Quiz KUP 052024

Berikut ini adalah orang pribadi yang dapat mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP atas nama dirinya sendiri , kecuali …

• anak yang belum berumur 18 delapan belas tahun dan sudah menikah

• wanita kawin yang suaminya telah meninggal dunia dan warisannya telah terbagi

• wanita kawin yang memperoleh penghasilan di atas PTKP dan menghendaki pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabung dengan suaminya

• wanita kawin yang menjalankan pekerjaan bebas dan hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim

Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal …

• badan dalam likuidasi oleh kurator

• badan dalam pembubaran oleh likuidator

• badan yang dinyatakan pailit oleh hakim Pengadilan Niaga

• suami oleh istri yang tidak mempunyai kompetensi tertentu

  dalam aspek perpajakan

Yang diwajibkan mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan NPWP adalah …

• semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif

  dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

  undangan perpajakan

• pengusaha yang apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun

  buku jumlah peredaran bruto dan/ atau penerimaan brutonya

  melebihi Rp 4,8 miliar

• setiap orang yang telah berumur 18 delapan belas tahun

  dan/ atau telah menikah

• WNA yang tidak bertempat tinggal di Indonesia namun

  memiliki pusat kegiatan utama pribadi sosial ekonomi dan/

  atau keuangan di Indonesia

Tuan Adi bertempat tinggal di Kediri dan mempunyai minimarket di Blitar. Apabila peredaran bruto minimarketnya 6 miliar rupiah dan di tempat tinggalnya istri Tuan Adi melakukan jual beli pakaian secara online dengan omzet 400 juta rupiah, makaTuan Adi … .

• wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP di

  KPP Pratama Blitar saja

• wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP di

  KPP Pratama Kediri saja

• boleh memilih untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan

  sebagai PKP di KPP Pratama Blitar atau KPP Pratama Kediri

• wajib untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai

  PKP di KPP Pratama Blitar dan KPP Pratama Kediri

PT A mempunyai 3 ( tiga ) tempat kegiatan usaha , yaitu di kota Bengkulu, Bintuhan , dan Manna yang ketiganya berada dibawah pelayanan 1 ( satu ) kantor pelayanan pajak , yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu. Ketiga tempat kegiatan usaha tersebut melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak dan melakukan administrasi penjualan dan administrasi keuangan sehingga PT A terutang pajak di ketiga tempat atau kota itu . Dalam keadaan demikian , PT A …

• wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP di

  seluruh tempat kegiatan usaha

• dapat memilih 2 dua tempat kegiatan usahanya untuk

  dikukuhkan sebagai PKP

• wajib memilih salah satu tempat kegiatan usaha untuk

  melaporkan usahanya guna dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena

  Pajak

• semua jawaban salah

Penghapusan NPWP dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila

• Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan

  masih meninggalkan warisan

• Wajib Pajak Badan dilikuidasi atau dibubarkan karena

  penghentian atau penggabungan usaha

• wanita kawin yang memiliki NPWP berbeda dengan NPWP suami karena memiliki perjanjian pisah harta

• Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus

  komisaris pemegang saham atau pemilik dan pegawai yang

  telah diberikan NPWP dan penghasilan netonya telah melebihi

  PTKP

Kepala KPP harus menerbitkan keputusan atas permohonan penghapusan NPWP dalam jangka waktu …

• 12 dua belas bulan untuk WP OP

• 12 dua belas bulan untuk WP Badan

• 12 dua belas bulan untuk WP Warisan Belum

  Terbagi

• 12 dua belas bulan untuk Instansi Pemerintah

Kepala KPP dapat melakukan Pencabutan Pengukuhan PKP terhadap PKP yang memenuhi kriteria sebagai berikut , kecuali

…

• PKP yang tempat terutangnya PPN telah dipusatkan di tempat

  lain

• PKP yang tidak menyampaikan permintaan aktivasi akun PKP

  dalam jangka waktu 1 satu bulan setelah dikukuhkan

• PKP dengan status Wajib Pajak Non Efektif

• PKP menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak

  pengukuhan PKP yang telah mendapatkan putusan pengadilan

  yang berkekuatan hukum tetap

Pencabutan PKP secara jabatan dapat dilakukan melalui prosedur …

• pemeriksaan menguji kepatuhan dan penelitian

• pemeriksaan tujuan lain dan penelitian

• pemeriksaan tujuan lain

• penelitian

Dalam hal tempat kegiatan usahanya menggunakan jasa kantor virtual, Pengusaha dapat menggunakan kantor

virtual tersebut sebagai tempat pengukuhan PKP sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut , kecuali …

• Pengelola kantor virtual telah dikukuhkan sebagai PKP

• Pengelola kantor virtual menyediakan ruangan fisik untuk

  tempat kegiatan usaha bagi PKP yang akan dikukuhkan sebagai

  PKP

• Pengelola kantor virtual secara nyata melakukan kegiatan

  layanan pendukung kantor

• Ruangan fisik pengelola kantor virtual berada pada wilayah

  kerja KPP di mana Pengusaha terdaftar