Latihan TWK 18 - Pilar Negara

Latihan TWK 18 - Pilar Negara

University

10 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

Quiz - PANCASILA DAN PENCEGAHAN ANTI KORUPSI

Quiz - PANCASILA DAN PENCEGAHAN ANTI KORUPSI

University

10 Qs

Upaya Bangsa Indonesia dalam Menghadapi  Disintegrasi Bangsa XII

Upaya Bangsa Indonesia dalam Menghadapi Disintegrasi Bangsa XII

4th Grade - University

10 Qs

IDENTITAS,  POLITIK , DEMOKRASI

IDENTITAS, POLITIK , DEMOKRASI

University

15 Qs

Latihan TWK 6 - Bela Negara

Latihan TWK 6 - Bela Negara

University

10 Qs

SEJARAH #5

SEJARAH #5

10th Grade - University

15 Qs

SOAL PAS SEJARAH WAJIB KELAS XI IPA/IPS

SOAL PAS SEJARAH WAJIB KELAS XI IPA/IPS

10th Grade - University

10 Qs

Latihan TWK 12 - Nasionalisme

Latihan TWK 12 - Nasionalisme

University

10 Qs

demokrasi

demokrasi

University

10 Qs

Latihan TWK 18 - Pilar Negara

Latihan TWK 18 - Pilar Negara

Assessment

Quiz

History

University

Medium

Created by

Mr Jordy

Used 4+ times

FREE Resource

10 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Seorang pegawai ASN di bidang keuangan dihadapkan pada tugas mengalokasikan dana pemerintah untuk program kesejahteraan sosial. Dia mendengar bahwa beberapa pejabat pemerintah ingin mengalokasikan dana tersebut kepada kelompok tertentu yang memiliki hubungan pribadi dengan mereka. Bagaimana pegawai ASN ini dapat menerapkan prinsip Hak Asasi Manusia dalam tugasnya…..

A. Melanjutkan pengalokasian dana sesuai permintaan pejabat pemerintah.

B. Melaporkan praktik nepotisme tersebut kepada atasan dan pihak berwenang yang berwenang.

C. Memproses pengalokasian dana sesuai dengan kebijakan yang ada tanpa memandang hubungan personal.

D. Meminta pejabat pemerintah untuk memberikan alasan yang jelas untuk pengalokasian dana.

E. Mengalokasikan dana sesuai dengan kepentingan pribadinya.

Answer explanation

Tindakan ini adalah langkah yang etis dan sesuai dengan prinsip HAM. Pegawai ASN harus menjalankan tugasnya sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku tanpa memihak pada kelompok tertentu berdasarkan hubungan personal atau nepotisme. Ini adalah cara untuk memastikan alokasi dana yang adil dan transparan.
Opsi B, yaitu melaporkan praktik nepotisme kepada atasan dan pihak berwenang yang berwenang, juga merupakan tindakan yang tepat. Ini dapat membantu mengungkap praktik yang tidak etis dan melindungi integritas pengalokasian dana.
Opsi A, yaitu melanjutkan pengalokasian dana sesuai permintaan pejabat pemerintah, adalah tindakan yang tidak etis dan dapat melanggar prinsip HAM karena mendukung nepotisme.
Opsi D, yaitu meminta pejabat pemerintah untuk memberikan alasan yang jelas untuk pengalokasian dana, dapat menjadi langkah tambahan yang diambil dalam upaya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses alokasi dana, asalkan tetap memproses alokasi dana sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dan kebijakan yang berlaku.
Opsi E, yaitu mengalokasikan dana sesuai dengan kepentingan pribadinya, adalah tindakan yang melanggar etika dan hukum, serta tidak mematuhi prinsip HAM.

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Seorang pegawai ASN di bidang pelayanan publik harus memberikan izin untuk acara publik yang diorganisir oleh kelompok minoritas seksual di komunitasnya. Bagaimana pegawai ASN ini dapat melindungi Hak Asasi Manusia kelompok tersebut sambil menjalankan tugasnya….

