Latihan Soal KPU 1 By Ali Said

Pada pelaksanaan Pilkada 2024, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPS dalam wilayah kerja PPK,wajib ditandatangani oleh :

• Seluruh petugas PPS dan PPK
• Ketua PPS dan Ketua PPK
• Ketua PPK dan seluruh anggota dan saksi calon yang hadir dan bersedia tanda tangan
• Paling sedikit 4 (empat) orang anggota PPK dan calon yang hadir dan bersedia tanda tangan
• Paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK serta saksi calon yang hadir yang bersedia tanda tangan

2.   KPU Kabupaten Kota menetapkan pleno untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam waktu paling lama :

• Kurang dari 24 jam
• 1 hari
• 2 hari
• 3 hari
• 4 hari

Pada pelaksanaan Pilkada 2024, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPS dalam wilayah kerja PPK,wajib ditandatangani oleh :

• Seluruh petugas PPS dan PPK
• Ketua PPS dan Ketua PPK
• Ketua PPK dan seluruh anggota dan saksi calon yang hadir dan bersedia tanda tangan
• Paling sedikit 4 (empat) orang anggota PPK dan calon yang hadir dan bersedia tanda tangan
• Paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK serta saksi calon yang hadir yang bersedia tanda tangan

KPU Kabupaten Kota menetapkan pleno untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam waktu paling lama :

• Kurang dari 24 jam
• 1 hari
• 2 hari
• 3 hari
• 4 hari

KPU Kabupaten Kota melakukan pengawasan internal terhadap anggota PPK, PPS dan KPPS, pengawasan internal tersebut dilakukan terhadap dugaan?

• Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah janji, dan atau pakta integritas
• Kode Etik, Kode Perilaku, sikap dan atau integritas
• Kode Sikap, Tugas, Wewenang dan atau Tata Kerja
• Tata Kerja, Standar Operasional dan atau Administrasi
• Semua benar

Sesuai Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal Pemilihan Kepala Daerah, penetapan pasangan calon dilaksanakan pada :

• 20/09/2024
• 21/09/2024
• 22/09/2024
• 23/09/2024
• 24/09/2024

Dalam menjalankan tugasnya, Ketua KPU Republik Indonesia, Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten Kota bertanggungjawab kepada :

• Rapat Rutin
• Rapat Pleno
• KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)
• Eksekutif, dalam hal ini Presiden, Gubernur dan Bupati Walikota
• Legislatif, dalam hal ini DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota

Sesuai peraturan perundangan PPK berkewajiban kecuali,

• Membantu KPU Kabupaten Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan
• Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan
• Memutuskan dan melaporkan hasil pengawasan Pemilihan di tingkat kecamatan kepada pemerintah daerah
• Membantu KPU Kabupaten Kota dalam melakukan pemuktahiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap
• Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Dalam melakukan pemuktahiran data pemilih, KPU Kabupaten Kota dalam hal ini dibantu oleh :

• Pantarlih
• Pantarlih dan PPS
• Pantarlih, PPS, dan PPK
• Pantarlih, KPPS, PPS, dan PPK
• Pantarlih, KPPS, PPS, PPK dan Pengawas Pemilih

Fokus pengawasan dalam pelaksanaan tahapan pendaftaran pemilih yang paling tepat adalah :

• Akurasi data penduduk
• Pelibatan RT
• Akurasi data pemilih
• Pelibatan RW
• Pelibatan tokoh masyarakat