Upaya Polisi Dalam Menangani Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif

Siapa yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia?

• Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

• Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

• Komisi Pemilihan Umum (KPU)

• Presiden dan wakil presidan

Apa yang dimaksud dengan Badan Pengawas Pemilu?

• Lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

• Lembaga yang memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presidan

• Lembaga yang membentuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota

• Lembaga yang menghentikan kasus dugaan pelanggaran pelaksanaan pemilihan umum legislatif

Apa yang dimaksud dengan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu)?

• Lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

• Lembaga yang menghentikan kasus dugaan pelanggaran pelaksanaan pemilihan umum legislatif

• Lembaga yang memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presidan

• Lembaga yang membentuk Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi pemilu di tingkat kecamatan atau sejenis

Apa yang dimaksud dengan sanksi pidana?

• Sanksi administratif yang maksimal hanya berupa pemecatan

• Ketentuan pidana sebagaimana yang tertera dalam BAB XXII UU Nomor 8 Tahun 2012

• Lembaga yang menghentikan kasus dugaan pelanggaran pelaksanaan pemilihan umum legislatif

• Lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Siapa yang dijadikan tersangka dalam kasus pidana pemilu?

• Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU)

• Orang-perorangan/Parpol selaku peserta pemilu

• Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

• Presiden dan wakil presidan

Apa yang dilakukan Polri terhadap kasus dugaan pelanggaran pemilihan umum legislatif?

• Menghentikan kasus karena sulitnya barang bukti

• Menghentikan kasus karena tidak adanya penegakan hukum

• Menyatakan hilangnya hak masyarakat dalam pemilu

• Menghentikan kasus karena tidak menemukan bukti

Apa yang dimaksud dengan penerapan sanksi pidana?

• Penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran pemilu

• Penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran pemilu yang sulit diimplementasikan

• Penerapan ketentuan pidana sebagaimana yang tertera dalam BAB XXII UU Nomor 8 Tahun 2012

• Penerapan sanksi administratif yang maksimal hanya berupa pemecatan

Apa tujuan penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran pemilu?

• Menimbulkan efek jera sehingga pelanggaran pemilu tidak terjadi berulang kali

• Menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

• Menyatakan hilangnya hak masyarakat dalam pemilu

• Menghentikan kasus karena sulitnya barang bukti

Apa yang dimaksud dengan tindak pidana?

• Pelanggaran moral

• Pelanggaran hukum yang tidak sengaja

• Pelanggaran hukum yang dilakukan dengan sengaja

• Pelanggaran etika

Siapakah narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini?

• Bapak Budi Santoso, SH

• Bapak Agus Salim, SH

• Bapak Joko Widodo, SH

• Bapak Singgih Suhartaya, SH