PANWAS 2024 PAKET 01

Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017. Berapa hari jangka waktu pembentukan Pengawas TPS sebelum hari pemungutan suara:

• 7 hari

• 14 hari

• 21 hari

• 23 hari

• 30 hari

Berdasarkan Pasal 90 UU No 7/2017, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu

Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dibentuk …. bulan sebelum tahapan pertama

Penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat ….. bulan setelah

seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu selesai.

• 0 - 2

• 1 - 1

• 1 - 2

• 2 - 1

• 2 - 2

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di atur tentang alat bukti, apa saja yang dimaksud dengan alat Bukti :

• Keterangan saksi dan Keterangan ahli

• Bukti surat

• Petunjuk dan Keterangan terdakwa

• Jawaban a,b,c benar semua

• Jawaban a,b,c, salah semua

Penyelesaian tindak pidana pemilu dilakukan melalui sistem peradilan pidana. Lembaga-lembaga yang tergabung dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai berikut, kecuali?

• Kepolisian

• Kejaksaan

• Pengadilan

• Pengawas Pemilu

• Lembaga Permasyarakatan

Berikut ini adalah masalah-masalah hukum dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, kecuali:

• Pelanggaran pidana pemilu

• Sengketa pemilu

• Pelanggaran pemilu

• Pelanggaran lalu lintas dalam masa kampanye

• Perselisihan hasil pemilu

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satujuta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar ... % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir oleh KPU Kabupaten/Kota;

• 0,5

• 1

• 1,5

• 2

• 2,5

Berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2016. Pengajuan permohonan penyelesaianperselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan dilengkapi dengan alatbukti berupa:

• Saksi

• Surat Keputusan

• Alat/dokumen bukti

• Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan pemenang pemilihan

• Alat/dokumen bukti dan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang hasil rekapitulasi perhitungan suara

Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib memberikan Putusan atas

permohonan Kasasi sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, paling lama ... hari kerja sejak permohonan Kasasi diterima

• 10

• 20

• 30

• 40

• 50

Permohonan Kasasi sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan diajukan paling lama ... hari kerja sejak Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

• 3

• 5

• 7

• 14

• 21

Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tentang Sengketa Tata usaha

Negara Pemilihan dapat dilakukan upaya Hukum :

• Banding Ke Pengadilan Tinggi

• Kasasi ke Mahkamah Agung

• Ke Mahkamah Konstitusi

• Komisi Yudisial

• Peninjauan Kembali