Bimtek SP4N-LAPOR

Apa kepanjangan dari SP4N-LAPOR!

• Sistem Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik Nasional / Layanan Inspirasi dan Pengaduan Online Rakyat.

• Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Publik Nasional / Layanan Aspirasi dan Pelayanan Online Rakyat.

• Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional / Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat.

• Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional / Layanan Aspirasi dan Inovasi Pelayanan Publik Rakyat

Regulasi terbaru yang mengatur tentang pengelolaan pengaduan adalah

• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023

• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2023

• Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 8 Tahun 2023

• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2023

Berikut ini merupakan Peran Admin Instansi sebagai penyelenggara SP4N-LAPOR!, kecuali:

• Verifikasi dan Disposisi Laporan

• Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi SP4N secara Internal

• Menyelesaikan pengaduan masyarakat di lapangan

• Sosialisasi ke masyarakat sesuai lingkup instansi

Memberikan respon awal pengaduan merupakan tugas atau peran dari siapa?

• Admin Nasional

• Admin Instansi

• Pejabat Penghubung

• Sekda

Berapa jumlah target aduan tahun 2024 dalam Roadmap SP4N-LAPOR!

• 2 juta

• 1,8 juta

• 1 juta

• 8 juta

Berapa lama batas maksimal penyelesaian aduan berkadar pengawasan?

• 5 hari

• 14 hari

• 60 hari

• 3 hari

Di bawah ini 3 OPD yang menjadi leading sector pengelola SP4N-LAPOR!, kecuali?

• Insepktorat

• Bappeda

• Diskominfo

• Bagian Organisasi

Di bawah ini merupakan pemanfaatan laporan aduan yang bersumber dari SP4N-LAPOR!

• Mendapatkan reward ASN

• Agar Pemda mendapatkan Award Pelayanan Publik dari KemenPANRB

• Jumlah aduan meningkat

• Perumusan kebijakan (evidence based policy), dan perencanaan kegiatan

Pemanfaatn data laporan pengaduan dapat dijadikan sebagai dasar perbaikan pelayanan publik, melalui:

• Diskusi dengan DPRD untuk persetujuan anggaran

• Komunikasi dengan masyarakat (pelapor)

• Penyusunan kebijakan (evidance policy) dan perencanaan penganggaran (kegiatan)

• Kampanye publik LAPOR

Di bawah ini merupakan kode etik LARANGAN dalam pengelolaan pengaduan, yaitu:

• Memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan lain selain penyelesaian pengaduan.

• Menyampaikan seluruh pengaduan yang bersifat manual kedalam sistem SP4N-LAPOR!;

• Meminta data pendukung kepada pengadu apabila dibutuhkan;

• Dalam menjalakan tugas, semua jajaran pengelola pengaduan wajib menjaga, menyimpan, dan merahasiakan informasi pengadu, yang berhubungan dengan penyelesaian pengaduan yang bersifat rahasia dan sensitif.