ULANGAN REMEDIAL PPKn KELAS XII

Sebagai ideologi terbuka, Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, meliputi nilai dasar, instrumental dan praksis. Makna dari nilai praksis adalah ...

• Nilai yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan
• Nilai yang diambil dari kepribadian bangsa dan negara Indonesia
• Nilai yang diterima sebagai dalil yang berasal dari nilai kultural
• Nilai yang membudaya dan melekat pada masyarakat Indonesia
• Nilai yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari

Salah satu contoh nilai praksis sila pertama Pancasila dalam penerapan kebijakan pemerintahan NKRI adalah …

• Menghormati perayaan hari besar umat agama lain
• Ikut serta dalam perayaan hari besar agama lain.
• Tidak mengganggu umat agama lain yang sedang beribadah.
• Berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan berbagai aktivitas kehidupan
• Menetapkan hari-hari besar keagamaan

Landasan konstitusional perwujudan hak dan kewajiban warga negara terdapat dalam UUD NRI 1945 terutama …

• Pasal 20 s.d 24
• Pasal 25 s.d 34
• Pasal 27 s.d 34
• Pasal 28 A s.d 28 J
• Pasal 30 s.d 36

Pasal 5 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi…

• Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
• Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
• Warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dana atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
• Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
• Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Negara berkewajiban melindungi kekebasan beragama setiap warga negaranya. Berkaitan dengan hal, tersebut Pemerintah RI Bersama DPR RI pada tahun 2005 telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Berkaitan dengan hal tersebut, kebebasan beragama yang ditegaskan dalam undang-undang tersebut apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (2) UUD NRI 1945 adalah …

• Bebas untuk memilih agama sesuai dengan keyakinan masing-masing.
• Bebas untuk tidak mengikuti ajaran agama yang dianut oleh orang tua.
• Bebas untuk mengajak orang lain beribadah sesuai dengan keyakinan agamanya.
• Bebas untuk mempengaruhi orang lain untuk berpindah agama dan keyakinannya.
• Bebas untuk tidak memeluk agama sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah

Seseorang berusaha mendapatkan haknya, bahkan dengan sengaja melanggar hak orang lain, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. hal tersebut merupakan bentuk sikap …

• Tidak toleran
• Egois dan mementingkan diri sendiri.
• Menyalahgunakan kekuasaan
• Kesadaran akan berbakti kepada bangsa dan negara.
• Peduli akan kehidupan berbangsa dan bernegara

Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilakukan guna mencegah terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Salah satu asas dalam pelayanan publik ialah transparansi. Bentuk transparansi dalam pelayanan publik ialah ...

• Mengajak masyarakat membantu pemerintah melakukan pelayanan publik
• Melakukan perekrutan personil untuk membantu melayani masyarakat
• Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada semua warga negara Indonesia
• Membuat kebijakan yang bersifat efisien dan efektif agar pelayanan publik lebih mudah
• Memberikan informasi pelayanan publik melalui media yang mudah diakses warga

Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik senantiasa dilakukan oleh pemerintah. Salah satu caranya dengan memberikan hak yang sama kepada laki-laki dan perempuan dalam proses pembuatan KTP elektronik. Kebijakan pemerintah tersebut menunjukkan adanya upaya ...

• Mendapatkan simpati masyarakat
• Non diskriminasi dalam pelayanan publik
• Pemberian hak bagi setiap warga negara.
• Pencitraan pemerintah di mata masyarakat
• Diskriminasi terhadap masyarakat yang membuat KTP

Bacalah wacana berikut ! Pemerintah senantiasa mempertanggungjawabkan penggunaan dana daerah untuk pembangunan. Mereka menyampaikan laporan dalam surat kabar. Masyarakat menjadi tahu peruntukan dana yang digunakan pemerintah. Tujuan pembuatan laporan melalui surat kabar yang dilakukan pemerintah merupakan ...

• Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.
• Bentuk hak pemerintah dalam menyampaikan informasi
• Bentuk upaya pemerintah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat
• Keinginan pemerintah agar kinerjanya diketahui publik
• Upaya pemerintah memanfaatkan surat kabar sebagai sarana informasi

Upaya pencegahan terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban oleh peserta didik dapat dilakukan dengan cara ..

• Menaati perintah orang tua
• Menjaga keamanan lingkungan
• Menaati rambu-rambu lalu lintas
• Mengerjakan soal penilaian harian secara bertanggung jawab
• Membantu tetangga yang sedang terkena musibah