ulangan harian kls xii

Bangsa Indonesia dalam proses penegakan HAM tentu saja mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan kata lain, penegakan HAM di Indonesia tidak berorientasi pada pemahaman HAM liberal dan sekuler yang tidak selaras dengan makna sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Upaya negara dalam melakukan perlindungan dan pemajuan HAM dapat ditunjukkan antara lain:

dari pernyataan dibawah ini yang manakah yang termasuk Upaya negara dalam melakukan perlindungan dan pemajuan HAM

• Membentuk peraturan perundang-undangan sebagai proteksi warga negara dari pelanggaran HAM

• Memproses hukum secara tegas dan adil terhadap pelaku pelanggaran HAM

• Memastikan warga negara mendapatkan hak dipilih dan memilih dalam pemilu

• Melakukan observasi warga terhadap penyelenggara HAM

Keluarga merupakan salah satu pangkal kesejahteraan dan kekuatan bangsa. Apabila keluarga sudah sejahtera, maka masyarakat akan sejahtera dan negara akan kuat sentosa. Keluarga yang baik akan melahirkan pribadi-pribadi yang baik pula, karena keluarga merupakan dasar menanamkan pendidikan karakter, disiplin terhadap peraturan-peraturan dalam membina keluarga yang cukup luas dan sempurna. Pelaksanaan hak asasi manusia di lingkungan keluarga dapat dilakukan dalam bentuk sebagai berikut …Pilihlah lebih dari satu jawaban yang benar

• Melaksanakan ibadah bersama anggota keluarga jika ada kesempatan

• Berbicara dengan kata-kata yang baik dan sopan sebagai upaya untuk menghormati ibu, bapak, dan saudara yang lebih tua.

• Menjaga nama baik orang tua dan keluarga.

• Memperlakukan pembantu rumah tangga dalam arti menempatkan mereka sesuai dengan jaminan hak-hak asasi yang seharusnya mereka terima

Bangsa Indonesia dalam proses penegakan HAM tentu saja mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan kata lain, penegakan HAM di Indonesia tidak berorientasi pada pemahaman HAM liberal dan sekuler yang tidak selaras dengan makna sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Upaya negara dalam melakukan perlindungan dan pemajuan HAM dapat ditunjukkan antara lain:

dari pernyataan dibawah ini yang manakah yang termasuk Upaya negara dalam melakukan perlindungan dan pemajuan HAM

• Membentuk peraturan perundang-undangan sebagai proteksi warga negara dari pelanggaran HAM

• Memproses hukum secara tegas dan adil terhadap pelaku pelanggaran HAM

• Memastikan warga negara mendapatkan hak dipilih dan memilih dalam pemilu

• Melakukan observasi warga terhadap penyelenggara HAM

Perhatikan kasus pelanggaran HAM di bawah ini Kasus tewasnya enam laskar Front Pembela Islam (FPI) di Karawang Jawa Barat, 7 Desember 2020, menjadi satu kasus yang menarik perhatian publik. Penembakan ini terjadi dalam proses penyelidikan kasus pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh petinggi FPI, M Rizieq Shihab. Penyelidikan dengan pembuntutan ini berujung pada aksi saling serang Dari penyelidikan yang dilakukan, Komnas HAM menyimpulkan tewasnya empat dari enam orang tersebut merupakan pelanggaran HAM. Hal ini dikarenakan keempatnya ditembak mati di dalam mobil petugas kepolisian saat dalam perjalanan menuju Polda Metro Jaya. Kasus kekerasan aparat negara lain yang menonjol adalah penembakan oleh Satuan Tugas Tinombala terhadap tiga warga sipil di Poso, Sulawesi Tengah. Dua di antaranya adalah petani yang sedang berada di kebun mereka, dan seorang lagi adalah warga sipil yang awalnya diduga teroris, Pernyataan berikut yang sesuai dengan kasus pelanggaran HAM  yang terdapat pada kasus diatas  adalah …..

• Menjatuhkan sanksi dan hukuman bagi para pelanggaran HAM

• Tewasnya enam laskar Front Pembela Islam (FPI) di Karawang Jawa Barat

• penembakan oleh Satuan Tugas Tinombala terhadap tiga warga sipil di Poso, Sulawesi Tengah

• mencegah terjadinya pelanggaran HAM dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan publik

• penegakan supremasi hukum dan demokrasi

Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakkan hukum. Negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyamanan dan penyimpangan hukum lainnya. Selain itu, Negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa seluruh warga negaranya untuk melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan, karena dapat… .

