Soal PTKDN

Pengaturan mengenai penempatan tenaga kerja di dalam negeri diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor ...

• 39 tahun 2016

• 38 tahun 2016

• 8 tahun 2020

• 8 tahun 2021

Jangka waktu pengecualian pengesahan RPTKA untuk TKA pada perusahaan rintisan (start up) dan vokasi diberikan paling lama ..., jika lebih dari itu maka pemberi kerja TKA wajib memiliki pengesahan RPTKA.

• 1 bulan

• 3 bulan

• 6 bulan

• 1 tahun

Bursa Kerja Khusus dilarang ...

• Menempatkan tenaga kerja di luar alumninya

• Menempatkan tenaga kerja lebih dari satu kabupaten/kota

• Menempatkan tenaga kerja lebih dari satu provinsi

• Menyelenggarakan job fair

Pelatihan kerja dapat diselenggarakan dengan sistem pemagangan, dengan jumlah peserta pemagangan paling banyak ...

• 10% dari jumlah karyawan

• 20% dari jumlah karyawan

• 30% dari jumlah karyawan

• 40% dari jumlah karyawan

Berikut ini merupakan kewajiban setiap pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA, kecuali ...

• Memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk

• Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja pendamping sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA

• Mengikutsertakan dalam program Jaminan Sosial Nasional bagi TKA yang bekerja kurang dari 6 bulan

• Menunjuk Tenaga Kerja Pendamping dalam rangka alih teknologi dan keahlian TKA

Berikut ini merupakan pelanggaran dengan sanksi pencabutan pengesahan RPTKA yaitu ...

• Tidak memfasilitasi pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia kepada TKA yang dipekerjakannya.

• Tidak melaporkan pelaksanaan penggunaan TKA setiap 1 tahun.

• Mempekerjakan TKA pada jabatan yang mengurusi personalia.

• Tidak menunjuk tenaga kerja pendamping bagi TKA.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, perusahaan swasta wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit … dari jumlah pekerja di perusahaan tersebut.

• 1%

• 2%

• 3%

• 4%

Berikut ini yang bukan merupakan hak peserta pemagangan yaitu ...

• Memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti pemagangan

• Memperoleh uang saku (biaya transport, uang makan, dan insentif peserta magang)

• Diikutsertakan dalam program jaminan sosial

• Memperoleh fasilitas tempat tinggal/menginap selama mengikuti pemagangan

Pemberi kerja TKA yang melanggar ketentuan tidak memiliki pengesahan RPTKA dapat dikenakan sanksi berupa ...

• Sanksi pidana

• Denda

• Penghentian sementara proses permohonan pengesahan RPTKA

• Pencabutan pengesahan RPTKA

Pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia tidak berlaku bagi TKA berikut, kecuali ...

• Jabatan direksi dan komisaris

• Jabatan pembina, pengurus, dan pengawas Yayasan

• Jabatan manajer

• TKA yang dipekerjakan untuk pekerjaan yang bersifat sementara