Literasi Bahasa Indo

Perekonomian global turut terkena dampak buruk pandemi Covid-

19. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sepanjang 2020 terkontraksi 6%. Namun, bisa terkontraksi 7,6% bila virus corona merebak lagi sebelum akhir tahun. OECD pun memprediksi ekonomi global belum bisa pulih seperti kondisi sebelum pandemi hingga dua tahun ke depan. Meski begitu, Sekretaris Jenderal OECD Ángel Gurría mengatakan pemerintah bisa melakukan tiga langkah untuk menyelamatkan perekonomian negaranya masing-masing. Pertama, tidak menarik bantuan terlalu cepat. Kedua, mendiversifikasi rantai pasokan. Ketiga, memprioritaskan sistem kesehatan. Pertanyaannya, sudahkah pemerintah Indonesia melakukan ketiganya?

Tak seperti saran pertama OECD, pemerintah Indonesia sudah memangkas alokasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi Rp 356,5 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Angka tersebut lebih rendah 48,7% dibandingkan tahun ini, yakni Rp 695,2 triliun. Padahal, menurut OECD, kesalahan banyak negara ketika krisis ekonomi 2008 adalah menarik stimulus atau pemberian bantuan terlalu cepat. Akibatnya dunia mengalami dua kali penurunan ekonomi setelah krisis. Pemangkasan dana PEN berakibat pengurangan alokasi program perlindungan sosial dan dukungan bagi dunia usaha yang termasuk di dalamnya. Hal ini karena pemerintah menilai ekonomi akan semakin bergerak pada tahun depan.

Sumber:katadata.co.id

Berdasarkan pemahaman kamu terhadap bacaan tersebut. Manakah pernyataan yang tepat?

• A.  OECD memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sepanjang 2020 terkontraksi 5%

• B.  pemerintah Indonesia sudah memangkas alokasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi Rp346,5 triliun

• C.  APBN Indonesia tahun ini adalah sebesar Rp 695,2 miliar

• D.  Pemerintah Indonesia memangkas alokasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 48,7%

• E. Pemerintah Indonesia menaikan alokasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 48,7%

Perekonomian global turut terkena dampak buruk pandemi Covid-19. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sepanjang 2020 terkontraksi 6%. Namun, bisa terkontraksi 7,6% bila virus corona merebak lagi sebelum akhir tahun. OECD pun memprediksi ekonomi global belum bisa pulih seperti kondisi sebelum pandemi hingga dua tahun ke depan. Meski begitu, Sekretaris Jenderal OECD Ángel Gurría mengatakan pemerintah bisa melakukan tiga langkah untuk menyelamatkan perekonomian negaranya masing-masing. Pertama, tidak menarik bantuan terlalu cepat. Kedua, mendiversifikasi rantai pasokan. Ketiga, memprioritaskan sistem kesehatan. Pertanyaannya, sudahkah pemerintah Indonesia melakukan ketiganya?

Tak seperti saran pertama OECD, pemerintah Indonesia sudah memangkas alokasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi Rp 356,5 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Angka tersebut lebih rendah 48,7% dibandingkan tahun ini, yakni Rp 695,2 triliun. Padahal, menurut OECD, kesalahan banyak negara ketika krisis ekonomi 2008 adalah menarik stimulus atau pemberian bantuan terlalu cepat. Akibatnya dunia mengalami dua kali penurunan ekonomi setelah krisis.

Pemangkasan dana PEN berakibat pengurangan alokasi program perlindungan sosial dan dukungan bagi dunia usaha yang termasuk di dalamnya. Hal ini karena pemerintah menilai ekonomi akan semakin bergerak pada tahun depan.

Sumber: katadata.co.id

 

 

Berdasarkan teks tersebut, berapa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia tahun ini?

• Rp356,5 triliun

• Rp695,2 triliun

• Rp694,2 triliun

• Rp357,5 triliun

• Rp594,2 triliun

Perekonomian global turut terkena dampak buruk pandemi Covid-19. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sepanjang 2020 terkontraksi 6%. Namun, bisa terkontraksi 7,6% bila virus corona merebak lagi sebelum akhir tahun. OECD pun memprediksi ekonomi global belum bisa pulih seperti kondisi sebelum pandemi hingga dua tahun ke depan. Meski begitu, Sekretaris Jenderal OECD Ángel Gurría mengatakan pemerintah bisa melakukan tiga langkah untuk menyelamatkan perekonomian negaranya masing-masing. Pertama, tidak menarik bantuan terlalu cepat. Kedua, mendiversifikasi rantai pasokan. Ketiga, memprioritaskan sistem kesehatan. Pertanyaannya, sudahkah pemerintah Indonesia melakukan ketiganya?

