LCC 1 HUT 11-24

Wewenang Mahkamah Konstitusi adalah  

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubarab partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

• BENAR

• SALAH

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

 

• BENAR

• SALAH

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 7B ayat 3 adalah Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/2 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

 

 

• BENAR

• SALAH

Amnesty adalah pengampunan yang diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada seseorang/sekelompok orang yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum dan kepadanya belum diproses secara hukum.Sedangkan yang dimaksud Abolisis adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada seseorang/sekelompok orang yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum dan kepadanya telah diproses secara hukum tetapi kemudian proses hukumnya dihentikan

 

 

• BENAR

• SALAH

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 7B ayat 7 adalah Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat peripurna  Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

 

 

 

• BENAR

• SALAH

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 11 ayat 2 adalah Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubaban atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Daerah.

 

 

• BENAR

• SALAH

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 20 ayat 5 adalah Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

 

 

*

• BENAR

• SALAH

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 22D ayat 3 adalah Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah,pembentukan,pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

 

 

**

• BENAR

• SALAH

Terwujudnya masyarakat yang beriman,bertaqwa,beralhlak mulia sehingga ajaran agama khususnya yang bersifat universal dan nilainilai luhur budaya,terutama kejujuran,dihayati dan diamalkan dalam prilaku keseharinya.Pernyataan iini sesuai dengan indicator visi misi Indonesia Masa Depan yaitu Religius.

 

• BENAR

• SALAH

Salah satu yang dihadapi dalam upaya pemantapan persatuan dan kesatuan nasional adalah karena nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa tidak dijadikan sumber etika dalam berbangsa dan bernegara oleh sebagaian masyarakat.Hal itu kemudian melahirkan krisis ahclak dan moral yang berupa ketidakadilan,pelanggaran hukum dan pelanggaran hak azasi manusia.

• BENAR

• SALAH