A. Menolak memberikan izin untuk acara tersebut karena itu melanggar norma sosial.

B. Memberikan izin tanpa syarat untuk acara tersebut tanpa mempertimbangkan konsekuensinya.

C. Melakukan pertemuan dengan kelompok minoritas untuk mendiskusikan izin tersebut.

D. Menyebarkan informasi rahasia tentang acara tersebut kepada publik.

E. Menolak memberikan izin dan melarang acara tersebut berlangsung.

Answer explanation

Tindakan ini adalah langkah yang etis dan dapat membantu mencapai solusi yang adil. Melakukan pertemuan dengan kelompok minoritas seksual untuk mendiskusikan izin tersebut dapat memungkinkan pegawai ASN untuk memahami kebutuhan dan perspektif mereka. Ini juga dapat membantu memastikan bahwa keputusan mengenai izin acara tersebut didasarkan pada informasi yang komprehensif dan mempertimbangkan aspek-aspek HAM kelompok tersebut.
Opsi A, yaitu menolak memberikan izin untuk acara tersebut karena itu melanggar norma sosial, adalah tindakan yang melanggar HAM kelompok minoritas dan tidak etis.
Opsi B, yaitu memberikan izin tanpa syarat untuk acara tersebut tanpa mempertimbangkan konsekuensinya, juga dapat merugikan HAM kelompok minoritas jika ada potensi risiko atau masalah yang harus diatasi.
Opsi D, yaitu menyebarkan informasi rahasia tentang acara tersebut kepada publik, adalah tindakan yang melanggar privasi dan tidak etis.
Opsi E, yaitu menolak memberikan izin dan melarang acara tersebut berlangsung, adalah tindakan yang melanggar HAM kelompok minoritas dan dapat dianggap sebagai diskriminasi.

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Seorang pegawai ASN di departemen hukum dihadapkan pada tugas untuk memberikan saran hukum kepada pemerintah terkait pembuatan undang-undang yang dapat membatasi kebebasan berpendapat. Bagaimana pegawai ASN ini dapat memastikan bahwa saran hukumnya menghormati Hak Asasi Manusia….

A. Memberikan saran untuk membuat undang-undang yang membatasi kebebasan berpendapat.

B. Menyampaikan saran dengan jujur dan objektif tanpa memihak kepada pemerintah.

C. Membuat undang-undang yang sangat ketat tanpa memberikan ruang untuk kebebasan berpendapat.

D. Melaporkan rencana pemerintah kepada media untuk mengecamnya.

E. Menyarankan pemerintah untuk mengabaikan Hak Asasi Manusia demi kepentingan keamanan.

Answer explanation

•    Memeriksa HAM: Pegawai ASN harus memahami sepenuhnya hak asasi manusia yang relevan, termasuk hak atas kebebasan berpendapat, yang termaktub dalam hukum internasional dan konstitusi nasional.
•    Analisis Hukum: Melakukan analisis hukum menyeluruh terkait dengan rencana pembuatan undang-undang yang akan membatasi kebebasan berpendapat. Ini mencakup menilai kesesuaian rencana tersebut dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang relevan.
•    Rekomendasi Alternatif: Jika ada cara untuk mencapai tujuan pemerintah tanpa membatasi kebebasan berpendapat secara berlebihan, pegawai ASN harus mengusulkan alternatif yang memadai dan lebih memperhatikan hak asasi manusia.

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki berbagai aspek konstitusi yang mengatur prinsip-prinsip dasarnya. Salah satu prinsip dasar NKRI adalah Pancasila, yang memiliki lima sila. Bagaimana Pancasila mencerminkan prinsip-prinsip NKRI….

A. Pancasila hanyalah simbol tanpa pengaruh nyata pada hukum dan pemerintahan.

B. Pancasila mencerminkan prinsip-prinsip NKRI dan menjadi dasar bagi pembentukan hukum dan pemerintahan.

C. Pancasila adalah konsep yang tidak relevan dengan prinsip-prinsip NKRI.

D. Pancasila adalah dokumen hukum yang menggantikan konstitusi NKRI.

E. Pancasila hanya mencerminkan prinsip-prinsip keagamaan dalam NKRI.

Answer explanation

Pancasila adalah dasar dan ideologi negara dalam NKRI. Itu mencerminkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi pembentukan hukum dan pemerintahan di Indonesia. Prinsip-prinsip dalam Pancasila tercermin dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, termasuk dalam perumusan kebijakan, hukum, dan pemerintahan. Oleh karena itu, pilihan B adalah jawaban yang paling tepat.

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Berdasarkan prinsip ekonomi berkelanjutan, bagaimana seharusnya Indonesia mengelola sumber daya alamnya….

A. Eksploitasi maksimal sumber daya alam untuk pertumbuhan ekonomi yang cepat.

B. Melestarikan semua sumber daya alam tanpa mempertimbangkan aspek ekonomi.

C. Mengkombinasikan eksploitasi sumber daya alam dengan upaya konservasi yang bijak.

D. Tidak melakukan eksploitasi sumber daya alam sama sekali demi kesejahteraan lingkungan.

E. Memanfaatkan sumber daya alam hanya untuk kepentingan pemerintah.

Answer explanation

Prinsip ekonomi berkelanjutan adalah pendekatan yang mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ini berarti bahwa sumber daya alam harus digunakan dengan bijak untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka.
Opsi C menggambarkan pendekatan yang seimbang antara eksploitasi sumber daya alam untuk pertumbuhan ekonomi yang diperlukan dan upaya konservasi yang bijak untuk melindungi lingkungan. Ini mencerminkan prinsip ekonomi berkelanjutan yang menekankan pentingnya memanfaatkan sumber daya alam dengan cara yang tidak merusak lingkungan atau menghabiskan sumber daya berkelanjutan.

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

"Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, dan memiliki keterampilan." Berdasarkan pernyataan ini, manakah dari pernyataan berikut yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip UUD 1945 Pasal 31 adalah….

A. Pendidikan nasional harus hanya mengembangkan aspek akademik peserta didik.

B. Tujuan utama pendidikan nasional adalah menciptakan individu yang berprestasi secara material.

C. Pendidikan nasional harus mencakup aspek agama, moral, kesehatan, intelektual, dan keterampilan.

D. Berakhlak mulia dan beriman hanyalah opsional dalam konteks pendidikan nasional.

E. Kesehatan fisik peserta didik tidak termasuk dalam tanggung jawab pendidikan nasional

Answer explanation

Pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa pendidikan nasional memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar pendidikan akademik. Hal ini mencakup aspek agama, moral, kesehatan, intelektual, dan keterampilan. Oleh karena itu, pilihan jawaban C yang mencerminkan aspek-aspek ini adalah yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip Pasal 31 UUD 1945.

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Sebuah negara yang mengadopsi Pancasila menghadapi masalah ketidaksetaraan ekonomi yang signifikan. Beberapa warga negara memiliki akses kekayaan yang besar sementara yang lain hidup dalam kemiskinan. Oleh karena itu, Pemerintah memutuskan mengambil tindakan lebih lanjut untuk mendistribusikan kekayaan secara lebih merata. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam distribusi sumber daya ekonomi sehigga dapat memengaruhi keadilan sosial…

A. Mengutamakan kepentingan perusahaan besar daripada usaha kecil

B. Menyediakan bantuan ekonomi hanya kepada kelompok kaya

C. Memberikan subsidi makanan kepada semua kelompok masyarakat

D. Menarik pajak tinggi dari kelompok miskin

E. Memberikan pinjaman usaha kepada mereka yang memiliki hubungan politik

Answer explanation

Memberikan subsidi makanan kepada semua kelompok masyarakat, dapat menjadi langkah yang baik dalam mendukung keadilan sosial. Ini memberikan manfaat kepada semua orang, termasuk yang berada dalam kemiskinan, dan membantu mengurangi ketidaksetaraan dalam akses makanan yang memadai.

Create a free account and access millions of resources

Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports
or continue with
Microsoft
Apple
Others
By signing up, you agree to our Terms of Service & Privacy Policy
Already have an account?