Pengelolaan Keuangan Daerah

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah adalah

• Sekretaris Daerah

• Kepala Daerah

• Kepala SKPKD

• PPK SKPD

Tarif Retribusi ditinjau Kembali Paling Lama .... Sekali

• 2,5 Tahun

• 3, Tahun

• 3,5 Tahun

• 4 Tahun

PT. Jarum Asap merupakan perusahaan yang memproduksi rokok baik itu Cerutut, Rokok daun, dan sejenisnya untuk dijual kepada masyarakat. Jika Per Hari nya PT Jarum Asap memproduksi rokok sebanyak 50.000 batang, maka berapa Pajak Rokok Terutang yang harus dibayar oleh PT Jarum Asap jika tarif cukai Per Batang adalah Rp750 Rupiah

•  Rp375.000

•  Rp3.750.000

•  Rp750.000

• Rp7.500.000

RKA SKPD disusun oleh

• Kepala SKPKD

• Kepala SKPD

• Kepala Daerah

• Sekretaris Daerah

Dokumen pertanggungjawaban APBD meliputi item-item berikut kecuali ....

• Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

• Daftar Rekaprtulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir

• Neraca

• Laporan Arus Kas

Jika ingin menampilkan data dalam bentuk grafik, kita dapat menggunakan

• Pivot Chart

• Pivot Table

• Conditional Formatting

• Rows and Colums

Fungsi APBD yang menyatakan bahwa Anggaran daerah harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas

perekonomian merupakan fungsi...

• Fungsi Stabilisasi

• Fungsi Perencanaan

• Fungsi Alokasi

• Fungsi Distribusi

Salah satu wewenang PPKD selaku Bendahara Umum Daerah adalah....

• Menyusun RKA PPKD

• Mengesahkan RKA PPKD

• Menyusun RKA SKPD

• Mengesahkan DPA SKPD

Berikut adalah prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan keuangan daerah, kecuali ....

• Efisien

• Transparan

• Surplus

• Ekonomis

Menurut PP No 12 tahun 2019 Keuangan Daerah meliputi berikut, kecuali ....

• Penerimaan daerah

• Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan rethbusi daerah serta melakukan pinjaman

• Kekayaan daerah kekayaan daerah yang diketola sendiri atau ofeh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan

• Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum