LATIHAN SOAL SAS GENAP 8

Penegasan bahwa indonesia adalah negara hukum tertuang pada pasal ...

• Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
• Pasal 1 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945
• Pasal 2 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
• Pasal 2 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki golongan aturan yang bersifat lebih rendah dan lebih tinggi,, golongan aturan yang bersifat lebih tinggi disebut dengan ...

• Superior
• Inferior
• Internal
• Eksternal

Fenomena sekolah dengan tingkat kedisiplinan tinggi terlihat dari cara berpakaian, interaksi antar warga sekolah, serta tingkat kompetensi yang dicapai oleh semua siswa. Fenomena seperti itu dapat terjadi ketika sekolah menerapkan tata tertib dengan ....

• adil
• mandiri
• pesanan
• tekanan

Peraturan yang ada di lingkup RT (rukun tetangga)/RW (rukun warga) dibuat demi ketertiban dan kenyamanan semua warga. Dalam penyusunan tata tertib atau aturan tersebut, anggota masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya melalui ....

• musyawarah
• demonstrasi
• surat kaleng
• petisi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, tata urutan yang tepat adalah ….

• UUD NRI Tahun 1945, Peraturan Pemerintah, Ketetapan/Tap MPR, Undang-undang/Perppu, Peraturan Presiden , Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
• UUD NRI Tahun 1945, Ketetapan/Tap MPR, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Undang-undang/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden
• UUD NRI Tahun 1945, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Daerah, Ketetapan/Tap MPR, Undang-undang/Perppu, Peraturan Pemerintah
• UUD NRI Tahun 1945, Ketetapan/Tap MPR, Undang-undang/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah Daerah (Pemda) dapat merancang dan mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari pernyataan di atas, dasar dari pembentukan peraturan daerah tersebut adalah ....

• Undang-Undang
• Keputusan Presiden
• Peraturan Pemerintah
• Surat Keputusan

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan transparan di setiap tahapan mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, hingga tahap pengundangan. Indikator tersebut menunjukkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas ….

• kejelasan tujuan
• kejelasan rumusan
• organ pembentuk
• keterbukaan

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat persyaratan teknis seperti sistematika, pemilihan kata, istilah, serta bahasa hukum. Indikator tersebut menunjukkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas ….

• kejelasan tujuan
• kejelasan rumusan
• organ pembentuk
• keterbukaan

Peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Peraturan tersebut dapat dibatalkan apabila dibuat bukan oleh lembaga yang berwenang. Indikator tersebut menunjukkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas ….

• kejelasan tujuan
• kejelasan rumusan
• organ pembentuk
• keterbukaan

UUD NRI tahun 1945 telah mengalami 4 (empat) kali amandemen/perubahan (1999-2002), ada beberapa kesepakatan terkait amandemen tersebut, diantaranya ...

• Merubah bagian pembukaan dengan cara adendum
• Tidak boleh mengubah bagian pasal-pasal  dengan cara adendum
• Merubah bagian pembukaan dan mempertegas sistem presidensial
• Tidak merubah bentuk negara dan merubah batang tubuh UUD dengan cara adendum