Sesingkatnya Proses Registrasi (CTAS)

Ruang lingkup proses bisnis Registrasi to be adalah sebagai berikut, kecuali..

• Pendaftaran Wajib Pajak

• Perubahan data dan status Wajib Pajak

• Pendaftaran Obyek PBB

• Pendaftaran Kuasa Wajib Pajak

Berikut ini yang bukan merupakan subyek pajak yang dapat mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak adalah...

• Orang Pribadi

• Warisan telah terbagi

• Instansi Pemerintah

• Badan Usaha

Validasi NPWP badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Perorangan (PP), Yayasan, Perkumpulan, dan Koperasi to be dilakukan melalui...

• Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Direktorat Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU)

• Portal Wajib Pajak, Contact Center, Pos, Jasa ekpedisi, atau datang langsung ke KPP/KP2KP terdekat, atau melalui saluran PJAP

• Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) Direktorat Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU)

• Notaris/PPAT

Validasi NPWP badan usaha berbentuk Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa) dan Persekutuan Perdata to be dilakukan melalui...

• Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Direktorat Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU)

• Portal Wajib Pajak, Contact Center, Pos, Jasa ekpedisi, atau datang langsung ke KPP/KP2KP terdekat, atau melalui saluran PJAP

• Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) Direktorat Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU)

• Notaris/PPAT

Jangka waktu proses pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada proses registrasi to be adalah..

• maksimal 10 hari kerja

• 1 hari kerja

• maksimal 5 hari kerja

• langsung pada hari yang sama

Pada proses penghapusan NPWP to be, apabila permohonan penghapusan NPWP Wajib Pajak diterima namun masih ada tunggakan, maka akan ditindaklanjuti dengan..

• NPWP Wajib Pajak akan berubah status menjadi NE

• Otomatis ditolak

• terlebih dahulu diterbitkan surat penolakan dan Wajib Pajak diberikan waktu 30 hari untuk menyelesaikan tunggakan

• Kasus akan terbuka sampai Wajib Pajak menyelesaikan tunggakan yang ada

Validasi identitas Wajib Pajak pada penerbitan Sertifikat Elektronik adalah dengan cara

• Pengenalan wajah atau face recognition (berbasiskan data NIK)

• pengenalan sidik jari

• Penelitian foto dan paspor Wajib Pajak (tanpa NIK)