8 Pancasila Quiz

Berikut ini yang tidak termasuk lembaga negara dalam pengertian penyelenggara negara adalah ....

• Presiden

• MPR

• DPR

• KPK

Sistem pemerintahan negara adalah mekanisme kerja dan koordinasi atau hubungan antara ketiga cabang kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintah merupakan ....

• hubungan antar lembaga yang terpisah

• hubungan dan susunan antar lembaga-lembaga negara yang saling terkait

• mempersatukan pembagian kekuasaan

• pemusatan pemerintahan

Montesquieu, dalam bukunya mengemukakan teori Trias Politika yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan ....

• legislatif, eksekutif, dan yudikatif

• legislatif, bestuur, dan politie

• legislatif, eksekutif, dan federatif

• bestuur, politie, dan regeling

Menurut teori Trias Politika, kekuasaan negara dibagi ke dalam kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif/federatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan ....

• membuat peraturan perundangan

• melaksanakan peraturan perundang-undangan

• mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan

• memperbaiki peraturan perundang-undangan

Wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR, DPD, dan DPRD dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum. Peranan rakyat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari cara berikut …

• Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan.

• Keputusan harus dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab.

• Pengisian keanggotaan DPR melalui pemilu (pasal 2 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen).

• Pemerintahan berdasarkan hukum (konstitusional).

Makna demokrasi dalam perkembangannya tidak hanya dalam arti sempit di bidang pemerintahan, namun saat ini sudah meluas dalam berbagai bidang kehidupan. Perwujudan nilai-nilai demokrasi di lingkungan sekolah, antara lain ....

• Pemilihan kepala daerah secara langsung

• Pemilihan ketua RT secara langsung

• Sidang paripurna DPR menetapkan undang-undang

• Laki-laki dan perempuan memperoleh hak yang sama dalam pendidikan

MPR merupakan lembaga negara yang memiliki kedudukan sederajat denganlembaga negara yang lain. Hal ini berbeda dengan kedudukan MPR sebelum perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai lembaga Negara tertinggi. Tugas dan wewenang MPR ditegaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu ....

• Fungsi Legislasi, ialah menetapkan undang-undang dengan persetujuan Presiden

• Hak Mengeluarkan Pendapat, ialah hak untuk menyampaikan pendapat atau usul mengenai kebijakan pemerintah.

• Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden [Pasal 3 ayat (2)]

• Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tersebut, serta menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR.

Keanggotaan MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD menunjukkan bahwa MPR merupakan lembaga perwakilan rakyat karena keanggotaannya dipilih dalam pemilihan umum. Unsur anggota DPR merupakan representasi rakyat melalui partai politik, sedangkan unsur anggota DPD merupakan ….

• dipandang sebagai cirri yang khas dalam sistem demokrasi di Indonesia.

• memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan UUD

• memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam hal terjadi kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden

• representasi rakyat dari daerah untuk memperjuangkan kepentingan daerah.

Semua warga negara berkewajiban untuk mewujudkan sikap positif terhadap sistem pemerintahan Indonesia. Di bawah ini yang bukan wujud sikap positif masyarakat dalam pelaksanaan sistem pemerintahan ….

• Bekerjasama dengan Negara tetangga untuk mencari keuntungan pribadi

• Berpartisipasi aktif terhadap pada proses demokratisasi yang dijalankan pemerintahan

• Memberikan kritik, saran, dan masukan yang bersifat membangun terhadap kebijakan pemerintahan yang kurang berorientasi banyak pada rakyat

• Berupaya sekuat tenaga untuk menjadi warga negara yang baik, dengan jalan memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas diri

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan, sehingga peraturan daerah dapat berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota dibentuk oleh ….

• DPRD Provinsi bersama Gubernur membahas rancangan Perda Provinsi.

• DPRD Provinsi mengajukan rancangan perda kepada Gubernur secara tertulis

• DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota

• Apabila rancangan perda memperoleh persetujuan bersama, maka disahkan oleh Gubernur menjadi Perda Provinsi