AML 4

Prinsip kerahasiaan dalam pelaksanaan fungsi analisis transaksi keuangan oleh PPATK diatur dalam undang-undang berikut, kecuali:

• • A. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

• • B. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

• • C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

• • D. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Manakah dari berikut ini yang tidak termasuk dalam prinsip kerahasiaan yang dipegang oleh PPATK dalam pelaksanaan analisis transaksi keuangan?

• • A. Informasi hasil analisis hanya boleh disampaikan kepada penyidik yang berwenang.

• • B. Data transaksi keuangan dapat diungkapkan kepada media jika menyangkut kasus publik yang besar.

• • C. Informasi yang diperoleh dari pelaporan wajib dilindungi dari akses yang tidak sah.

• • D. Hasil analisis transaksi keuangan hanya boleh digunakan untuk kepentingan penyelidikan tindak pidana pencucian uang.

Dalam melaksanakan analisis transaksi keuangan, PPATK wajib menjaga kerahasiaan informasi. Pengecualian terhadap prinsip ini diatur untuk situasi berikut, kecuali:

• • A. Penyampaian informasi kepada aparat penegak hukum untuk keperluan penyidikan.

• • B. Penyampaian informasi kepada pihak asing berdasarkan perjanjian internasional.

• • C. Penyampaian informasi kepada publik melalui konferensi pers rutin.

• • D. Penyampaian informasi kepada otoritas pengawas untuk keperluan pengawasan kepatuhan.

Apa yang menjadi dasar utama bagi PPATK untuk menjaga kerahasiaan informasi dalam analisis transaksi keuangan?

• • A. Untuk mencegah kebocoran informasi yang dapat merugikan individu atau perusahaan.

• • B. Karena informasi tersebut dapat digunakan untuk tujuan komersial oleh pihak ketiga.

• • C. Untuk menjaga ketertiban umum dan keamanan nasional.

• • D. Karena undang-undang melarang pengungkapan informasi tersebut kecuali untuk tujuan penegakan hukum.

Mengapa penting bagi PPATK untuk mematuhi prinsip kerahasiaan dalam melaksanakan fungsi analisis transaksi keuangan?

• • A. Untuk menjaga reputasi PPATK di mata internasional.

• • B. Untuk melindungi informasi sensitif dari akses tidak sah yang dapat disalahgunakan.

• • C. Untuk memastikan pelaku kejahatan tidak mengetahui langkah-langkah penegakan hukum yang sedang dilakukan.

• • D. Semua alasan di atas.

Dalam kondisi apa PPATK diizinkan untuk mengungkapkan informasi hasil analisis transaksi keuangan kepada pihak luar?

• • A. Ketika ada tekanan dari media massa.

• • B. Ketika informasi tersebut diminta oleh pemerintah asing.

• • C. Ketika ada perintah dari pengadilan yang berwenang.

• • D. Ketika informasi tersebut berpotensi meningkatkan citra PPATK.

Manakah pernyataan berikut yang benar mengenai kerjasama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU?

• • A. Kerjasama internasional hanya dapat dilakukan dengan negara-negara anggota ASEAN.

• • B. PPATK dapat berbagi informasi dengan lembaga intelijen keuangan dari negara lain sesuai dengan perjanjian internasional yang berlaku.

• • C. Kerjasama internasional dilarang melibatkan pertukaran informasi keuangan terkait individu tanpa persetujuan pengadilan.

• • D. Pertukaran informasi keuangan internasional harus melalui Kementerian Luar Negeri.

Dalam konteks domestik, institusi mana yang tidak terlibat langsung dalam kerjasama pencegahan dan pemberantasan TPPU?

• • A. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

• • B. Kementerian Kesehatan

• • C. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

• • D. Bank Indonesia (BI)

Salah satu bentuk kerjasama domestik dalam pemberantasan TPPU adalah dengan:

• • A. Mengadakan perjanjian bilateral dengan negara-negara sahabat.

• • B. Membentuk tim gabungan lintas sektor yang terdiri dari PPATK, Kepolisian, Kejaksaan, dan instansi terkait lainnya.

• • C. Mengundang konsultan luar negeri untuk menangani kasus-kasus TPPU besar.

• • D. Membentuk lembaga khusus di bawah Kementerian Pariwisata untuk memantau aliran dana.

Peran PPATK dalam kerjasama internasional melibatkan beberapa aktivitas berikut, kecuali:

• • A. Pertukaran informasi dengan lembaga intelijen keuangan asing.

• • B. Mengadakan pelatihan bersama dengan negara lain terkait pencegahan TPPU.

• • C. Menyampaikan laporan transaksi mencurigakan langsung ke lembaga penegak hukum internasional tanpa melalui prosedur domestik.

• • D. Berpartisipasi dalam forum internasional seperti FATF (Financial Action Task Force).