Soal Pre Test Bimbingan Teknis KPPS Desa Tegalpanjang

Kode Etik bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh KPPS dan bertujuan untuk :

• Menjaga Kemandirian.

• Integritas.

• Kredibilitas KPPS.

• Semua benar.

Penyelenggara Pemilu (KPPS) berpedoman pada asas :

• Mandiri

• Jujur

• Profesionalitas

• Semua benar

Dalam melaksanakan prinsip adil, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak, yaitu :

• Tidak memperlakukan secara sama setiap calon, peserta Pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu;

• idak memberitahukan kepada seseorang atau peserta Pemilu selengkap dan secermat mungkin akan dugaan yang diajukan atau keputusan yang dikenakannya;

• Tidak menjamin kesempatan yang sama bagi pelapor atau terlapor dalam rangka penyelesaian pelanggaran atau sengketa yang dihadapinya sebelum diterbitkan putusan atau keputusan; dan

• Mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus yang terjadi dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil.

Dalam melaksanakan prinsip tertib, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak sebagai berikut:

• Menjaga dan memelihara tertib sosial dalam penyelenggaraan Pemilu.

• Mengindahkan norma dalam penyelenggaraan Pemilu.

• Menghormati kebhinekaan masyarakat Indonesia.

• Semua benar.

Dalam melaksanakan prinsip akuntabel, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak, yaitu:

• Tidak menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang- undangan, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan.

• Menjelaskan kepada publik apabila terjadi penyimpangan dalam proses kerja lembaga Penyelenggara Pemilu serta upaya perbaikannya.

• Tidak menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan publik.

• Tidak memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang diajukan mengenai keputusan yang telah diambil terkait proses Pemilu.

Dalam melaksanakan prinsip kepentingan umum, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

• Menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan;.

• Menjaga dan memelihara nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia.

• Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi pemilih yang membutuhkan perlakuan khusus dalam menggunakan dan menyampaikan hak pilihnya.

• Semua Benar

Pencermatan terhadap daftar pemilih dilakukan oleh KPPS setelah menerima Salinan DPT di TPS wilayah kerjanya sebagai bahan untuk menyampaikan surat pemberitahuan pemilih (Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU) bertujuan untuk:

• Mengetahui Pemilih yang meninggal dunia

• Mengetahui Pemilih yang ke luar negeri

• Mengetahui Pemilih yang beralih status menjadi anggota TNI/Polri

• Melayani Pemilih yang mengajukan pindah memilih

Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengumumkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara, serta nama TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat pada :

• 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara

• 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara

• 5 (lima) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara

  
  

• 7 (tujuh) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara

Penyampaian surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada pemilih dilaksanakan oleh Ketua KPPS yang dibantu oleh anggota KPPS paling lambat pada: 

• 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara

• 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara

• 5 (lima) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara

• 7 (tujuh) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara

KPPS yang tidak bertemu dengan pemilih dan/atau keluarga pemilih karena tidak berada ditempat tinggalnya, surat pemberitahuan untuk menggunakan hak pilih (Formulir C.PEMBERITAHUAN-KPU) disampaikan melalui : 

• Tetangga yang bisa ditemui

• Disimpan oleh KPPS

• Pesan elektronik yang bersifat private/personal

• Ketua RT/RW setempat