Code of Conduct for Responsible Fisheries adalah

• Traditional Conducts

• WTO-based Principles

• Responsible Manner

• Sovereignty

Salah satu dasar aturan pengelolaan SDL adalah UNCLOS 1982, sebagai sebuah perjanjian internasional, aturan ini harus melalui proses ratifikasi untuk dapat dilaksanakan oleh negara anggota. Aturan nasional terkait ratifikasi UNCLOS 1982 adalah

• UU No. 18/1985

• UU No. 19/1981

• UU No. 20/1983

• UU No. 17/1985

Berikut ini adalah hal-hal terkait pengelolaan SDL diatur dalam UU Cipta Kerja 2023

• Perizinan

• Penataan Ruang dan Zonasi

• Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan

• Semua jawaban benar

Yang bukan menjadi aturan pengelolaan SDL pada UU Cipta Kerja 2023 adalah

• Penarikan Kewenangan dari Kementerian kepada Pemerintah Pusat

• Penanaman Modal Asing

• Ketentuan Standar Mutu Perikanan

• Penegakan Pengawasan Oleh APH