Post Test Pertemuan TWK 2 - UUD 1945 & Bhinneka Tunggal Ika

Berikut adalah pernyataan yang menjelaskan pengertian dari konstitusi. Manakah dari pernyataan berikut yang tidak tepat?

• Konstitusi adalah kebiasaan dan konvensi-konvensi kenegaraan (ketatanegaraan)

• Konstitusi adalah kumpulan keputusan yang sifatnya tidak mengikat

• Konstitusi mengatur hubungan-hubungan di antara berbagai organ negara itu satu sama lain

• Konstitusi mengatur hubungan organ-organ negara dengan warga negara

Answer explanation

Konstitusi merupakan keseluruhan suatu sistem ketatanegaraan yang membentuk dan mengatur kehidupan pemerintahan/kenegaraan suatu negara. Konstitusi juga merupakan hukum dasar tertinggi dan merupakan dasar bagi berlakunya semua peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Sehingga Konstitusi dalam suatu negara dapat dilihat juga sebagai sebuah kumpulan keputusan yang mengikat.

Tanpa adanya pembatasan kekuasaan, suatu konstitusi kehilangan ruh konstitusionalisme dan hanya akan menjadi legitimasi bagi kekuasaan negara yang tak terbatas. Berikut adalah ketentuan-ketentuan konstitusi yang merupakan wujud dari pemaknaan pembatasan kekuasan tersebut, kecuali:

• Ketentuan tentang tujuan negara

• Ketentuan tentang kedudukan dan wewenang lembaga negara

• Ketentuan tentang mekanisme pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat

• Ketentuan tentang dasar negara

Answer explanation

• Konstitusionalisme dipahami sebagai paham pembatasan kekuasaan karena hanya kekuasaan yang terbataslah yang memiliki konstitusi dan sebaliknya keberadaan konstitusi adalah untuk membatasi kekuasaan, sehingga Konstitusi mengatur tentang sumber kekuasaan, struktur kekuasaan, pembagian kekuasaan, dan pembatasan kekuasaan di suatu negara.
  
  Dalam hal ini, ketentuan mengenai dasar negara, tujuan negara, dan kedudukan serta wewenang lembaga negara merupakan salah satu wujud Konstitusi dalam membatasi kekuasaan di suatu negara.

Dalam penggolongan Konstitusi berdasarkan bentuknya, konstitusi dibedakan menjadi bentuk yang tertulis dan tidak tertulis. Berikut merupakan contoh bentuk konstitusi tertulis, kecuali ...

• UUD 1945

• Undang-Undang

• Ketetapan MPR

• Konvensi Kenegaraan

Answer explanation

Konvensi ketatanegaraan merupakan praktik yang berlaku dan dihormati dalama kehidupan kenegaraan walaupun tidak dapat disebut sebagai pelanggaran jika tidak dilakukan.

Konvensi kenegaraan merupakan salah satu contoh bentuk Konstitusi tidak tertulis.

Contoh konvensi ketatanegaraan di Indonesia:

- Persetujuan Wakil Presiden Republik Indonesia dengan dan Badan Pekerja yang menjadi Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945 tentang tugas KNIP sebagai lembaga parlemen

• - Maklumat Pemerintah 14 November 1945 tentang pertanggunjawaban menteri kepada KNIP

• - Pidato Kenegaraan Presiden dihadapan sidang DPR setiap tanggal 16 Agustus untuk menyampaikan Nota Keuangan Anggaran Negara Tahun berikutnya

Dalam proses perubahannya, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki ketentuan tata cara yang diatur pada Pasal 37 UUD 1945. Dalam tata cara atau prosedur yang ditentukan dalam Pasal tersebut mencerminkan bahwa UUD 1945 merupakan salah satu Konstitusi yang bersifat ...