• Memperkokoh kedudukan Indonesia sebagai negara demokratis

• Memperkuat wibawa pemerintah di hadapan rakyat Indonesia

• Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia

• Mewujudkan perdamaian dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Hak asasi bersifat universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang maka hak warga negara melekat pada kewarganegaraan seseorang. Namun demikian, semua hak asasi manusia merupakan hak warga negara. Tetapi tidak semua hak warga negara adalah hak asasi. Sedangkan kewajiban warga negara pada dasarnya diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan, memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Artinya seseorang mendapatkan hak karena kewajibannya dipenuhi. Dari kewajiban itulah muncul hak dan begitupun sebaliknya. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Di bawah ini yang menunjukkan contoh hubungan kausalitas sebagai seorang pelajar  adalah …

• seorang mendapatkan upah, setelah dia melaksanakan pekerjaannya

• seorang mendapatkan upah, sebelum dia melaksanakan pekerjaannya

• seorang mendapatkan nilai, setelah dia mengikuti ujian nasional

• seorang mendapatkan nilai, sebelum dia mengikuti ujian nasional.

Sesuai dengan salah satu tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa pasal 31 ayat (1) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Selanjutnya dalam pasal 31 ayat (2) ditegaskan bahwa “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Pasal ini merupakan penegasan atas kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang. Sedangkan bagi kita warga negara sikap yang seharusnya dilakukan  adalah ......jawaban benar lebih dari satu

• Tetap bersekolah meskipun tidak gratis

• memilih sekolah yang benar-benar gratis

• tekun mengikuti pendidikan sesuai pilihan kita

• tekun belajar meski tidak pernah sekolah karena tak ada sekolah yang benar-benar gratis

Perhatikan wacana berikut ini!Buku-buku teks pelajaran yang dialihkan dalam huruf  Braille yang bisa diakses para penyandang tunanetra masih minim jika dibanding dengan buku teks pelajaran biasa. Adapun ketersediaan buku-buku bacaan dalam huruf Braille di pasaran baru berkisar ribuan judul. Tantangan menerjemahkan buku pelajaran dengan huruf Braille Terdapat pada simbol-simbol khusus seperti pada pelajaran matematika, fisika dan kimia.Makna yang terkandung dalam wacana tersebut adalah ….

• setiap orang berhak mendapat pendidikan.

• setiap orang berhak mendapat informasi dan pengetahuan.

• pemerintah harus lebih memperhatikan kebutuhan para penyandang tunanetra

• menerjemahkan simbol-simbol fisika dalam huruf Braille memerlukan waktu lama

Bacalah kasus berikut !Di suatu desa terpencil yang  kehidupannya warganya  bertani dan nelayan,  pada umumnya kurang pendidikan dan  kurang peduli terhadap  hak dan kewajibannya  sebagai warga negara , sering terjadi pelanggaran hak warga negara dibidang politik seperti intimidasi, manipulasi data pemilih, politik uang,  dan diskriminasi  dalam  Pemilu oleh Tim sukses dari calon kepala Daerah.

Dari kasus di atas hak warga negara bidang politik yang benar adalah

• mempengaruhi orang lain agar sesuai dengan keinginannya.

• mendapatkan perlakuan yang adil

• mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak

• mendapatkan perlindungan hukum

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pajak Fuad Rahmany mengatakan bahwa kesadaran warga Indonesia untuk membayar pajak hingga saat ini masih rendah. Hal itu terlihat dari masih minimnya jumlah wajib pajak, baik pribadi maupun perusahaan, yang membayar pajak. "Seharusnya ada enam juta perusahaan yang bayar pajak. Sekarang baru 520 ribu yang bayar. Sementara wajib pajak pribadi baru 30 persen yang bayar pajak," kata Fuad saat membuka acara seminar yang diadakan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin, 23 September 2013.Rendahnya kesadaran membayar pajak merupakan salah satu bentuk pengingkaran kewajiban warga negara yang bertentangan dengan Pancasila terutama nilai ….

• ketuhanan dan kemanusiaan

• kemanusiaan dan keadilan

• persatuan dan keadilan

• ketuhanan dan kerakyatan