SOAL PRETEST UUD 45 KELAS KHUSUS TWK 1 2024

Indonesia menganut konsep kedaulatan rakyat yang harus diselenggarakan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat. Praktek kerakyatan atau demokrasi tidak boleh didasarkan pada dominasi mayoritas maupun tirani minoritas. Berdasarkan narasi di atas, manakah pernyataan yang benar mengenai konsep kedaulatan rakyat di Indonesia?

• Kedaulatan rakyat di Indonesia berarti bahwa rakyat memiliki hak untuk memilih dan dipilih sebagai pemimpin negara

• Kedaulatan rakyat di Indonesia berarti bahwa seluruh rakyat memiliki hak untuk mengawasi dan mengkritik kebijakan pemerintah

• Kedaulatan rakyat di Indonesia berarti bahwa rakyat memiliki hak untuk menentukan nasib dan kepentingan bangsa secara langsung

• Kedaulatan rakyat di Indonesia berarti bahwa rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pembelaan negara

• Kedaulatan rakyat di Indonesia berarti bahwa rakyat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan dari negara

Pasal 29 ayat 2 : Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 31 ayat 2 : Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Peleburan pasal tersebut melahirkan UU Pesantren yang bertujuan …

• Membangun generasi beragama yang fundamentalis

• Membangun rasa moderat dan cinta tanah air

• Membangun pendidikan yang berkemajuan

• Membangun generasi anti korupsi

• Membangun kecerdasan bangsa yang beragama

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini tertuang pada UUD 1945 pada pasal 1 ayat 3, dan hal ini sudah membuktikan bagaimana peran negara dalam menjamin keberadaan hukum bagi warga negaranya …

• Negara memiliki kewajiban dalam menjamin hak asasi manusia

• Negara memberikan akses yang setara pada sistem peradilan

• Warga negara yang mendapatkan bantuan hukum dari negara

• Pemerintah membentuk berbagai aturan hukum dalam bernegara

• Pembentukan undang-undang yang memadai

Pada pasal 3 ayat 3 mengatakan bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden pada masa jabatannya menurut undang-undang”. Jika dilihat pada pasal tersebut maka ini dapat dilihat pada pemaknaan bahwa …

• MPR dapat membubarkan presiden dan wakil presiden berdasarkan putusan MK

• Kewenangan MPR terhadap penetapan angket untuk pemberhentian presiden

• Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki kuasa penuh terhadap kekuasaan

• MPR dapat menurunkan presiden dan wakil presiden saat masa jabatannya habis

• UUD 1945 menegaskan bahwa kewenangan MPR dapat mengamandemen UUD 1945

Belakangan mencuat berbagai kasus mengenai kekerasan seksual baik pada perempuan dan juga anak. DPR mengadakan musyawarah dan membahas mengenai kekerasan seksual baik pada perempuan dan anak bersama instansi dan pejabat terkait, maka yang dilakukan DPR adalah …

• Peduli pada kasus aktual

• Menyampaikan aspirasi rakyat

• Menjalankan fungsi legislasi

• Sebagai perpanjangan tangan dari suara rakyat

• Melindungi seluruh lapisan masyarakat

Pasal tentang kedaulatan berada di tangan rakyat terdapat dalam UUD 1945, mengapa hal tersebut perlu diperjelas dalam UUD 1945?

• Untuk memperjelas bahwa rakyat sepenuhnya memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam pemerintahan

• Untuk memperjelas bahwa kepala negara harus dipilih langsung oleh rakyat

• Untuk memperjelas bahwa program pemerintah itu dari dan untuk rakyat

• Untuk memperjelas bahwa keberadaan lembaga-lembaga negara berfungsi untuk menjalankan kekuasaan rakyat

• Untuk memperjelas bahwa negara Indonesia adalah negara berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensial

Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 merupakan pasal yang mengatur mengenai anggaran pendidikan nasional. Hal yang termuat pada pasal tersebut adalah …

• APBN harus mengalokasikan maksimal 20% untuk anggaran pendidikan

• APBN harus mengalokasikan minimal 20% untuk anggaran pendidikan

• APBN harus mengalokasikan minimal 25% untuk anggaran pendidikan

• APBN dan APBD harus mengalokasikan maksimal 20% untuk anggaran pendidikan

• APBN dan APBD harus mengalokasikan minimal 20% untuk anggaran pendidikan

Pasal 17 ayat 2 UUD 45 “Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”. Pasal 17 ayat 3 UUD 45 menyatakan “Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang”. Presiden membubarkan menterinya sesuai dengan pasal 17 tersebut, menunjukkan bahwa ...

• Terdapat pembatasan atas hal-hal yang menjadi kekuasaan presiden

• Pembentukan kementerian diamanatkan kepada presiden

• Presiden memiliki kekuasaan memberhentikan menteri

• Menteri membidangi urusan pemerintahan yang diamanatkan oleh presiden

• Kementerian dapat diubah nama dan fungsinya oleh presiden

Pasal 7 UUD 45 berbunyi “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”. Makna dari pasal tersebut adalah …

• DPR berwenang membuktikan pelanggaran hukum yang dilakukan presiden

• MPR dapat memberhentikan presiden atas persetujuan DPR

• Presiden akan langsung diberhentikan apabila melakukan pelanggaran hukum

• MPR memiliki kewenangan memberhentikan presiden

• MPR memiliki kekuasaan penuh atas presiden

Dalam konstitusi Indonesia, UUD 1945 terdapat dua model hak konstitusional, yaitu hak asasi manusia dan hak warga negara. Dimana pasca amandemen, terdapat penambahan pasal mengenai hak warga negara dengan bunyi “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Contoh implementasi pasal tersebut dalam kehidupan bernegara kecuali …

• Setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak

• Pembentukan sistem yang transparan pada perekrutan CPNS

• Hak pilih yang diberikan untuk memilih kepala negara kepada setiap warga yang telah memenuhi syarat

• Hak untuk mengikuti pemilihan legislatif bagi warga yang memenuhi syarat

• Pembentukan sistem pemilihan yang trasnparan bagi pengusaha yang ingin mengikuti tender pemerintah