TWK BUMN : Review Pilar Negara & Integritas - 24 April 2024

Akhir dari UUDS Tahun 1950 adalah dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Hal yang mendasari keluarnya Dekrit Presiden 1959 adalah ….

• A. Ketidakjelasan arah sistem pemerintahan yang dijalankan pada masa itu.

• B. Kegagalan Badan Konstituante dalam menetapkan undang-undang dasar baru yang menggantikan UUDS Tahun 1950.

• C. Sistem parlementer yang tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia.

• D. Tidak jalannya program-program pemerintahan karena besarnya partisipasi rakyat ketika itu.

• E. Keinginan Soekarno untuk mengambil alih pemerintahan secara penuh di bawah kendalinya.

Bhinneka tunggal ika sebagai semboyan negara Indonesia yang berarti “Berbeda-Beda Tetapi Tetap Satu” harus diterapkan oleh seluruh rakyat Indonesia untuk dapat mencapai cita-cita negara Indonesia yakni ….

• A. Mewujudkan sebuah kebebasan sebagai sebuah bangsa yang merdeka.

• B. Mampu memiliki kewenangan penuh untuk mengatur seluruh wilayah Indonesia tanpa adanya intervensi asing.

• C. Mampu menyatukan berbagai elemen masyarakat yang memiliki karakteristiknya masingmasing.

• D. Memiliki keleluasaan dalam menjalin hubungan dengan bangsa/negara lain.

• E. Seluruh lapisan masyarakat mampu menikmati kehidupan yang merata dan menyejahterakan.

Apabila salah satu tetangga Anda yang sedang merayakan hari besar keagamaan mereka dan mengundang Anda untuk ikut merayakannya. Bagaimana sikap yang akan Anda tunjukkan ketika menerima undangan tersebut?

• A. Mengabaikan undangan tersebut karena Anda berbeda agama.

• B. Menerima undangan tersebut dengan senang hati dan menghadiri acara tersebut untuk menghormati tetangga Anda.

• C. Menerima undangan tersebut meskipun tidak yakin akan menghadirinya atau tidak.

• D. Datang ke acara tersebut hanya untuk menunjukkan kesopanan, tetapi tidak benar-benar mengikuti perayaannnya.

• E. Menolak undangan tersebut karena Anda berbeda agama dengannya.

Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945 berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Salah satu implementasi dari ayat tersebut adalah ….

• A. penghapusan diskriminasi dalam penegakan hukum

• B. penyelenggaraan kampanye antikorupsi secara massal

• C. pemberian perlindungan hukum kepada korban kekerasan domestik

• D. peningkatan transparansi dalam proses peradilan

• E. pembentukan lembaga pengawas independen untuk mengawasi kebijakan pemerintah

Indonesia sebagai negara multikultural tak dapat dipungkiri bahwa seringkali terjadi perselisihan di tengah-tengah masyarakat yang berujung pada timbulnya konflik. Sebagai contohnya konflik yang dilatarbelakangi oleh budaya dan agama adalah konflik yang terjadi di Maluku pada tahun 1999 hingga awal 2000-an. Untuk meminimalisir agar tidak timbul konflik seperti yang terjadi di Maluku yang dilatar belakangi budaya atau agama maka perlu untuk ….

• A. Mencari cara-cara untuk mencari kesamaan dan menyembunyikan perbedaan.

• B. Mengabaikan perbedaan tersebut dan menghindari konfrontasi.

• C. Berbicara terbuka dan saling mendengarkan untuk mencari pemahaman bersama.

• D. Memaksakan pandangan Anda kepada mereka agar mereka setuju dengan Anda.

• E. Menghindari interaksi dengan teman atau rekan kerja yang berbeda latar belakang budaya.

Suasana menjelang pemilu selalu penuh semangat demokrasi. Masyarakat aktif terlibat dalam kampanye politik, menyuarakan pendapat mereka, dan memilih calon yang dianggap mampu mewakili aspirasi mereka. Pemilu menjadi wahana ekspresi kebebasan berpendapat dan hak untuk memilih pemimpin yang diinginkan oleh masyarakat. Namun, suasana demokrasi ini seringkali dihadapkan pada sejumlah persoalan serius seperti politik uang, banyaknya berita hoax, persaingan politik yang memicu polarisasi dalam masyarakat, dll. Berikut ini upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk mencegah agar persoalan tersebut tidak terjadi yakni ….