Tak seperti saran pertama OECD, pemerintah Indonesia sudah memangkas alokasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi Rp 356,5 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Angka tersebut lebih rendah 48,7% dibandingkan tahun ini, yakni Rp 695,2 triliun. Padahal, menurut OECD, kesalahan banyak negara ketika krisis ekonomi 2008 adalah menarik stimulus atau pemberian bantuan terlalu cepat. Akibatnya dunia mengalami dua kali penurunan ekonomi setelah krisis.

Pemangkasan dana PEN berakibat pengurangan alokasi program perlindungan sosial dan dukungan bagi dunia usaha yang termasuk di dalamnya. Hal ini karena pemerintah menilai ekonomi akan semakin bergerak pada tahun depan.

 Sumber: katadata.co.id

 

Jika alokasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dipangkas, maka alokasi dana untuk program perlindungan sosial dan dukungan bagi dunia usaha berkurang.

 

Alokasi dana untuk program perlindungan sosial dan dukungan bagi dunia usaha bertambah.

Kesimpulan yang tepat untuk pernyataan tersebut adalah ...

• Alokasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tidak dipangkas

• Alokasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bertambah

• Alokasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dikurangi

• Alokasi dana untuk program perlindungan sosial dan dukungan bagi dunia usaha sama saja

• Alokasi dana untuk program perlindungan sosial dan dukungan bagi dunia usaha dihilangkan

Perekonomian global turut terkena dampak buruk pandemi Covid-19. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sepanjang 2020 terkontraksi 6%. Namun, bisa terkontraksi 7,6% bila virus corona merebak lagi sebelum akhir tahun. OECD pun memprediksi ekonomi global belum bisa pulih seperti kondisi sebelum pandemi hingga dua tahun ke depan. Meski begitu, Sekretaris Jenderal OECD Ángel Gurría mengatakan pemerintah bisa melakukan tiga langkah untuk menyelamatkan perekonomian negaranya masing-masing. Pertama, tidak menarik bantuan terlalu cepat. Kedua, mendiversifikasi rantai pasokan. Ketiga, memprioritaskan sistem kesehatan. Pertanyaannya, sudahkah pemerintah Indonesia melakukan ketiganya?

Tak seperti saran pertama OECD, pemerintah Indonesia sudah memangkas alokasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi Rp 356,5 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Angka tersebut lebih rendah 48,7% dibandingkan tahun ini, yakni Rp 695,2 triliun. Padahal, menurut OECD, kesalahan banyak negara ketika krisis ekonomi 2008 adalah menarik stimulus atau pemberian bantuan terlalu cepat. Akibatnya dunia mengalami dua kali penurunan ekonomi setelah krisis.

Pemangkasan dana PEN berakibat pengurangan alokasi program perlindungan sosial dan dukungan bagi dunia usaha yang termasuk di dalamnya. Hal ini karena pemerintah menilai ekonomi akan semakin bergerak pada tahun depan.

Sumber:katadata.co.id

Kesimpulan yang tepat berdasarkan teks tersebut adalah ...

• A.  Negara-negara yang terdampak ekonominya karena pandemi bisa melaksanakan saran yang diberikan oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

• B.  Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memerintahkan seluruh negara yang terdampak pandemi untuk segera melakukan pemulihan ekonomi di atas segalanya.

• C.  Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memproyeksikan tiga langkah pemulihan ekonomi setelah pandemi yang tidak diikuti oleh pemerintah Indonesia.

• D.  Pemerintah indonesia sudah menambah alokasi dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) menjadi Rp.356,5 Triliun dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021

• E. Seluruh negara anggota PBB wajib melaksanakan saran yang diberikan oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) untuk memulihkan ekonomi

Perekonomian global turut terkena dampak buruk pandemi Covid-19. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sepanjang 2020 terkontraksi 6%. Namun, bisa terkontraksi 7,6% bila virus corona merebak lagi sebelum akhir tahun. OECD pun memprediksi ekonomi global belum bisa pulih seperti kondisi sebelum pandemi hingga dua tahun ke depan. Meski begitu, Sekretaris Jenderal OECD Ángel Gurría mengatakan pemerintah bisa melakukan tiga langkah untuk menyelamatkan perekonomian negaranya masing-masing. Pertama, tidak menarik bantuan terlalu cepat. Kedua, mendiversifikasi rantai pasokan. Ketiga, memprioritaskan sistem kesehatan. Pertanyaannya, sudahkah pemerintah Indonesia melakukan ketiganya?

