Berikut adalah latar belakang terbitnya PP 58/2023 kecuali :

• Pemotongan PPh 21 Pada ketentuan lama memiliki berbagai skema yang dapat membingungkan Wajib Pajak
• Pemotongan PPh 21 Pada ketentuan lama menyebabkan beban administrasi yang berat bagi Wajib Pajak
• Diperlukan simplifikasi perhitungan pemotongan PPh 21 sehingga terwujud proses bisnis yang efektif dan efisien
• Pemotongan PPh 21 Pada ketentuan lama lebih sederhana dan mudah

Pemotongan PPh Pasal 21/26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan wajib dilakukan oleh... kecuali :

• Instansi Pemerintah
• Penyelenggara kegiatan
• Semua organisasi internasional
• Pemberi kerja

Pemotongan PPh pasal 21/26 dilakukan paling lambat pada akhir bulan dilakukannya :

• Pembayaran atau terutangnya pajak penghasilan yang bersangkutan
• pembebanan biaya oleh pemberi, untuk penggantian dalam bentuk natura
• pengalihan untuk imbalan dalam bentuk kenikmatan
• Penghitungan gaji / upah oleh pemberi kerja

Penerima penghasilan yang dipotong PPh 21/26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan adalah sebagai berikut, kecuali :

• Pegawai tetap
• Peserta kegiatan
• Bukan pegawai
• diplomat asing dengan status WNA

TER merupakan kepanjangan dari

• Tax Efficient Rate
• Tarif Efisien Rata-Rata
• Tax Effective Rate
• Tarif Efektif Rata-Rata

Lapisan penghasilan kena pajak dengan nilai diatas Rp. 250 juta sd Rp. 500 Juta dikenai tarif pasal 17 UU PPh sebesar

• 5%
• 15%
• 25%
• 35%

Tarif pemotongan PPh Pasal 21 yang digunakan pada PP 58/2023 adalah sebagai berikut kecuali :

• Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh
• TER Bulanan
• TER Harian
• TER Mingguan

Yang perlu diingat pada saat menentukan kategori TER A/B/C adalah :

• Besarnya penghasilan
• Jabatan
• PTKP
• Cara pembayaran

Penetapan tarif efektif pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan dengan telah memperhatikan unsur sebagai berikut kecuali :

• Biaya Jabatan
• PTKP
• Biaya Pensiun
• Biaya Natura

Dalam penentuan besaran PTKP dikenal beberapa pengkodean seperti berikut kecuali :

• TK/0
• TK/I/0
• K/0
• K/I/0