bupot dan PP58

PERATURAN PEMERINTAH TERBARU MENGENAI TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ADALAH ...

• PP 55 TAHUN 2022

• PP 58 TAHUN 2023

• PP 80 TAHUN 2010

• PP 38 TAHUN 2023

TER A ADALAH TARIF EFEKTIF RATA-RATA UNTUK PEGAWAI DENGAN PTKP

• TK/0, TK/1, K/0

• TK/2, K/1

• TK/3, K/2

• K/3

TER B ADALAH TARIF EFEKTIF RATA-RATA UNTUK PEGAWAI DENGAN PTKP

• TK/0, TK/1, K/0

• K/0, K/1, K/2

• TK/2, K/1, TK/3, K/2

• K/3

TER C ADALAH TARIF EFEKTIF RATA-RATA UNTUK PEGAWAI DENGAN PTKP

• TK/0, TK/1, K/0

• TK/2, K/1

• TK/3, K/2

• K/3

Pegawai Harian dengan penghasilan <= Rp450 Ribu dihitung pajak penghasilannya dengan TER Harian

• 0,1 % x Ph Bruto Harian

• 0% x Ph Bruto Harian

• 0,3% x Ph Bruto Harian

• 0,5% x Ph Bruto Harian

Perhitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tidak Tetap yang dibayar bulanan, untuk masa pajak terakhir (Desember) adalah

• (Penghasilan Kena Pajak Setahun x Tarif Pasal 17) - PPh21 masa Jan-Nov

• Penghasilan Bruto Bulanan x TER Bulanan

• Penghasilan Bruto x 50% x Tarif Pasal 17

• Penghasilan Bruto x Tarif Pasal 17

Dokter yang bekerja sebagai tenaga ahli di rumah sakit akan dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 bulanan oleh rumah sakit tersebut dengan perhitungan

• Tarif Pasal 17 x (Ph Bruto x 50%)

  *kumulatif

• Tarif Pasal 17 x

  ((Ph Bruto x 50%) - PTKP)

  *kumulatif

• Tarif Pasal 17 x 50%

• Tarif Pasal 17 x (Ph Bruto x 50%)

Dalam hal pada masa pajak terakhir, atas penghitugan pajak setahun ternyata

terdapat kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 pada masa-masa sebelumnya

• kelebihan Pajak Penghasilan Pasal 21

  yang telah dipotong tersebut tidak dapat dikembalikan kepada Pegawai Tetap

  dan Pensiunan yang bersangkutan

• kelebihan Pajak Penghasilan Pasal 21

  yang telah dipotong tersebut wajib dikembalikan oleh Kantor Pajak kepada Pegawai Tetap

  dan Pensiunan yang bersangkutan

• kelebihan Pajak Penghasilan Pasal 21

  yang telah dipotong tersebut wajib dikembalikan oleh Pemotong Pajak kepada Pegawai Tetap

  dan Pensiunan yang bersangkutan

• kelebihan Pajak Penghasilan Pasal 21

  yang telah dipotong tersebut dipindahbukukan oleh Pemotong Pajak kepada Pegawai Tetap

  dan Pensiunan yang bersangkutan

Dalam hal jumlah pajak yang dipotong pada bulan

yang bersangkutan nihil atau terdapat pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh

Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan dengan tarif sebesar

0% (nol persen), maka

• Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 dan/

  atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan untuk setiap

  bulan kalender tidak berlaku

• Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 dan/

  atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan untuk setiap

  bulan kalender tetap berlaku

• Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 dan/

  atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan untuk setiap

  bulan kalender tidak perlu

• Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 dan/

  atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan hanya berlaku untuk bulan kalender terakhir

dalam hal terdapat pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26

sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan dengan pengenaan tarif

sebesar 0% (nol persen), maka

• Pemotong Pajak harus membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh

  Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan dan memberikan

  bukti pemotongan tersebut kepada penerima penghasilan yang dipotong pajak

• Pemotong Pajak tidak harus membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh

  Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan

• Pemotong Pajak harus hanya membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh

  Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan untuk pegawai yang tidak dipotong 0%

• Pemotong Pajak harus membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh

  Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan dan memberikan

  bukti pemotongan tersebut kepada penerima penghasilan yang dipotong pajak hanya untuk masa pajak terakhir