PKP Barang Lartas dan Post Border

Dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang Perdagangan, kebijakan non-tariff measurement yang mengatur Pengendalian Perdagangan Luar Negeri meliputi, kecuali :

• Perizinan

• Standardisasi

• Pajak

• Larangan dan Pembatasan

Pengawasan Barang Larangan dan Pembatasan oleh Petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mulai dilaksanakan sejak ....

• Berlakunya peraturan Kementerian/Lembaga Terkait

• Berlakunya Keputusan Menteri Keuangan

• Berlakunya Peraturan Presiden

• Berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Apabila Peraturan Larangan dan Pembatasan dari Instansi Teknis terkait tidak diberitahukan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, terhadap barang dalam peraturan tersebut ....

• Tidak dilakukan Pengawasan Barang Lartas

• Tetap dilakukan Pengawasan Barang Lartas

• Diawasi ketika masuk ke Daerah Pabean

• Diawasi ketika masuk ke Kawasan Pabean

Apabila Peraturan Larangan dan Pembatasan dari Instansi Teknis terkait tidak diberitahukan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, terhadap barang dalam peraturan tersebut ....

• Dilakukan Pengawasan Barang Lartas oleh DJBC

• Dilakukan Pengawasan Border oleh K/L

• Diawasi ketika masuk ke Daerah Pabean oleh DJBC

• Diawasi setelah keluar dari Kawasan Pabean oleh K/L

Mekanisme Pengawasan Barang Impor yang diawasi oleh Kementerian atau Lembaga setelah keluar dari Kawasan Pabean disebut ...

• Tata Niaga Pre-Border

• Tata Niaga Border

• Tata Niaga Post-Border

• Customs Clearance

Penelitian pemenuhan ketentuan Larangan dan Pembatasan dilakukan oleh ...

• Sistem INSW

• PFPD

• Petugas Hanggar

• Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai

Terhadap barang dalam PIB yang merupakan komoditi Tata Niaga Post-Border, maka sistem INSW ....

• Mereject PIB tersebut

• Memblokir izin perusahaan tersebut

• Mengirimkan Notifikasi ke K/L terkait

• Error

Bahan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian atau Lembaga terkait atas komoditi tata niaga post border berasal dari ....

• Data PIB yang diteruskan oleh INSW

• Data PEB yang diteruskan oleh INSW

• Data PIB yang diteruskan oleh SKP

• Data PEB yang diteruskan oleh SKP

Komoditi Tata Niaga Post Border dilakukan pengawasan oleh Kementerian atau Lembaga terkait sejak ....

• Stuffing

• Barang keluar dari Kawasan Pabean

• Stripping

• Barang masuk ke Kawasan Pabean

Terhadap barang yang termasuk komoditi Larangan, maka ....

• Diteruskan ke sistem SKP

• Direject oleh CEISA

• Diterima oleh SKP

• Direject oleh INSW