Tak seperti saran pertama OECD, pemerintah Indonesia sudah memangkas alokasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi Rp 356,5 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  (RAPBN)  2021.  Angka  tersebut  lebih  rendah  48,7%

dibandingkantahunini,yakniRp695,2triliun.Padahal,menurutOECD, kesalahan banyak negara ketika krisis ekonomi 2008 adalah menarik stimulus atau pemberian bantuan terlalu cepat. Akibatnya dunia mengalami dua kali penurunan ekonomi setelah krisis. Pemangkasan dana PEN berakibat pengurangan alokasi program perlindungan sosial dan dukungan bagi dunia usaha yang termasuk di dalamnya. Hal ini karena pemerintah menilai ekonomi akan semakin bergerak pada tahun depan.

Sumber: katadata.co.id

 

 

Berdasarkan grafik, jika anggaran pemulihan ekonomi di sektor kesehatan bertambah sebesar 100 triliun rupiah, maka…

• Pemerintah mulai memberi perhatian lebih pada sektor kesehatan

• Sektor kesehatan akan berada di urutan kedua setelah K/L & Pemda dalam anggaran pemulihan ekonomi nasional

• Sektor kesehatan akhirnya bisa bangkit lagi setelah lama terpuruk dan merasa diabaikan oleh pemerintah

• Sektor perlindungan sosial sudah tidak menjadi perhatian utama pemerintah

• Banyak sektor yang terdampak karena kenaikan anggaran untuk sektor kesehatan.

Perekonomian global turut terkena dampak buruk pandemi Covid-19. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sepanjang 2020 terkontraksi 6%. Namun, bisa terkontraksi 7,6% bila virus corona merebak lagi sebelum akhir tahun. OECD pun memprediksi ekonomi global belum bisa pulih seperti kondisi sebelum pandemi hingga dua tahun ke depan. Meski begitu, Sekretaris Jenderal OECD Ángel Gurría mengatakan pemerintah bisa melakukan tiga langkah untuk menyelamatkan perekonomian negaranya masing-masing. Pertama, tidak menarik bantuan terlalu cepat. Kedua, mendiversifikasi rantai pasokan. Ketiga, memprioritaskan sistem kesehatan. Pertanyaannya, sudahkah pemerintah Indonesia melakukan ketiganya?

Tak seperti saran pertama OECD, pemerintah Indonesia sudah

memangkasalokasidanaPemulihanEkonomiNasional(PEN)menjadi Rp356,5triliundalamRancanganAnggaranPendapatandanBelanja Negara (RAPBN) 2021. Angka tersebut lebih rendah 48,7% dibandingkan tahun ini, yakni Rp 695,2 triliun. Padahal, menurut OECD, kesalahan banyak negara ketika krisis ekonomi 2008 adalah menarik stimulus atau pemberian bantuan terlalu cepat. Akibatnya dunia mengalami dua kali penurunan ekonomi setelah krisis. Pemangkasan dana PEN berakibat pengurangan alokasi program perlindungan sosial dan dukungan bagi dunia usaha yang termasuk di dalamnya. Hal ini karena pemerintah menilai ekonomi akan semakin bergerak pada tahun depan.

Sumber: katadata.co.id

 

 

Anggaran pemulihan ekonomi dengan jumlah sebesar Rp110,2 triliun

adalah sektor ….

• UMKM

• Kesehatan

• Insentif Usaha

• Perlindungan Sosial

• Pembiayaan Korporasi

Perekonomian global turut terkena dampak buruk pandemi Covid-19. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sepanjang 2020 terkontraksi 6%. Namun, bisa terkontraksi 7,6% bila virus corona merebak lagi sebelum akhir tahun. OECD pun memprediksi ekonomi global belum bisa pulih seperti kondisi sebelum pandemi hingga dua tahun ke depan. Meski begitu, Sekretaris Jenderal OECD Ángel Gurría mengatakan pemerintah bisa melakukan tiga langkah untuk menyelamatkan perekonomian negaranya masing-masing. Pertama, tidak menarik bantuan terlalu cepat. Kedua, mendiversifikasi rantai pasokan. Ketiga, memprioritaskan sistem kesehatan. Pertanyaannya, sudahkah pemerintah Indonesia melakukan ketiganya?

Tak seperti saran pertama OECD, pemerintah Indonesia sudah memangkas alokasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi Rp 356,5 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Angka tersebut lebih rendah 48,7%

dibandingkantahunini,yakniRp695,2triliun.Padahal,menurut OECD, kesalahan banyak negara ketika krisis ekonomi 2008 adalah menarik stimulus atau pemberian bantuan terlalu cepat. Akibatnya dunia mengalami dua kali penurunan ekonomi setelah krisis.

Pemangkasan dana PEN berakibat pengurangan alokasi program perlindungan sosial dan dukungan bagi dunia usaha yang termasuk di dalamnya. Hal ini karena pemerintah menilai ekonomi akan semakin bergerak pada tahun depan.