• Fleksibel

• Rigid

• Konstitusional

• Tertulis

Answer explanation

Ada beberapa ketentuan yang terdiri dari 4 Ayat + 1 yang mengatur tentang Perubahan Undang-Undang Dasar. Ketentuan-ketentuan tersebut membuat prosedur perubahan UUD 1945 bersifat kompleks sehingga dalam pelaksanaannya cara pengubahan UUD 1945 tergolong sebagai konstitusi yang Rigid

Pada awal masa kemerdekaan, UUD 1945 pertama kali disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh ....

• PPKI

• BPUPKI

• KNIP

• MPR

Answer explanation

UUD 1945 disusun secara bertahap oleh BPUPKI pada sidang BPUPKI yang kedua. UUD 1945 kemudian disahkan oleh PPKI untuk pertama kalinya tanggal 18 Agustus 1945.

Pada saat UUD 1945 baru saja berlaku untuk pertama kali, yang mempunyai tugas dan kedudukan sebagai pembantu presiden dalam hal kekuasaan legislatif adalah ....

• Menteri

• MPR

• KNIP

• DPR

Answer explanation

Maklumat Wakil Presiden Nomor X, pada 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan kepada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), karena MPR dan DPR belum terbentuk.

Perbedaan sistem pemerintahan republik parlementer yang dianut oleh UUDS 1950 dengan sistem pemerintahan republik presidensial yang dianut oleh UUD 1945, yaitu ....

• Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung dalam sistem republik parlementer, sedangkan dalam sistem republik presidensial oleh DPR

• Presiden memiliki kekuasaan eksekutif penuh dalam sistem republik parlementer, sedangkan dalam sistem republik presidensial dibatasi oleh DPR

• Presiden berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dalam sistem republik parlementer, sedangkan hanya sebagai kepala negara dalam sistem republik presidensial

• Presiden bertanggung jawab kepada DPR dalam sistem republik parlementer, sedangkan kepada rakyat dalam sistem republik presidensial

Answer explanation

Ciri Sistem Pemerintahan Parlementer yaitu :

• - Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden

• - Presiden dipilih oleh DPR

• - Presiden bertanggung jawab kepada DPR

• - Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif

Konstitusi yang berlaku di Indonesia sempat mengalami beberapa kali fase perubahan. Ada masa Dimana konstitusi yang dianut Indonesia adalah konstitusi RIS. Masa berlakunya konstitusi RIS adalah …

• 17 Agustus 1950-5 Juli 1959

• 18 Agustus 1945-27 Desember 1949

• 27 Desember 1949-17 Agustus 1950

• 5 Juli 1959-19 Oktober 1999

Answer explanation

Sejarah Konstitusi di Indonesia

1. 1. UUD 1945 (18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949)

2. 2. Konstitusi RIS (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950)

3. 3. UUDS 1950 (17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959)

4. 4. UUD 1945 Dekrit Presiden (5 Juli 1959 - 1998)

5. 5. UUD 1945 Amandemen (1999-2002)

Keputusan MPR mengenai perubahan UUD 1945 harus disetujui oleh keseluruhan anggota MPR sekurang-kurangnya ….

• 2/3 dari jumlah anggota yang hadir

• ¾ dari jumlah anggota yang hadir

• 25% dari jumlah kehadiran.

• 50% + 1 dari jumlah anggota yang hadir

Answer explanation

Pasal 37 UUD 1945 Ayat (4) Setelah Amandemen.

(1) Diusulkan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR

(2) Usul perubahan dilakukan secara tertulis dan ditunjukkan bagian yang diusulkan beserta alasannya

(3) Sidang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR

(4) Putusan perubahan disetujui sekurang-kurangnya 50% + 1 anggota dari seluruh anggota MPR

(5) Khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan

Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.

Yang memilih pengganti Presiden dari 2 nama calon yang diusulkan Presiden ialah ....

• MPR

• DPR

• DPD

• MA

Answer explanation

Pasal 8 UUD 1945 ayat (2) yang berbunyi :

"Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu

enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang

untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden."