Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu yang tidak selalu terkait langsung dengan tahapan adalah

Pengawasan penyusunan daftar pemilih

Dibawah ini yang merupakan kewenangan KPU kabupaten kota dalam penyelenggaraan pemilu adalah :

Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya

Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggara oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilyah kerjanya

Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu kabupaten kota

Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten kota

Lembaga pemantau Pilkada 2024 mempunyai hak sebagai berikut ini, kecuali :

Mengamati dan mengumpulkan informasi hanya pada saat jalannya proses pada saat rekapitulasi suara

Mendapatkan akses informasi dari KPU dan KPU Kabupaten Kota

Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan

Mendapatkan akses di wilayah Pemilihan

Laporan sumbangan dan pengeluaran dana kampanye diserahkan oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota :

Satu hari sebelum masa kampanye dimulai dan satu hari sesudah masa kampanye berakhir

Satu hari sebelum masa kampanye dimulai dan satu hari sebelum masa kampanye berakhir

Tiga hari sebelum masa kampanye dimulai dan tiga hari sebelum masa kampanye berakhir

Tiga hari sebelum masa kampanye dimulai dan tiga hari sesudah masa kampanye berakhir

Tiga hari setelah kampanye berakhir

Berapa jumlah surat suara disetiap TPS pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota :

Sejumlah daftar pemilih tetap ditambah dengan 2,5% dari jumlah pemilih tetap sebagai Cadangan

Sejumlah daftar pemilih disetiap RT RW

Sejumlah surat suara pada pemilu sebelumnya

Sejumlah daftar pemilih tetap ditambah dengan 2% dari jumlah pemilih tetap sebagai Cadangan

Pada pelaksanaan Pilkada 2024, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPS dalam wilayah kerja PPK,wajib ditandatangani oleh :

Paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK serta saksi calon yang hadir yang bersedia tanda tangan

Ketua PPK dan seluruh anggota dan saksi calon yang hadir dan bersedia tanda tangan

Paling sedikit 4 (empat) orang anggota PPK dan calon yang hadir dan bersedia tanda tangan

KPU Kabupaten Kota melakukan pengawasan internal terhadap anggota PPK, PPS dan KPPS, pengawasan internal tersebut dilakukan terhadap dugaan?

Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah janji, dan atau pakta integritas

Kode Etik, Kode Perilaku, sikap dan atau integritas

Kode Sikap, Tugas, Wewenang dan atau Tata Kerja

Tata Kerja, Standar Operasional dan atau Administrasi

Dalam menjalankan tugasnya, Ketua KPU Republik Indonesia, Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten Kota bertanggungjawab kepada :

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

Eksekutif, dalam hal ini Presiden, Gubernur dan Bupati Walikota

Legislatif, dalam hal ini DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota

Sesuai peraturan perundangan PPK berkewajiban kecuali,

Memutuskan dan melaporkan hasil pengawasan Pemilihan di tingkat kecamatan kepada pemerintah daerah

Membantu KPU Kabupaten Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan

Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan

Membantu KPU Kabupaten Kota dalam melakukan pemuktahiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap

Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Dalam melakukan pemuktahiran data pemilih, KPU Kabupaten Kota dalam hal ini dibantu oleh :

Pantarlih, KPPS, PPS, PPK dan Pengawas Pemilu

Dalam hubungan yang sifatnya hierarkis antara KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota, maka :

KPU mengkoordinir KPU Provinsi, dan KPU Provinsi mengkoordinir KPU Kabupaten Kota

KPU mengoordinir sekaligus KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota

KPU harus minta persetujuan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dalam membuat Keputusan

KPU menyusun dan menetapkan pedoman teknis yang menjadi acuan pelaksanaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota

KPU menyusun dan menetapkan pedoman teknis, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota juga masing-masing menyusun dan menetapkan pedoman teknis.

Dibawah ini yang merupakan tugas PPK kecuali,

Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilihan

Melaksanakan semua tahapan penyelenggaran pemilu ditingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU

Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Kota

Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaran pemilu di wilayah kerjanya

Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat

DKPP menyusun kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas para penyelenggara pemilu. Penyusunan kode etik itu dilakukan dengan melibatkan :

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota

Tindakan yang secara sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dikategorikan sebagai pelanggaran :

Kode etik penyelenggara Pemilu/Pemilihan

Tata usaha negara Pemilu/Pemilihan

Bukti yang dapat diajukan dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah :

Surat dari DPC partai kepada DPP partai

Keterangan dari anggota pengawas pemilihan

Keterangan atau surat dari pemilih yang sah

Sumber dana Kampanye yang dilarang menurut Undang- Undang Nomor 8 tahun 2012, kecuali :

Perusahaan Patungan Pemerintah dan Asing

DKPP yang merupakan penegak kode etik penyelenggara pemilihan umum singkatan dari :

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum

Dewan Kehormatan Pengawas Pemilihan Umum

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan

Dewan Kehormatan Penyangga Pemilihan

Dewan Kebijakan Penyelenggara Pemilihan

Kedudukan kantor KPU terletak dimana :

KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia

KPU berkantor di Propinsi DKI Jakarta

KPU berkantor bersama Bawaslu di Jakarta

KPU RI di Jakarta, KPU provinsi disetiap provinsi dan KPU Kab Kota di masing-masing Kabupaten Kota

Daftar Pemilih Tetap (DPT) disahkan dan diumumkan oleh :

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Yang bukan merupakan tugas Sekretariat Jenderal KPU menurut pasal 86 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah :

Memeriksa dan memutus aduan dan laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU

Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu

Membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU

Memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa pemilu

Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU

Dibawah ini adalah indikator pemilu demokratis, kecuali

Akses media dan kebebasan berekspresi

Kampanye pemilu yang demokratis

Adanya lembaga penyelenggara pemilu

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dibawah ini kecuali,

Melaksanakan pemuktahiran daftar pemilih

Pendidikan politik bagi pemilih

Perhitungan cepat hasil pemilihan

Berikut ini yang bukan termasuk tujuan penyelenggaraan pemilu adalah

menghasilkankan pemerintah yang memiliki legitimasi rakyat

memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis

mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas

menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu

mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien

Quiz Gabungan PILKADA 106 Nomer (by Ali Said)

Authored by Ali Said

Other

Professional Development

Used 11+ times

Quiz Gabungan PILKADA 106 Nomer (by Ali Said)

AI Actions

Add similar questions

Adjust reading levels

Convert to real-world scenario

Translate activity

More...

Content View

Student View

106 questions

Show all answers

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Berikut ini Lembaga yang bersifat tetap kecuali :

KPU

Bawaslu

DKPP

PPK

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Berikut ini yang termasuk dalam Lembaga KPU kecuali :

Panwaslu Kecamatan

PPK

PPS

KPPS

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Salah satu tugas Bawaslu adalah :

Melaksanakan pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu

Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan tahapan pemilu

Memutakhirkan data pemilih

Mensosialisasikan tahapan penyelenggarakan pemilu

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Berikut yang termasuk dalam jajaran Bawaslu kecuali :

Panwaslu Kecamatan

PPS

PKD

PTPS

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Berapa jumlah anggota KPPS :

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Kewenangan melakukan koreksi terhadap putusan atau rekomendasi yang disampaikan kepada KPU adalah

Bawaslu

Bawaslu Propinsi

Bawaslu Kabupaten/Kota

DKPP

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Siapakah yang berhak melakukan audit dana kampanye :

KPU

Bawaslu

DKPP

Akuntan Publik

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Microsoft

or continue with

Facebook

Apple

Others

Already have an account?

Similar Resources on Wayground

103 questions

seni budaya 2

Quiz

•

Professional Development

Popular Resources on Wayground

10 questions

Main Idea and Supporting Details

Quiz

•

3rd - 6th Grade

20 questions

Math Review

Quiz

•

3rd Grade

14 questions

25-26 SY 8th Grade EOY Benchmark

Quiz

•

8th Grade

15 questions

Fast food

Quiz

•

7th Grade

20 questions

Math Review

Quiz

•

6th Grade

20 questions

Context Clues

Quiz

•

6th Grade

21 questions

EOY Grade 6 Benchmark Assessment - Content Skills

Quiz

•

6th Grade

20 questions

Inferences

Quiz

•

4th Grade

Discover more resources for Other

10 questions

June Standards Quiz

Quiz

•

Professional Development

57 questions

Certified Nursing Assistant Endocrine System Quiz

Quiz

•

Professional Development

11 questions

dog breeds

Quiz

•

3rd Grade - Professio...

20 questions

Disney characters

Quiz

•

KG - Professional Dev...

Quiz Gabungan PILKADA 106 Nomer (by Ali Said)

Berikut ini Lembaga yang bersifat tetap kecuali :

Berikut ini yang termasuk dalam Lembaga KPU kecuali :

Salah satu tugas Bawaslu adalah :

Berikut yang termasuk dalam jajaran Bawaslu kecuali :

Berapa jumlah anggota KPPS :

Kewenangan melakukan koreksi terhadap putusan atau rekomendasi yang disampaikan kepada KPU adalah

Siapakah yang berhak melakukan audit dana kampanye :

Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu yang tidak selalu terkait langsung dengan tahapan adalah

Tugas pemutakhiran daftar pemilih dilakukan oleh KPU dengan mendasari data :

KPPS bertugas melakukan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh :

Access all questions and much more by creating a free account

Similar Resources on Wayground

Popular Resources on Wayground

Discover more resources for Other