Sumber: katadata.co.id

 

 

Berdasarkan grafik, berapa selisih antara sektor UMKM dan Insentif

Usaha yang didanai oleh pemerintah…

• Rp28,3 triliun

• Rp30,4 triliun

• Rp26,5 triliun

• Rp29,4 triliun

• Rp28,4 triliun

Sepanjang 2015-2019, pemerintah telah mendanai lebih dari 100 proyek infrastruktur. Proyek yang didanai investasi pemerintah itu bernilai Rp 658,87 triliun. Dari keseluruhan proyek tersebut, pembangunan jalan mendominasi hingga 56 proyek. Proyek tersebut menghasilkan ± 2.971 kilometer. Nilai proyeknya mencapai Rp 465,4 triliun. Selain pembangunan jalan, terdapat 15 proyek di sektor kesehatan. Dalam rentang 2005-2019, pemerintah berhasil membangun 14 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan sebuah Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (RSPTN). Pemerintah menggelontorkan Rp 3,19 triliun untuk pengerjaan proyek kesehatan. Proyek infrastruktur pemerintah berkontribusi terhadap terbukanya lapangan kerja. Sumbangan tiap sektor berbeda-beda, mulai ribuan hingga puluhan juta orang.

Sumber: databoks.katadata.co.id

 

 

Berdasarkanpemahamankamuterhadapbacaantersebut.Manakah pernyataan yang tidak tepat?

• pemerintah berhasil membangun 15 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan sebuah Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (RSPTN)

• Lebih dari 100 proyek infrastruktur telah pemerintah dana

• Sebanyak Rp3,19 triliun telah pemerintah gelontorkan untuk pengerjaan proyek kesehatan

• Proyek pembangunan jalan menghasilkan ± 2.971 kilometer dengan 56 proyek

• Pemerintah mendanai 15 proyek di sektor kesehatan dan berhasil membangyn 14 RSUD dan RSPTN

Sepanjang 2015-2019, pemerintah telah mendanai lebih dari 100 proyek infrastruktur. Proyek yang didanai investasi pemerintah itu bernilai Rp 658,87 triliun. Dari keseluruhan proyek tersebut, pembangunan jalan mendominasi hingga 56 proyek. Proyek tersebut menghasilkan ± 2.971 kilometer. Nilai proyeknya mencapai Rp 465,4 triliun. Selain pembangunan jalan, terdapat 15 proyek di sektor kesehatan. Dalam rentang 2005-2019, pemerintah berhasil membangun 14 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan sebuah Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (RSPTN). Pemerintah menggelontorkan Rp 3,19 triliun untuk pengerjaan proyek kesehatan. Proyek infrastruktur pemerintah berkontribusi terhadap terbukanya lapangan kerja. Sumbangan tiap sektor berbeda-beda, mulai ribuan hingga puluhan juta orang.

Sumber: databoks.katadata.co.id

Berdasarkan grafik tersebut yang tidak termasuk sembilan sektor yang

didanai investasi pemerintah adalah…

• Pengelolaan Air

• Transportasi

• Stasiun dan Terminal

• Telekomunikasi

• Pelabuhan

Sepanjang 2015-2019, pemerintah telah mendanai lebih dari 100 proyek infrastruktur. Proyek yang didanai investasi pemerintah itu bernilai Rp 658,87 triliun. Dari keseluruhan proyek tersebut, pembangunan jalan mendominasi hingga 56 proyek. Proyek tersebut menghasilkan ± 2.971 kilometer. Nilai proyeknya mencapai Rp 465,4 triliun. Selain pembangunan jalan, terdapat 15 proyek di sektor kesehatan. Dalam rentang 2005-2019, pemerintah berhasil membangun 14 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan sebuah Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (RSPTN). Pemerintah menggelontorkan Rp 3,19 triliun untuk pengerjaan proyek kesehatan. Proyek infrastruktur pemerintah berkontribusi terhadap terbukanya lapangan kerja. Sumbangan tiap sektor berbeda-beda, mulai ribuan hingga puluhan juta orang.

Sumber: databoks.katadata.co.id

 

 

Berdasarkan grafik tersebut, jika 20 proyek sektor transportasi didanai

olehpemerintah,maka…

• Transportasi menjadi perhatian utama pemerintah dalam hal pembangunan infrastruktur

• Proyek pembangunan jalan akan turun menjadi urutan terakhir

• Semua dana investasi akan teralih pada sektor pembangunan bandara

• Sektor kesehatan akan turun menjadi urutan ketiga dalam proyek infrastruktur yang didanai oleh pemerintah

• Semua dana investasi dari pemerintah akan ditarik