Kuis Risiko Hukum

Berikut ini adalah sejumlah Risiko yang ada di dalam Kep BPK 7/K/I-XIII.2/9/2018 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan BPK, kecuali:

• Risiko Hukum

• Risiko Kebijakan

• Risiko Kecurangan

• Risiko Tekanan Pekerjaan

Berikut ini yang bukan unsur dalam Fraud Triangle adalah:

• Opportunity

• Rationalization

• Pressure

• Greed

Berikut ini adalah Fungsi dari Kertas Kerja Pemeriksaan, kecuali:

• 1. Menyediakan penunjang utama bagi LHP, termasuk representasi tentang pengamatan atas standar pekerjaan lapangan, yang tersirat ditunjukkan dalam LHP dengan disebutkannya frasa “berdasarkan SPKN”;

• 1. Membantu pemeriksa dalam menyusun Pertanggungjawaban realisasi kegiatan pemeriksaan;

• 1. Menjadi bahan penilaian atas kualitas pemeriksa dan pemeriksaan; dan

• 1. Menyediakan data dan informasi bagi kelanjutan pemeriksaan dan perencanaan pemeriksaan berikutnya.

Tindakan terakhir yang dilakukan oleh BPK untuk menghadirkan seseorang setelah upaya dalam rangka memperoleh, melengkapi, dan/atau meyakini informasi yang dibutuhkan dalam kaitan dengan pemeriksaan tidak berhasil, disebut:

• Konfirmasi

• Klarifikasi

• Pemanggilan

• Penyelidikan

Siapakah yang dimaksud dengan Pejabat yang ditunjuk dalam Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2008?

• Pejabat struktural dan Ketua Tim Pemeriksa di lingkungan BPK yang diberikan kewenangan untuk melakukan pemanggilan berdasarkan penunjukkan dari Ketua, Wakil Ketua atau Anggota BPK.

• Pemeriksa di lingkungan BPK yang diberikan kewenangan untuk melakukan pemanggilan berdasarkan penunjukkan dari Ketua, Wakil Ketua atau Anggota BPK.

• Pejabat struktural di lingkungan BPK yang diberikan kewenangan untuk melakukan pemanggilan berdasarkan penunjukkan dari Ketua, Wakil Ketua atau Anggota BPK.

• Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BPK.

Berikut ini adalah diksi yang perlu dihindari dalam penulisan LHP, yaitu:

• Inspirator, Kelebihan Pembayaran, Niat Jahat

• Pemalsuan, Perbuatan Melawan Hukum, Belum Mempertanggungjawabkan

• Dengan Sengaja, Perjanjian Tidak Sah, Aspirator

• Kelebihan Pembayaran, Belum Mempertanggungjawabkan, Itikad Tidak Baik

Yang merupakan bukti yang dibuat oleh pemeriksa dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan, adalah sebagai berikut:

• Berita Acara Permintaan Keterangan, Berita Acara Pemeriksaan Fisik, Surat Pemanggilan, Foto Pelaksanaan Pekerjaan.

• Dokumen Perjanjian/Kontrak, Bukti Transaksi Keuangan antara Entitas dengan Penyedia, Berita Acara Pemeriksaan Kas, Surat Pemanggilan.

• Foto Pelaksanaan Kegiatan, Foto Pelaksanaan Pemeriksaan, Berita Acara Konfirmasi, Berita Acara Pemeriksaan Kas.

• Berita Acara Pemeriksaan Kas, Berita Acara Permintaan Keterangan, Berita Acara Pemeriksaan Fisik, Surat Pemanggilan.

Sebagai Pemeriksa, Saudara/Saudari dapat masuk ke dalam  sistem peradilan Pidana di Indonesia. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 KUHAP, manakah yang bukan merupakan Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana?

• Keterangan Ahli

• Surat

• Petunjuk

• Bukti SP2D

Dalam kaitannya dengan Bukti Pemeriksaan dan Alat Bukti di Pengadilan, Yang dimaksud dengan Alat Bukti Surat dalam konteks pemeriksaan, kecuali:

• Catatan transaksi elektronis/fisik

• Komunikasi tertulis atau elektronis dengan pihak di luar entitas yang diperiksa

• Keterangan lisan/tertulis dari pihak yang diperiksa

• Prosedur Analitis

Idiom Latin yang dipakai untuk menggambarkan suatu Asas Hukum Hierarki Perundang-undangan, adalah:

• Lex Specialis Derogat Legi Generalis

• Lex Superior Derogat Legi Inferior

• Lex Posteriori Derogat Legi Priori

• Pacta Sunt Servanda