Soal Pretest Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016

1. Apa yang ada ketahui tentang ISO 37001:20161 ?

• a. Standar internasional untuk mengatur, menanggulangi dan membatasi penyuapan
• b. Standar internasional untuk membatasi, mencegah dan menindak penyuapan
• c. Standar internasional untuk melarang, mendeteksi dan menindak penyuapan
• d. Standar internasional untuk mencegah, mendeteksi dan menangani penyuapan

2. Menurut anda siapa yang bertanggung jawab dalam menjalankan Sistem manajemen anti penyuapan adalah ?

• a. Dewan Komisaris, Direksi, dan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan
• b. Dewan Komisaris, Top Manajemen dan Fungsi kepatuhan anti penyuapan serta kepala Unit kerja
• c. Dewan komisaris, Dewan direksi dan Fungsi kepatuhan anti penyuapan
• d. Dewan Manajer, Dewan Direksi dan Fungsi Kepatuhan anti penyuapan

3. Apa harus direncanakan dalam implementasi Sistem Manajemen ?

• a. Melakukan sosialisasi sistem manajemen anti penyuapan
• b. Melakukan uji kelayakan ke mitra kerja dan personil organisasi
• c. Menandatangani pakta integritas anti penyuapan
• d. Semua jawaban benar

4. Jika ada rekanan, supplier atau vendor yang menjanjikan hadiah kepada anda jika proposalnya diterima menjadi rekanan tetap, apakah hal ini termasuk penyuapan ?

• a. Tidak termasuk karena belum diberikan janjinya
• b. Termasuk penyuapan karena ada janji untuk memberikan sesuatu
• c. Termasuk godaan yang harus di hindari
• d. Tidak termasuk penyuapan karena bisa dihindari

5. Dalam menentukan tujuan anti penyuapan harus mempertimbangkan, mana yang paling benar ?

• a. Tujuan dari organisasi untuk mencapai keuntungan yang maksimal dengan menghindari praktek penyuapan
• b. Kebijakan dan komitmen perusahaan terhadap anti penyuapan
• c. Visi dan misi organisasi untuk meningkatkan kesadaran personil akan pentingnya anti penyuapan untuk mencapai tujuan organisasi
• d. Kebutuhan dan harapan stake holder akan pentingnya sistem manajemen anti suap

6. Apakah sosialisasi dan komunikasi dalam penerapan sistem manajemen anti penyuapan baik secara internal maupun eksternal perlu dilakukan ?

• a. Sangat perlu karena penyuapan harus memperkuat dari sisi internal dan eksternal
• b. Perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya penyuapan dari internal dan eksternal
• c. Tidak perlu karena penyuapan cukup penguatan dari pihak eksternal saja
• d. Tidak perlu karena penyuapan cukup kepedulian dari pihak internal saja

7. Apa tugas dan tanggung jawab fungsi kepatuhan anti penyuapan di suatu organisasi

• a. Mengawasi rancangan dan penerapan SMAP, serta memastikan sesuai dengan standar
• b. Menyediakan petunjuk dan panduan untuk personil atas sistem manajemen anti penyuapan dan isu terkait penyuapan
• c. Melaporkan kinerja SMAP kepada dewan pengarah dan manajemen puncak dan fungsi kepatuhan lainnya.
• d. Semua jawaban di atas benar

8. Aktivitas yang paling resiko terhadap penyuapan di semua organisasi adalah pada aktivitas keuangan, hal ini perlu adanya pengendalian keuangan yang meliputi, kecuali ?

• a. Penerapan tingkat berjenjang sesuai dengan kewenangan untuk persetujuan pembayaran, dan memisahkan tugas antara yang mengajukan, memverifikasi dan menyetujui pembayaran
• b. Membatasi pembayaran tunai dan menerapkan pengendalian pembayaran tunai yang efektif,
• c. Membolehkan kategori rekening pribadi yang jelas dan akurat untuk pembayaran operasional perusahaan
• d. Membutuhkan setidaknya dua tanda tangan pada persetujuan pembayaran dengan menambahkan dokumen pendukung yang sesuai.

9. Bila ada mitra kerja yang berpotensi terhadap penyuapan sedangkan saat ini sudah melakukan kontrak kerja dengan mitra tersebut, apa yang harus dilakukan ?

• a. Meminta rekan menerapkan pengendalian anti penyuapan yang terkait dengan transaksi, proyek atau aktivitas yang relevan lainnya
• b. Memperhitungkan faktor ini kedalam penilaian resiko penyuapan yang dimiliki rekan bisnis
• c. Melakukan uji kelayakan rekan bisnis, dengan mencoba memverifikasi pengendalian anti penyuapan dari rekan bisnis yang ada.
• d. Semua jawaban adalah benar.

10. Pedoman Pengendalian Gratifikasi sesuai dengan regulasi

• a. Peraturan Menteri PUPR No. 04/IN/M/2022
• b. Peraturan KPK No. 02 Tahun 2018
• c. Prepres No. 54 Tahun 2018
• d. Peraturan KPK No. 12 Tahun 2019