Quizz Hukum

Dasar hukum petunjuk teknis pelaksanaan aplikasi e-Berpadu pada Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah:

• a.  Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  239/KMA/SK/VIII/2022

• b.  Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  238/KMA/SK/VIII/2022

• c.   Peraturan Presiden Republik indonesia Nomor 239

• d.  Peraturan Presiden Republik indonesia Nomor 238

• e.   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 238

Penunjukan wilayah pengadilan pilot project pelaksanaan aplikasi e-Berpadu pada Mahkamah Agung Republik Indonesia mencakup:

• a.  Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar, Wilayah Pengadilan Tinggi Palembang, Wilayah Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Wilayah pengadilan Tinggi Ambon, Wilayah Pengadilan Tinggi Kupang, Wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Wilayah Mahkamah Syar’iyah Aceh

• b.      Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar, Wilayah Pengadilan Tinggi Palembang, Wilayah Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Wilayah pengadilan Tinggi Papua, Wilayah Pengadilan Tinggi Kupang, Wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Wilayah Mahkamah Syar’iyah Aceh

• c.       Wilayah Pengadilan Tinggi Jakarta, Wilayah Pengadilan Tinggi Kalimantan, Wilayah Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Wilayah pengadilan Tinggi Ambon, Wilayah Pengadilan Tinggi Kupang, Wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Wilayah Mahkamah Syar’iyah Aceh

• d.      Wilayah Pengadilan Tinggi Jakarta, Wilayah Pengadilan Tinggi Bandung, Wilayah Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Wilayah pengadilan Tinggi Ambon, Wilayah Pengadilan Tinggi Kupang, Wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Wilayah Mahkamah Syar’iyah Aceh

• e.   Wilayah Pengadilan Tinggi Jakarta, Wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya, Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar, Wilayah pengadilan Tinggi Ambon, Wilayah Pengadilan Tinggi Kupang, Wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Wilayah Mahkamah Syar’iyah Aceh

Salah satu fokus dan tujuan utama pelaksanaan aplikasi e-Berpadu adalah integrasi berkas pidana antar Penegak Hukum. Penegak Hukum yang dimaksud dan dituju adalah:

• a.  Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

• b.      Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Konstitusi, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

• c.       Kepolisian, Kejaksaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

• d.      Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantas Korupsi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

• e.      Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Berikut ini adalah fitur pada awal pelaksanaan e-Berpadu mencakup:

• a.      Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Pengajuan penetapan ijin atau persetujuan Penggeledahan, Pengajuan penetapan ijin atau Penyitaan, Pengajuan Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan Permohonan Pembantaran Penahanan, Permohonan Penetapan Diversi, Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti, Permohonan Ijin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan

• b.      Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Pengajuan penetapan ijin atau persetujuan Penggeledahan, Pengajuan penetapan ijin atau Penyitaan, Pengajuan Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan Permohonan Pembantaran Penahanan, Permohonan Penetapan Diversi, Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti, Permohonan Ijin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat dengan harus datang ke Pengadilan

• c.       Pelimpahan Berkas Pidana soft copy dan hard copy, Pengajuan penetapan ijin atau persetujuan Penggeledahan, Pengajuan penetapan ijin atau Penyitaan, Pengajuan Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan Permohonan Pembantaran Penahanan, Permohonan Penetapan Diversi, Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti, Permohonan Ijin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan

• d.      Pelimpahan Berkas Pidana soft copy dan hard copy, Pengajuan penetapan ijin atau persetujuan Penggeledahan, Pengajuan penetapan ijin atau Penyitaan, Pengajuan Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan Permohonan Pengantaran Penahanan, Permohonan Penetapan Diversi, Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti, Permohonan Ijin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan

• e.      Pelimpahan Berkas Pidana soft copy dan hard copy, Pengajuan penetapan ijin atau persetujuan Penggeledahan, Pengajuan penetapan ijin atau Penyitaan, Pengajuan Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan Permohonan Pengantaran Penahanan, Permohonan Penetapan Sita, Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti, Permohonan Ijin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan

Berikut adalah fitur terbaru yang terdapat pada update terbaru aplikasi e-Berpadu yang mencakup:

• a.      pendaftaran praperadilan, pengajuan pengalihan dan penangguhan penahanan

• b.      pendaftaran praperadilan, pengajuan sita, dan penangguhan penahanan

• c.       pendaftaran praperadilan, permohonan pinjam pakai barang bukti dan penangguhan penahanan

• d.      pendaftaran  permohonan, pengajuan sita ,dan penangguhan penahanan

• e.      pendaftaran  permohonan, pengajuan sita ,dan permohonan pinjam pakai barang bukti

Kepanjangan E-Berpadu adalah …

• Elektronik Berkas Perkara Terpadu

• Elektronik Berkas Perkara Pidana Terpadu

• Elektronik Berkas Pidana Terpadu

• Elektronik Berkas Perkara Perdata Terpadu

Dalam melakukan permohonan perpanjangan penahanan oleh penyidik, berikut adalah dokumen yang diminta, kecuali …

• Laporan Polisi

• Resume penyidik

• Surat Permohonan

• SPDP

• Perpanjangan Penahanan dari Penuntut

Answer explanation

SK KMA 365/2022

Berapa lama Panitera Muda mengembalikan permohonan yang tidak lengkap terkait permohonan perpanjangan penahanan ?

• 1 hari

• 2 hari

• 3 hari

• 4 hari

• 5 hari

Answer explanation

SK KMA 365/2022

Dalam melakukan perpanjangan penahanan, berapa lama jangka waktu perpanjangan penahanan yang diberikan kepada penuntut

• 10 hari

• 20 hari

• 30 hari

• 40 hari

• 50 hari

Answer explanation

SK KMA 365/2022

Berikut adalah fitur E-Berpadu yang dapat digunakan oleh masyarakat adalah …

• Perpanjangan Penahanan

• Permohonan Penyitaan

• Permohonan Penggeledahan

• Permohonan izin besuk

• Pelimpahan Berkas Perkara