PJJ Quiz

Supaya negara tidak dikuasai satu orang, maka dibuatlah prinsip trias politika. Yang membagi negara menjadi lembaga....

• Eksekutif

• Legislatif

• Yudikatif

• Eksklusif

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemegang kekuasaan eksekutif Indonesia yaitu....

• Presiden

• Dewan Perwakilan Rakyat

• Mahkamah Agung

• Polisi Republik Indonesia

Lembaga negara yang bertugas membuat peraturan negara yaitu MPR yang teridiri dari....

• DPRD dan DPDD

• MA dan MK

• DPR Dan DPD

• MPR dan DPRD

Kekuasaan Yudikatif adalah kekuasaan kehakiman yang teridiri dari ....

• Mahkamah Ageng

• Mahkamah Konstititi

• Tentara Negara Indonesia

• Komisi Yudisial

Pemisahan kekuasaan akan menciptakan terjadinya checks and balances, memungkinkan masing-masing lembaga negara untuk saling mengawasi dan mengimbangi kekuasaan lembaga lainnya.

• Benar

• Salah

Dibawah ini yang bukan merupakan ciri dari Sistem Pemerintahan Presidensial yaitu....

• Penyelenggaraan negara berada di tangan presiden

• Kabinet atau dewan menteri dibentuk oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.

• Presiden tidak dipilih oleh parlemen (legislatif)

• Presiden diberhentikan oleh parlemen (legislatif) atas kehendak kelompoknya

Sistem Pemerintahan yang pernah diterapkan di Indonesia sejak merdeka, kecuali....

• Presidensial

• Komunis

• Parlementer Liberal

• Sistem Parlementer Semu

Dekrit Presiden yang dikeluarkan Presiden Pertama Ir. Soekarno terjadi pada tanggal....

• 5 JULI 1959

• 15 JULI 1959

• 5 JULI 1969

• 5 JULI 1979

Dibawah ini yang tidak sesuai yaitu...

• Pemerintah Daerah Provinsi dipimpin oleh Gubernur (sebagai pemimpin eksekutif) dan DPRD Provinsi (sebagai pengelola legislatif)

• Pemerintah Daerah Kabupaten yaitu Bupati (sebagai pemimpin eksekutif) dan DPRD Kabupaten (sebagai pengelola Legislatif)

• Pemerintah Daerah Kota yaitu Walikota (sebagai pemimpin eksekutif) dan DPRD Kota (sebagai pengelola Legislatif)

• Negara dipimpin oleh Presiden (sebagai pemimpin eksekutif) dan DPRD (sebagai pengelola legislatif)

Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan absolut meliputi ....

• politik luar negeri

• pertahanan, keamanan

• Yustisi

• Pendidikan