• A. Aktif sebagai kader partai politik untuk mengkampanyekan politik yang bersih.

• B. Berpartisipasi dalam keanggotaan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

• C. Siap siaga menjadi saksi pelanggaran hukum atau kecurangan pemilu.

• D. Kritis dan memiliki pemikiran terbuka terhadap setiap visi-misi yang diutarakan oleh para calon legislatif.

• E. Meningkatkan partisipasi aktif dalam pemilu dengan tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan.

Lima sila dalam Pancasila memperkuat landasan filosofi untuk menyatukan bangsa Indonesia, mendorong toleransi antaragama, menghormati kemanusiaan, menjaga persatuan dalam keberagaman suku, budaya, dan Bahasa, serta memperjuangkan kerakyatan dan keadilan social. Meskipun Indonesia kaya akan keberagaman, implementas nilai-nilai Pancasila tidak selalu berjalan mulus, menghadapi tantangan seperti konflik horizontal, ketimpangan social, dan kurangnya kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai Pancasila. Sikap yang perlu dilakukan oleh seorang warga negara agar hal tersebut tidak terjadi yakni ….

• A. Menguatkan pandangan melalui pembelajaran PPKn di sekolah.

• B. Mengikuti program pelatihan wawasan kebangsaan yang diselenggarakan pemerintah.

• C. Memahami pentingnya keberagaman dalam masyarakat multikultural.

• D. Mengembangkan rasa tepa slira dan saling menghargai satu sama lain.

• E. Merelakan setiap pendapat yang berbeda dari yang lainnya.

Ideologi kekerasan dinilai bertentangan dengan peradaban umat manusia di dunia dan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ideologi kekerasan ini jelas tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Sehingga kita sebagai bagian dari masyarakat Indonesia terutama generasi muda harus mampu memerangi segala pengaruh dari ideologi kekerasan tersebut. Berikut ini langkah generasi muda untuk mencegah agar tidak mendapat pengaruh dari ideologi kekerasan tersebut adalah ….

• A. Meminimalisir segala pergaulan baru.

• B. Meningkatkan iman dan ilmu.

• C. Mematuhi setiap aturan hukum.

• D. Menyadari pentingnya makna berkebangsaan.

• E. Mempelajari Pancasila sebagai ideologi secara menyeluruh.

Pemerintah Indonesia, sebagai lembaga yang dibentuk untuk melindungi dan melayani kepentingan rakyat, beroperasi dalam kerangka negara demokrasi berdasarkan asas negara Pancasila. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan menyeluruh di seluruh wilayah negara, termasuk pulau-pulau terluar. Pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan perlindungan lingkungan adalah fokus utama. Pemerintah berusaha mengurangi kesenjangan antarwilayah dan meningkatkan kualitas hidup rakyat. Berikut ini yang bukan merupakan langkah pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut adalah ….

• A. Melaksanakan pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah tertinggal di Indonesia.

• B. Menambah alokasi dana ke daerah untuk meningkatkan pembangunan rakyat di daerah.

• C. Mengembangkan sector pariwisata di sejumlah daerah terpencil Indonesia.

• D. Memberikan insentif kepada setiap investor yang menanamkan modalnya di Indonesia.

• E. Memberikan subsidi terhadap sejumlah kebutuhan pokok masyarakat.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot Kombes Rishian Krisna Budhiaswanto dari jabatannya sebagai Kapolresta Kupang. Rishian dicopot terkait kasus penyalahgunaan kekuasaannya dengan pemotongan dana Operasi Mantap Brata. Perbuatan Rishian ini tentu bertentangan dengan nilai Pancasila. Berikut ini perilaku yang sama-sama melanggar nilai Pancasila seperti dalam konteks tersebut adalah ….

• A. Meski seringkali dilanda banjir, namun warga sekitar kali Angke masih saja sering membuang sampah di kali tersebut.

• B. Masih adanya diskriminasi agama di sebuah negara yang menjamin kebebasan beragaman.

• C. Anak muda saat ini dikatakan jauh dari perilaku sopan santun, bahkan setiap kali dinasehati selalu melawan.

• D. Indonesia masih belum bisa terlepas dari adanya perselisihan antar kelompok yang berakibat timbulnya konflik antar suku.

• E. Terdakwa kasus alih fungsi lahan dan TPPU keluar ruang sidang dalam kondisi mengamuk setelah dibacakan putusan oleh hakim.